Sumsel Dukung Program Singgle Identity /// Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan III

Palembang – Dalam mendorong perwujudan kebijkan program identitas kepedudukan se Indonesia, Direktur Jendral Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) angkatan III tahun 2016 di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (30/3).
Rakornas ini untuk mempercepat perwujudan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Single Indentity, satu penduduk, satu NIK, satu KTP-elektronik.
Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin mengatakan, bahwa Rakornas ini sangat bermanfaat sekali, karena Insya Allah akan terjadi interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Dengan adannya Rakernas ini kita harapkan dapat mendorong percepatan perwujudan Single Indentity, satu penduduk, satu NIK, satu KTP-elektronik,” katanya.
Pemprov Sumsel juga sudah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, khususnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu, pemanfaatan data kependudukan dan KTP-elektronik Tingkat Provinsi. Seperti “Sudah dilakukan penandatangan kerjasama pemanfataan data kependudukan dan KTP-elektronik antara Biro Pemerintahan selaku pengelola Administrasi kependudukan di Provinsi Sumsel dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumsel. Kerjasama ini sebagai wadah untuk menjalankan program KIOS-K. Maka dari itu Pemprov Sumsel sangat mendukung program ini,” ujar orang nomor satu di Provinsi Sumsel ini.
Gubernur Sumsel mengungkapkan, dengan alat KTP-elektronik dalam melakukan pembayaran pajak bermotor tidak perlu antri lagi. “Cukup mendatangi Kios-K pada ATM Bank Sumsel Babel dengan membawa KTP-Elektronik sehingga untuk membayar pajak motor lebih muda.” Ujarnya seraya menambahakan bahwa Provinsi Sumsel merupakan Provinsi yang pertama di Indonesia melakukan kerjasama tingkat Provinsi untuk pemanfaatan data kependudukan dan KTP Elektronik. Katanya.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, Rakernas tahun 2016 di Palembang ini sangat luar biasa, sebab Rakernas ini diikuti 11 Provinsi dan 168 Kabupaten/Kota di Indonesia. “Jadi tepat sekali jika Rakernas ini dengan mengusung tema rapat koordinasi nasional kita tuntaskan penertiban identitas penduduk di seluruh Indonesia,” Ujarnya
Ia menambahkan, rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2016 dilaksanakan dengan tiga agenda, yang pertama mensosialisasikan kebijakan di bidang administrasi kependudukan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan strategi penuntasan penertiban identitas penduduk di seluruh Indonesia, yang kedua penerapan program penerbitan kartu indentitas Anak (KIA) bagi penduduk yang berumur 0 sampai dengan 17 tahun dalam rangka memaksimalkan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran khususnya bagi kalangan anak usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun dan yang ketiga percepatan pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan tahun 2016 baik di pusat maupun di Provinsi melalui dana dekonsentrasi dan di Kabupaten/Kota melalui data tugas pembantuan dana,” ujarnya.
Diungkapkannya, berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang telah ditetapkan peraturan Mendagri no 9 tahun 2016. “Bahwa Permendagri tersebut memilki target yang sudah diamanatkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2016 yaitu sebesar 75% pada tahun 2015, 77,5 % pada tahun 2016, 80% pada tahun 2017, 82,2% pada tahun 2018 dan 85% pada tahun 2019. Jadi apa yang telah diamanatkan oleh peraturan Presiden sehingga target tersebut diharapkan dapat tercapai. Pungkasnya.