Alat Berat Bakal Dikenai Pajak Kendaraan

Kendaraan Alat Berat
Kendaraan Alat Berat

Palembang – Pemerintah Provinsi Sumsel melalui tim gabungan yang terdiri dari UPTD Dispenda, Satuan Pol-PP, Dinas PU Pengairan dan Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penegakan Perda mengenai kewajiban perusahaan membayar pajak kendaraan bermotor alat berat dan juga Perda mengenai izin pemanfaatan air permukaan.
Diungkapkan oleh Kepala Satuan Pol PP Sumsel Riki Junaidi bahwa tahun ini pihaknya fokus pada penegakan peraturan daerah mengenai pajak daerah dengan bekerja sama SKPD terkait untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel.
Riki menjelaskan dalam hal ini baru fokus tentang pajak kendaraan bermotor alat berat termasuk juga pajak air permukaan dimana objek pajaknya merupakan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumsel. Tujuannya karena melihat wilayah sumsel yang luas dan juga banyak perusahaan di Sumsel yang menggunakan alat berat dalam operasional perusahaan.
Ia juga mengatakan setelah tim gabungan melakukan uji petik dan beberapa hari turun kelapangan, faktanya banyak alat-alat berat yang ada diperusahaan tidak terdata dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.
Ditanya perusahaan mana saja yang tidak taat dalam membayar pajak, Riki tidak bisa menyebutkan nama perusahaan tersebut. Ia hanya mengatakan dalam satu hari tim gabungan bisa mendatangi 5 perusahaan saja. Pihaknya mentargetkan selama tahun 2015 seluruh perusahaan yang ada disumsel harus dievaluasi pembayaran pajaknya agar bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan hasil evaluasi dari tim gabungan selama 2 hari sudah didapati 55 alat berat yang tidak terdata dan 9 perusahaan yang tidak membayar pajak. Dari ke 9 perusahaan tersebut langsung ditindak oleh Dispenda dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada perusahaan untuk segera membayar pajak yang ditujukan langsung kerekening daerah. (Fadhil)



Leave a Reply