Dewan Pertanyakan DBH Migas

Palembang, BP-Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan mengunjungi Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan dalam waktu dekat guna mempertanyakan dana bagi hasil migas (DBH). “Kamis (7/4) ini kami mau ke pusat mempertanyakan hal tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Selasa (5/4).
Menurut Agus, kalau seseorang tidak ada masalah tentang keuangan tidak mungkin SPP anak nunggak atau jika anak sakit dan ada uang lebih tidak mungkin bawa anak ke Puskesmas pasti ke dokter. “Kenapa Menteri Keuangan tidak bayar DBH kita, pasti ada sesuatu. Itu masalahnya,” katanya. Dia melihat efisiensi yang dilakukan pihak Pemprov Sumsel adalah efisiensi dalam arti memangkas sedikit-sedikit untuk menyamakan nilai yang tidak terealisasi.
”Seperti contoh kalau DBH kita tidak terealisasi Rp522 miliar maka Rp522 miliar itu di-break down. Jadi dia memperlambat memang akselerasi pembangunan karena kita sudah menghitung ketemu Rp6 triliun tetapi kenyataan jadi realisasi ada faktor harga minyak mentah, ada faktor lifting yang tak tercapai maka menjadi turun,” katanya.
Apalagi Sumsel tidak menaikkan penerimaan dari DBH tahun 2016. “Kita takut kejadian di tahun 2014 dan 2015, di mana Sumsel sudah dua kali mengalami pemotongan DBH. Pertama, Rp522,5 miliar, yang kedua Rp422 miliar tapi ada lagi mencapai hingga Rp600 miliar, itulah yang disebut kurang salur. Pemerintah pusat membuat alasan ini perhitungan Triwulan V, setahu kita setahun 12 bulan dibagi tiga ketemu empat jadi hanya ada Triwulan IV kenapa pusat bilang ada Triwulan V, artinya setahun 15 bulan,” katanya.#osk