- September 29, 2015
- Posted by: admin
- Category: Berita
palembang, BP-Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Yudi F Bram menilai kalau PDIP menganggap paling berhak mengusung calon Wakil Walikota (Wawako) Palembang mendampingi Walikota Palembang Harnojoyo adalah salah besar.
” Kecuali PDIP bisa membuktikan berapa suara PDIP yang disumbangkan saat pilkada , berapa suara PAN yang sumbangkan saat pilkada, bagaimana mereka bisa survey itu, silahkan, kita akui , PAN sebagai partai pertama kali mengusung Romi Herton bisa di buktikan tanggal SK di KPU dari DPP, tanggal berapa SK PDIP , tanggal berapa SK PAN kebetulan saja Romi berasal dari PDIP, jadi bukan hak PDIPnya tapi kita punya hak yang sama dalam hal ini tinggal lagi pembuktian di masyarakat,” katanya, Senin (28/9).
Menurutnya kalau PDIP tidak bisa mengklaim kalau kadernya lebih banyak memiliki pasangan Romi Herton- Harnojoyo malahan menurut Yudi memiliki kader PAN lebih banyak memilih pasangan Romi Herton- Harnojoyo dalam pilkada kota Palembang beberapa waktu lalu.
“Ukurannya tidak ada saat itu, kita nyoblos gambar Romi dan gambar Harnojoyo, bisa PAN yang milik pasangan Romi-Harno saat itu , bisa juga PKS , bisa PPP, bisa demokrat, ini beda dengan pileg karena internal caleg yang berjalan, malahan SK usungan pasangan Romi-Harno kita paling duluan , kalau di lihat yang pertama yang mengusung ua PAN walaupun Romi kader PDIP tapi kita ini bicara partai pengusung, kami merasa juga memiliki hak,” katanya.
Selain itu menurutnya dalam aturan pemilihan wawako akan dipilih DPRD , dia berharap DPRD Palembang menseleksi dan menilai sesuai harapan masyarakat dan bukan harapan kelompok atau dari partai tertentu.
” Kalau perlu pemkot Palembang mensurvey siapa yang layak mendampingi Harnojoyo, itu lebih bagus, kalau tidak kita sangat kwatir pemilihan ini diisi dengan sesuatu tidak baik seperti transaksional sehingga wawako yang didapat bukan dilihat dari kapasitas dan kemampuannya namun lebih dari bagaimana dia dapat membeli suara saat pemilihan itu sangat tidak kita harapkan,” katanya.
Dia berharap dalam pemilihan wawako Palembang masyarakat Palembang ikut mengawasi termasuk semua pihak terkait .
Pihaknya meminta kalau pasangan yang dipilihnya berdasarkan pilihan objektif dan membuat kota Palembang lebih baik.” Partai-partai yang tidak di pilih tetap di rangkul sebagai partai pengusung yang mendapatkan porsi dalam pemerintahan,” katanya.
Apalagi masa 14 hari dimana wawako Palembang sudah harus ada sudah terlewati dimana kini sudah masuk 18 hari.
” Itu kalau mengacu pada UU 32 tahun 2005 sejak dia dilantik sudah lewat, kalau pakai hari kerja juga waktunya lewat juga, hari ini terakhir,” katanya.
Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Polhukam DPD PDIP Sumsel Darmadi Jufri meminta kepada partai pengusung pasangan Romi Herton- Harnojoyo lainnya dengan hormat dan ikhlas memberikan peluang kader PDIP mendampingi Harnojoyo karena Romi Herton merupakan kader PDIP.
Ditambahkan Darmadi, dikarenakan PDIP adalah notabanenya partai pengsung Romi Herton sebagai Walikota yang telah “digusur” Harnojoyo karena kasus suap hakim MK, maka secara etika politik dan kepatutan harus kembali ke kader PDIP.
“Kita berharap dua nama dari PDIP yang disampaikan ke DPRD Palembang, namun kita tidak mengesampingkan calon dari parpol lain. Kita berharap dengan kehormatan dan keikhlasan dari parpol pengusung lainnya untuk memberikan kepada PDIP. Ini, pertimbagan etis dan moralnya, partai pengusung juga bisa memaklumi,” katanya.osk