Tabrak Larangan, Truk Seliweran di Kota

indexPalembang, BP-Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Selatan menegaskan pelarangan truk melaju di jalan umum pada siang hari hingga saat ini masih berlaku.
Larangan ini kian diperketat setelah adanya pembangunan kereta cepat ringan atau Light Rail Transit (LRT). Kemacetan akan bertambah apabila truk masih berseliweran di jalan.
Kendati sudah ada aturan tentang pelarangan truk melintas di jalan kota, masih banyak truk bermuatan lebih dari ton yang melintasi jalanan Kota Palembang.
Pantauan BeritaPagi, banyak truk yang melintas di Jalan Basuki Rahmat, bahkan hingga ke Jalan Demang Lebar Daun.
Salah satu sopir truk alat bangunan, Sopian dijumpai sedang memarkir kendaraannya di tepi Jalan Parameswara, Bukit Besar, Palembang, mengaku tidak terlalu paham dengan ketentuan waktu dan jalan mana saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan untuk truk melintas.
Menurutnya, kalau ada perintah untuk jalan, antar barang maka akan dilakukan. “Kalau truk ini sekitar delapan ton muatan. Kalau ada pelarangan kami tidak terlalu paham. Memang pernah melakukan pengantaran pakai pick-up, namun kalau harus bolak balik, biaya operasional pasti tinggi,” kata Sopyan, Jumat (1/4).
Senada dikatakan sopir kontainer yang mengaku sering melintas di Jalan Basuki Rahmat, Maman (23).
Menurut dia, sering ditilang polisi pada jam tertentu. “Sering ditilang, tapi kalau sudah perintah jalan ya ikut saja, harus tetap mengirim,” katanya.
Pemandangan sama di Jalan Veteran Palembang dan Simpang Charitas. Truk berseliweran di jalan.
Kendaraan berbodi besar itu sempat berhenti di Lampu Merah Simpang Charitas. Setelah lampu kembali hijau, kendaraan pun melaju.
Saat truk melaju ke arah simpang Polda, kendaraan besar itu diberhentikan oleh pihak kepolisian.
Terlihat polisi memeriksa kartu identitas sopir truk. Masuknya truk ke dalam kawasan kota ini melanggar larangan Dishub terutama di siang hari.
Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Angkutan Truk (APJAT) DPD Sumsel H Chairuddin Yusuf mengakui pihaknya tetap tunduk pada aturan yang berlaku. Hanya saja, perlu adanya koordinasi antara pengusaha, dewan, pemerintah, dan penegak hukum.
“Kami taat aturan, hanya saja yang perlu kami tanyakan pemerintah menyediakan terminal truk nggak? Kalau infrastruktur tidak bangun, bagaimana kontribusi pembangunan terhadap penggerak roda perekonomian, yakni jasa transportasi ini?” tanya dia.
Dia menyampaikan, semua aktivitas pembangunan masyarakat maupun pemerintah menggunakan jasa angkutan. Truk yang tidak boleh melintas jika beratnya lima ton ke atas. Namun jika yang dibawa barang yang berat apa mungkin harus dibawa dengan pick-up. 
“Ada perhitungan atau dampak yang ditimbulkan (high cost) bagi pengusaha dalam menjalankan usaha transportasi. Tidak mungkin semen diangkat ramai-ramai pakai ember jika tidak ada jasa transportasi, maka itu perlu adanya duduk bersama, terkait pemecahan semua permasalahan tentang transportasi ini, dan masih banyak yang harus dibahas, tidak hanya pelarangan ini,” katanya.
Chairuddin menyebutkan, Kota Palembang ini dari dulu tidak pernah dibangun kawasan per kawasan.
Kawasan spare part, elektronik, perdagangan, bahan bangunan tidak ada yang dikhususkan. Semua terpecah, di setiap kawasan masing-masing menjual produk yang campur baur.
Ini akan berdampak pada industri transportasi. Bahkan kebijakan pemerintah itu sendiri dalam menerapkan aturan.
“Siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus bertanggung jawab, tidak ada,” tukas dia.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sumsel Nasrun Umar menuturkan, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel nomor 540 tahun 2012, angkutan batubara dilarang melintasi jalan raya pada siang hari. Angkutan batubara boleh melintasi jalan umum pada pukul 18.00-05.00.
Pihaknya berkordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota dan kepolisian untuk menegakkan kebijakan ini.
“Kalau ada yang melanggar, truk akan diberhentikan dan tidak boleh jalan hingga waktunya yakni dimulai pukul 18.00,” tuturnya melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Perkeretaapian Sudirman.
Bila ditemukan ada angkutan truk batubara yang tidak memiliki surat-menyurat tentang kegiatannya, ia melanjutkan, maka akan langsung diserahkan ke pengadilan untuk ditindaklanjuti.
Ketika dikonfirmasi soal adanya oknum aparat yang menyalahgunakan peraturan ini, dirinya akan segera berkoordinasi dengan kepolisian.
Ia berharap tidak ada yang menyalahgunakan SK Gubernur tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Penindakan langsung di jalan hanya pemberhentian. Bukan tilang seperti pelanggaran lalulintas biasa. Kami sudah sosialisasi dan peringatan terhadap seluruh perusahaan angkutan batubara terkait regulasi ini. Kalau tidak punya izin, bawa ke pengadilan. Kalau ada izin tapi melanggar jam siang, cukup diberhentikan dan dibolehkan jalan lagi pada waktunya. Sanksinya diperhitungkan sesuai kesalahan,” jelasnya.
Aparat berkaitan akan disiagakan agar tidak ada truk yang lolos. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan tiap kabupaten/kota untuk membantu menertibkan truk batubara yang masih melintas di jalan umum. Untuk tindak lanjutnya, pihaknya meminta bantuan tiap daerah.
Dishub pun akan menindak angkutan batubara dan lainnya yang muatannya lebih dari 10 ton. “Kita akan beri sanksi tegas seperti menahan jam operasional mereka dan sanksi lainnya,” tegas Nasrun.
Nasrun menengaskan, terkait adanya SK Gubernur yang telah melarang truk angkutan batubara dilarang melintas siang hari sejak 1 Mei 2015 lalu, pemberlakuan ini pun sudah diterapkan dan berjalan dengan baik.
Banyaknya angkutan barang seperti truk, fuso dan trailer yang melintas di jalan utama di kota Palembang, memang sangat meresahkan pengendara lainnya.
Pasalnya, angkutan dengan tonase barang yang berlebihan ini seringkali melintas di jalanan pada jam yang ramai dengan aktifitas.
Tidak sedikit juga kecelakaan terjadi akibat dari mobil truk yang ugal-ugalan sehingga menyerempet ataupun menabrak kendaraan lain yang lebih kecil, seperti mobil pribadi ataupun motor.
Kendati demikian, salah satu pemangku kebijakan atas pengaturan terhadap truk yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang seakan tutup mata melihat banyaknya truk yang melintas di jalanan Kota Palembang saat jam kerja.
Yang lebih parah, ketika akan dikonfirmasi oleh BeritaPagi, Kepala Dishub Palembang Sulaiman Amin tidak mau berkomentar banyak saat ditanyai via pesan singkat.
“Saya lagi di Jakarta, makasih,” balasnya singkat.
Bukan hanya Kepala Dinas saja, Kepala Bidang Transportasi Jalan dan Rel Dishub Palembang, Agus Supriyanto, juga enggan berkomentar saat akan dikonfirmasi mengenai peraturan tersebut. # ren/pit/idz/dil
 



Leave a Reply