Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

 “Pasal 18 UUD NRI 1945 mengatakan Pilkada dipilih secara demokratis sedangkan Pilpres dipilih secara langsung. Dalam era reformasi ini ada semangat melaksanakan demokrasi secara terbuka. Itulah penyebab Pilkada dilakukan secara langsung dengan asumsi kalau dipilih orang banyak akan lebih baik,” tegas Rully Chairul  di   Gedung MPR RI Jakarta, Kamis (19/11).

 Menurut Rully, rentang waktu tahun 2005-2009 terjadi 350-an Pilkada. Setiap minggu bahkan setiap hari digelar  Pilkada, sehingga  tiada hari tanpa Pilkada.  Pilkada ditambah dengan Pileg dan Pilpres, sehingga menjadi tontonan   menarik. Dari sini  muncul konsultan  politik, usaha percetakan kaos, spanduk, dan atribut kampanye   yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

 Jika  5 tahun pertama lanjut Rully, pelaksanaan Pilkada  masih berjalan lancar, tapi   tahun 2007 mulai   dikeluhkan. Sehingga  tahun 2014 pelaksanaan Pilkada dievaluasi . Evaluasi terjadi karena  jargon Pilkada disebutkan nomer piro wani piro (NPWP). Rakyat   memilih calon kepala daerah karena uang. Itulah yang menjadikan seseorang kepala daerah. Dan dia akan lupa terhadap janji    membangun dan mensejahterakan rakyat.

Dikatakan,  pengalaman   demikian, pada  akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas persetujuan Presiden dan DPR  mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Namun karena SBY tidak tahan dikritik  dia mengeluarkan Perppu Pilkada langsung.

 “Kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat masih rendah. Hal inilah yang membuat kualitas demokrasi dan Pilkada masih buruk. Faktor ekonomi dan pendidikan yang belum menggembirakan membuat  transaksional dalam Pilkada,” kata Rully.

 Dia menambahkan,     masa transisi  perlu dikawal  agar jangan sampai ekses politik uang  merusak demokrasi. Dan sekadar mengingatkan  kepada kita untuk menengok sejenak ke belakang  kelemahan tersebut bisa diminimalisir. duk