Program pembangunan kereta listrik ringan atau light rapid transit (LRT) di Palembang mendapat prioritas ke dua setelah Jakarta.

Palembang, BP – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terdorong untuk mempercepat pembangunan kereta listrik ringan atau light rapid transit (LRT) setelah Presiden RI Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan LRT Jakarta-Bandung, Rabu (9/9).
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menargetkan LRT yang
terbentang dari Jakabaring Sport City hingga ke Bandara
Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang akan di
groundbreaking pada Oktober bulan depan.
“Bulan depan sudah harus bisa groundbreaking. Kami masih
menunggu Perpres tentang bangunan LRT tersebut selesai
dirancang,” tuturnya, di Griya Agung Rabu (9/9).
Direncanakan pembangunan LRT selesai sebelum gelaran Asian
Games 2018 mendatang. Sebelumnya, pemerintah pusat telah merestui rencana Pemprov Sumsel tersebut dan akan
menggelontorkan APBN untuk pembangunan LRT.
Selain mengurangi tingkat kemacetan,  pembangunan LRT pun
bertujuan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Asian
Games. LTR atau biasa dikenal dengan monorel ini dibangun di
atas median jalan, jadi tidak ada pembebasan lahan besar-
besaran. “Nanti akan dibangun 14 halte. Di situlah pembebasan lahannya, tapi tidak banyak karena yang dijadikan halte sebagian besar lahannya milik Pemprov Sumsel atau Pemko Palembang. Seperti Pasar Cinde dan Pasar KM 5,” tuturnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kereta api rel listrik
dengan gerbong pendek ini diperkirakan mencapai Rp7 triliun lebih
dengan perhitungan per kilo meter Rp300 miliar.
Dana tersebut sudah termasuk dengan pengadaan kereta dan
subsidi agar harga tiket bisa murah bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumsel Nasrun Umar mengatakan, saat ini draft Perpres tinggal
ditadatangani Menteri Perhubungan untuk selanjutnya Lalu
diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara.
“Dari Mensesneg nantinya draft akan diserahkan ke Menkumham
sebagai jalur koordinasi atau biasa disebut harmonisasi di Jakarta.
Lalu draft dikembalikan ke Mensesneg lagi, baru ke Presiden. Ini
butuh waktu yang cukup panjang karena melihat keberadaan para
pejabat ini di kantornya untuk menandatangani ini,” ujar Nasrun.
Untuk menyelesaikan Perpres LRT ini, secara realistis
membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan. Namun dirinya memastikan tahun ini groundbreaking bisa dilakukan. Oidz