Salah Gunakan Kekuasaan, Pejabat Diharapkan Tiru Langkah Mundur Ketua DPR

Jakarta – Peneliti Utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berharap agar langkah Setya Novanto yang mundur sebagai ketua DPR harus diikuti oleh para pejabat negeri lainnya yang terindikasi menyalahgunakan kekuasaannya.Para pejabat yang sudah tercium publik telah menyalahgunakan kekuasaanya jangan hanya bisa mendorong penegakan hukum dan etika terhadap orang lain, sementara pada diri sendiri terus mencari alasan dan pembenaran.

“ Saat ini paling tidak tercatat ada 3 pejabat yang mau mundur dan legowo seperti Bupati Garut Aceng Fikri yang sebenarnya tidak bisa diimpeacht hanya karena menikah siri karena hal itu tidak ada aturannya, dirjen pajak karena tidak sesuai target dan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia adalah mundurnya Setya Novanto  sebagai ketua DPR.Ini harusnya dicontoh oleh para pejabat tinggi di Indonesia lainnya yang sudah tercium publik menyalahgunakan kekuasaannya,” ujar Siti di Jakarta, Minggu 27 Desember 2015.

Dia pun mencontohkan Jaksa Agung M Prasetyo yang tidak berani mengusut pertemuan di DPP Partai Nasdem antara Ketua Umum Partai Nasdem yang menjadi tempatnya bernaung,Surya Paloh dengan Sekjen Partai Nasadem, Patrice Rio Capella yang mengaku telah menerima uang senilai Rp 200 juta dan kinta telah ditetapkan tersangka oleh KPK bersama dengan Gubernur nonaktif Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya Evy Susanti. . Selain itu Ketua Mahkamah Partai Nasdem, OC Kaligis juga telah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara yang berkaitan.

 “Juga sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kasus Pelindo 2 yang membela Mantan Dirut Pelindo 2 dan diisukan ikut andil dalam penghentian kasus tersebut di Bareskrim Polri dengan memindahkan Kabareskrim saat itu Budi Waseso.Ini salah satu episode yang paling berat. Keduanya keras terhadap pihak lain, tapi jika menyangkut diri sendiri terus mencari alasan dan pembelaan,” jelasnya.

Prasetyo misalnya terus menerus menegaskan akan mengusut kasus Setya Novanto dalam kasus Papa Minta Saham dan tidak mau memberikan bukti rekaman asli pembiaraan itu pada MKD DPR, sementara untuk kasus yang diarahkan pada dirinya dan Ketua Umum Partai Nasdem dia, diam saja.”Begitu juga dengan JK yang terhadap Setya Novanto mendorong keras pengusutan dan sidang MKD, namun ketika ipar dan keponakannya bertemu pemilik Freeport McMoran, James Moffet atau Jim Bob dia bela sebagai pertemuan biasa antar pengusaha,” tegasnya.

Para pejabat yang telah menyalahgunakan kekuasaanya menurutnya adalah pihak yang paling tahu apakah telah bersikap menyimpang atau tidak.” Jangan menunggu untuk diminta mundur karena apa yang mereka lakukan sudah terendus dan diketahui publik. Mereka harus mau menggunakan urat malu mereka untuk mundur. Bagaimanapun etika berada diatas hukum. Disini jelas intergritas mereka telahdiserang. Dimata publik,  mereka tidak lagi punya kredibilitas yang membuat publik mencooh,” tambahnya.

Para pejabat seperti  ini diharapkan menerapkan nilai budaya mundur,supaya law enforcement bisa ditegakkan. Dalam penegakkan hukum,jelasnya lagi perlu ada fairness.”Sekali lagi jangan kalau untuk orang lain, hukum dan etika harus ditegakkan, sementara untuk dirinya tidak berlaku. Di era sekarang ini kita memerlukan sosok teladan, karena keringnya telada bagi rakyat. Jangan orang yang sudah matang dan senior dalam politik dan pernah serta masih menduduki jabatan strategi di republik ini memberikan teladan yang tidak baik,” tandasnya. (Iman Rosidi/Trijaya)