Anggaran Pertanian Sumsel 2016 Diperjuangkan Hingga Rp2 Triliun

 
 
 
 
Palembang, BP
Komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dinas Pertanian Provinsi Sumsel dan kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota se Sumsel bersama sama memperjuangkan  anggaran Pertanian Tahun Anggaran 2016 .
Hal tersebut terungkap dalam  pertemuan dan menyerahkan proposal kebutuhan Pertanian  Sumsel antara Komisi II DPRD Sumsel di pimpinan koordinator Komisi II DPRD Sumsel yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopran Marjani di dampingi Ketua Komisi II DPRD Sumsel H Joncik Muhammad dengan  Komisi IV DPR RI yang langsung diterima oleh Ketua Komisi IV DPR RI  Edhy Prabowo  dan anggota Komisi IV lainnya diantaranya Sofwatillah Mohzaib di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kamis (10/9)
Menurut Nopran Marjani dari hasil dari pertemuan dan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI, dimana, untuk anggaran sektor pertanian 2016 akan diperjuangkan hingga tembus diangka Rp 2 T di APBN.
“Sejauh ini, bantuan melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada 2015 alhamdulillah dianggarkan  Rp 850 M untuk Provinsi Sumsel yang tahun sebelumnya hanya dibawah 100 M, jelas hal ini tidak akan sebanding dengan jumlah lahan mencapai 1.100.000 Ha di 17 kabupaten/kota, sehingga dari pembahasan akan diperjuangkan lebih besar lagi diharapkan bisa mencapai Rp 2 T di 2016 mendatang,” katanya.
Adapun anggaran tersebut dibutuhkan  untuk sarana dan prasarana ketersediaan alat-alat penunjang bidang pertanian, seperti handtraktor, power treser,  pupuk dan bibit, insetisida dan saluran irigasi tersier dan sebagainya.
“Kita tahu bahwa masyarakat Sumatera Selatan lebih 70 persen adalah petani. Sedangkan untuk dianggarkan melalui APBD Kabupaten/kota tidak mencukupi. Luas Lahan  pertanian di Sumsel seluas 1.100.000 Ha  terdiri dari, lahan pasang surut, rawa lebak, irigasi teknis, tadah hujan dan lahan kering, dari angka tersebut belum dioptimalkan secara menyeluruh, dikarenakan minimnya anggaran,” kata Nopran.
Nopran menambahkan, adapun lahan  tersebut yang bisa tergarap hanya 70% dengan musim tanam satu tahun sekali,  untuk musim tanam setahun 2 kali hanya 40 ribu ha sedangkan musim tanam 3 kali setahun hanya 20 rb ha, ini disebabkan karena permasalahan irigasi baik itu primer, sekunder dan tersier  akibatnya terjadi keterbatasan air,” katanya.
Termasuk juga, sambung dia, untuk alat pendukung sarana prasarana yang minim yakni, hand tractor, dimana, agar mencapai hasil maksimal satu peralatan itu mampu membajak areal sawah hingga 20 Ha.
“Sedangkan yang ada sangat minim tidak sebanding dengan jumlah sawah,  sehingga menghambat untuk masa tanam, jumlah alat hand tractor di Provinsi Sumsel hanya tersedia kurang lebih 4.000 unit yang idealnya handtraktor unt mengoptimalkan lahan disumsel kurang lebih 40.000 handtraktor, belum lagi persoalan ketika memasuki paska panen, dimana, biaya produksi tinggi, dan petani membutuhkan mesin pemilah atau pemotong padi yang mampu berkerja 3 jam untuk 1 Ha,” terang Nopran.
Nopran menyayangkan, dari 17 kabupaten/kota, hanya 10 kepala dinas menghadiri pertemuan tersebut, untuk, wilayah Lahat, Prabumulih, Pali, OKU Selatan, Banyuasin, Muratara dan OKU Induk tidak datang untuk membahas secara bersama.
“Saya meminta kepada yang tidak hadir agar dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumsel. Ini semua untuk menuju surplus beras, dimana, di 2014 mencapai 1,4 juta, di 2015 naik menjadi 2,5 juta ton dan diharapkan. Untuk 2016 semakin tinggi capaian surplus beras,” tandasnya. osk