Kurtubi Ingatkan Jokowi Tak Gusur Menteri Menteri Asal Nasdem

kurtubi

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Muhammad Kurtubi mengharapakan Presiden Jokowi untuk tidak menggusur menteri-menteri dari partai yang sejak awal mengusungnya dalam pilpres.Apalagi menurutnya kalau itu dilakukan untuk mengakomodir partai-partai baru yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Saya menyambut gembira kalau ada penyegaran di dalam kabinet dan meski saya memahami bahwa urusan pergantian anggota kabinet adalah hak prerogratif presiden, hal itu sebaiknya dilakukan bukan pada menteri-menteri yang dari partai politik yang sejak awal konsisten mendukung Jokowi,” ujar Kurtubi di Jakarta, Kamis 24 Desember 2015, menjawab isu masuknya PKS dalam koalisi pemerintahan.

Isu yang beredar di kalangan wartawan masuknya PKS akan mengusur posisi Jaksa Agung, M Prasetyo yang juga kader Partai Nasdem digantikan oleh Al Muzzammil Yusuf, Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin dari PPP yang akan digusur oleh Ketua MKD, Surahman Hidayat dan Menkominfo Rudiantara yang akan digusur oleh Tifatul Sembiring..

Kurtubi sendiri tidak memahami alasan pergantian jaksa agung. Menurutnya Jaksa Agung memiliki kinerja yang sangat baik dan mempelopori dan menggiring agar kasus Papa Minta Saham dibawa ke ranah hukum.”Itu langkah responsif jaksa agung dan saya tidak melihat alasan untuk menggantinya. Tapi lepas dari itu semua, presiden tetap mempunyai hak prerogatif,mungkin Pak Jokowi memiliki pertimbangan lain,” tegasnya.

Namun sebagai kader partai pendukung sejak awal, dirinya hanya bisa berharap kalaupun ada resufle kabinet dengan masuknya partai baru, hal itu tidak berarti mengurangi kursi anggota kabinet dari partai yang sudah sejak awal mendukung sebab menurutnya Jokowi tetap membutuhkan dukungan parlemen.

“Kalau ada partai baru yang memang mau bergabung dalam pemerintahan hendaknya tidak menggusur posisi partai yang sejak awal mendukung dengan mengurangi kursi anggota kabinet.Kalaupun memang mentri tersebut tidak memiliki performance yang baik dan mandeg dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Terkait langkah politik apa yang akan dilakukan jika posisi Jaksa Agung digantikan setelah sebelumnya Menkopolhukam, Tedjo Edy digusur dan diganti oleh Luhut Panjaitan,Kurtubi menjelaskan bahwa hal itu bisa ditanyakan kepada Ketua Fraksi Partai Nasdem.”Kalau soal langkah politik yah itu tanyakan saja pada ketua fraksi,” paparnya.

Sementara terkait isu akan adanya rotasi semua pimpinan DPR saat ini dan tidak saja Waka DPR, Fahri  Hamzah dari PKS, namun juga Taufik Kurniawan dari PAN yang dikabarkan akan diganti oleh Mulfahri Harahap, Fadli Zon akan diganti oleh Ahmad Muzani dan Agus Hermanto akan digantikan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Kurtubi tidak sependapat.

“Kalau masalah pergantian pimpinan itu kita seharusnya fari dan menggunakan sistem parlemen yang benar.Para pimpinan itu kan wakil rakyat dan sudah seharusnya mereka yang memimpin di lembaga wakil rakyat adalah politisi dari partai pemenang pemilu.Ini agar proporsional dan adil.Dimana-mana yang wakilnya paling banyak lah yang seharusnya  memimpin,” tandasnya. (Iman Rosidi/Trijaya)



Leave a Reply