Mahasiswa Geram Kabut Asap Makin Mencekam

Palembang, BP–kabut asap yang terus bergulir ini tak hanya membuat resah masyarakat tetapi agen perubahaqn yitu Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Sriwijaya (GAMS), yang didominasi Mahasiswa Unsri mengelar aksi damai di seputar air mancur dan juga membagikan seribu masker kepada setiap pengendara yang melintas, mereka menuntut bahwa pemerintah serta pihak terkait untuk segera menuntaskan masalah asap yang selalu setiap tahun serta oknum-oknum yang ada di belakangnya. Karna hal ini sudah menyangkut kehidupan masyarakat banyak dengan dampak yang dihasilkan oleh kabut asap ini.
 
Bambang selaku kordinator aksi mengaku mereka sudah geram dengan kabut asap yang terus berlarut dan semakin parah. “Dalam UUPA No 5 Tahun 1960, tertulis bahwa Negara memiliki wewenang untuk mengelola Tanah, Air, Udara dan Kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Sudah jelas pemerintah memiliki tanggung jawab besar akan kejadian ini, Pemerintah dan pihak terkait harus memberikan penyuluhan yang serius kepada masyarakat, Ujarnya Jum’at (2/10).
ditambahkanya,hari ini di Provinsi Sumatera selatan kewajiban untuk melindungi masyarkata dari pencemaran udara melalui kabut asap, tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dari kabut asap yang terus terjadi setiap tahun sangat jauh dari kata lingkungan yang sehat. Asap yang disebabkan oleh pembakaran lahan merupakan wujud dari pembangunan yang tidak berwawasan  lingkungan
“ Kenyataan sudah dua bulan rakyat sumsel terganggu aktivitasnya dengan kabut asap, eksploitas alam yang tidak memberikan dampak kemakmuran bagi masyarakat yang terjadi kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) kota palembang lima hari terakhir naik tajam Rabu 30 September 2015 mencapai tingkat berbahaya yakni 446 (BLH Kota Palembang), indeks ini dua kali lebih berbahaya dari katagori sedang. Sampai sekarang pemerintah sumsel belum menetapkan kondisi darurat asap, parahnya Kejahatan lingkungan dan korporasi ini sudah berlangsung setiap tahun sehingga muncul anggapan bahwa tidak ada serius  terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kabut asap dan pembakaran lahan ini.” Pungkasnya Pada BeritaPagi
Agenda penanganan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung mengarah pada penanggulangan bukan pencegahan, padahal yang dibutuhkan adalah pencegahan sehingga asap tidak menjadi agenda tahunan terus menerus yang menimbulkan polemik dan keresahan masyarakat khususnya di Sumatera Selatan. Tidak salah kalau kemudian muncul kesan bahwa pemerintah justru memanfaatkan keuntungan dari asap ini. Pertama dari perusahaan yang melakukan penghematan dengan pembakaran, kedua dari bantuan luar dan atau anggaran rakyat yang dianggarkan oleh APBD dan APBN.
Disampaikan juga oleh Ketua GAMS, Panser Parubi kabut asap ini sudah menjadi bencana nasional yang terus terjadi bahkan cukup memalukan. “kabut asap ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga ketika kabut asap yang berasal dari Indonesia menganggu negara tetangga sperti Singapura dan Malaysia yang sudah sampai kesana, Pemerintah kita lamban dalam menyelesaikan masalah yang selalu datang setiap tahun. Apa yang terjadi? Sedangkan oknum otak dibalik pembakaran seperti ditutupi,” Tungkanya dengan lantang
Dengan adanya kabut asap ini juga berdampak pada aktivitas pendidikan dan kegiatan ekonomi masayarakat sumsel. Beberapa dinas pendidikan kabupaten dan kota di sumatera selatan mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk meliburkan siswanya karena asap, beberpa penerbangan dari dan menuju palembang mengalami delay karena kabut asap, beberapa kegiatan ekonomi masyarakat tertunda dengan adanya kabut asap misal kegiatan jual beli di pasar induk. Hal ini menunjukkan banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kabut asap. Dengan kondisi ini maka Gerakan Aliansi Mahasiswa Sriwija menuntut kepada pihak terkait untuk bertanggung jawab, sperti Dinas Kesehatan Se-Sumatera Selatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya asap secara terstruktur dan sistematis dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kelurahan/DesaPemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sumatera Selatan untuk Merilis dan Menindak konspirator Asap baik perseorangan maupun perseroan. Dan melakukan pengawasan sampai ke tingkat Kelurahan/Desa agar kejadian serupa tidak terulang lagi. DPRD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Se-Sumatera Selatan Turun Ke-dapil dan Mendengar aspirasi masyarakat terkait asap dan cara menanggulanginya. Transparansi Anggaran BNPB untuk Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Selatan.