Ini Alasan Perlunya Jokowi-JK Dukung Pansus Pelindo dan Freeport

Jakarta – Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro keberpihakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kepentingan nasional akan terlihat pada sikap mereka dalam mendukung pansus angket Freeport dan Pelindo 2. Jika mereka tidak mendukung pansus itu yang bertujuan untuk membongkar segala praktek-praktek kecurangan, maka menurutnya publik akan menuduh mereka berada dibalik dua kasus yang saat ini sedang disorot oleh publik.

“Kalau Jokowi dan JK tidak berpihak dan mendukung pansus Freeport dan Pelindo yang bertujuan untuk menginvestigasi segala bentuk permainan elit-elit negeri, maka menurut saya opini publik akan terarah kepada mereka bahwa merekalah sebenarnya  yang berada dibalik kedua kasus itu.Ini juga nanti akan menimbulkan persepsi publik bahaw Setya Novanto bukan pencatut nama presiden dan wapres tapi justu akan terlihat seperti korban peperangan antar genk elit di kekuasaan,” ujar Siti di Jakarta, Minggu 27 Desember 2015.

Publik melalui pansus perlu tahu apa latar belakang Sudirman Said dan Dirut Freeport Indonesia membongkar rekaman pembicaraan mereka dengan Setya Novanto. Dengan pansus publik menurutnya akan diketahui publik mengapa kasus itu kemudian dibongkar.Publik harus tahu siapa mendukung siapa,siapa berperan apa dan siapa dapat apa.”Itu yang harus dikupas. Sumber daya alam itu harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat.Kalau itu tidak terjadi maka itu jelas harus digugat,” tegasnya.

Kasus “Papa Minta Saham” dibandingkan masalah perpanjangan konstrak Freeport maupun Pelindo jelasnya adalah masalah remeh temeh dibandingkan dengan jantung masalah perpanjangan kontrak, dimana hal itu akan menentukan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera kedepannya.

”Ada target yang jauh lebih utama daripada sekedar menurunkan Setya Novanto dari posisi ketua DPR.Terlalu besar energi bangsa ini telah dikeluarkan kalau masalah freeport misalnya hanya dilokalisir pada masalah Papa Minta Saham. Bangsa ini jangan mau dininabobokan dengan masalah Setya Noanto saja,” jelasnya.

Media terutama diharapkan untuk tidak terbawa arus penggiringan opini dan harus mendorong berjalannya pansus tersebut.”Biar semua terbuka.Ini juga akan menjadi taruhan bagi Presiden Jokowi karena adanya surat dari Menteri ESDM Sudirman Said yang menjamin perpanjangan kontrak dan akan melakukan langkah-langkah termasuk merubah segala peraturan dan perundangan yang menghambat perpanjangan kontrak tersebut,” paparnya.

Pansus Freeport diperlukan karena masalah Freeport salah satunya bukanlah masalah pelanggaran etika Setya Novanto yang kongkow-kongkow dengan dirut Freeport saja. Masyarakt perlu tahu juga bagaimana sebenarnya Freeport menjalankan segala upayanya termasuk apa yang dilakukan Dirut Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin demi kepentingan mereka.

”Setya Novanto memang sudah melanggar etika dengan kongkow-kongkow bersama pihak pengusaha seperti Maroef Syamsuddin.Tapi Maroef juga jangan sok suci, jangan mau terbuai seolah yang buruk itu hanya Setya Noanto dan Reza Khalid saja. Maroef bukan orang suci dan Freeport bukan perusahaan yang bersih karena terus berupaya kesana kemari meloby perpanjangan kontrak yang jelas diketahui publik sangat merugikan Indonesia,” tegasnya.(Iman Rosidi/Trijaya)