Sumsel Wujudkan Tata Kelola Keuangan Berbasis Akrual

Palembang-Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik serta terciptanya kesamaan pemahaman seluruh pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terkait pengelola keuangan daerah berbasis akrual, Pemprov Sumsel menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun 2016 untuk seluruh Pejabat Eselon II, III, dan IV.
Diklat ini ditujukan untuk memberikan pengenalan dan pembekalan bagi para pengelola keuangan daerah, serta merupakan salah satu upaya Pemprov Sumsel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik didukung sistem yang handal, SDM yang kompeten dengan harapan dapat menghasilakan laporan keuangan yang baik pula.
Diklat ini dibuka langsung Asisten bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel, Joko Imam Sentosa, di Aula Putri Kembang Dadar Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Sumsel, Selasa (29/3).
Dalam sambutannya, Joko Imam Sentosa mengatakan, saat ini jumlah SDM dilingkungan Pemprov Sumsel yang berlatar belakang pendidikan akuntansi hanya 179 orang dengan latar belakang D III 159 orang, S1 9 orang dan S2 tersebar di 36 SKPD dari 42 SKPD.
Menurutnya, jumlah ini menunjukkan bahwa SDM yang berlatar belakang akuntansi masih kurang. “Untuk itu Diklat ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, peserta  akan diberikan pemahaman yang lebih detail sehingga semua dana-dana yang terurai dalam SKPD nantinya dapat dilaporkan sesuai tertib administrasi yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Joko menambahkan, Diklat yang sama sebelumnya sudah pernah dilaksanakan namun hanya dapat diikuti beberapa pejabat. Untuk Diklat kali ini wajib diikuti semua pajabat eselon, karena berkaitan dengan tertib administrasi keuangan sehingga adanya keseragaman di dalam laporan akuntansi yang lebih baik lagi.
“Diklat ini harus dipahami oleh seluruh pejabat dan ini menjadi kebutuhan yang harus dipahami dan dijalankan seluruh pejabat, bahkan seluruh daerah di Sumsel juga telah melakukan hal yang sama,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bandiklat Sumsel, Musni Wijaya mengatakan, Diklat ini diikuti peserta dengan tiga level yakni eksekutif yang merupakan esellon II 46 0rang selama dua hari, pejabat esellon III sebanyak 80 orang selama tiga hari, serta esellon IV 80 orang dan staf yang membidangi keuangan sebanyak 80 orang selama sembilan hari. Diklat menghadirkan narasumber pejabat struktural dari KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), Inspektorat, Bappeda serta narasumber lainnya.
Menurut Musni, melalui Diklat ini diharapkan seluruh pejabat memiliki pemahaman yang sama terhadap tata kelola keuangan berbasis akrual, pasalnya Sumsel sendiri memiliki keterbatasan SDM yang berlatar belakang akutansi.
“Jadi kita harapkan melalui Diklat ini paling tidak pejabat dapat memahami dan dapat dilaksanakan masing-masing SKPD,” ujarnya.
Musni menambahkan, Diklat ini sudah dimulai secara bertahap sejak 2015 lalu, namun hanya bisa dilaksanakan sebanyak tiga angkatan dalam satu angkatan terdapat 40 orang, untuk itu Diklat ini dilakukan berdasarkan instruksi BPK bahwa seluruh pejabat esellon II, II, dan IV harus paham dengan tata kelola keuangan berbasis akrual ini.
Lanjut Musni, karena keterbatasan anggaran, untuk sementara Diklat dilakukan dengan skala prioritas, salah satunya tata kelola keuangan berbasis akrual inilah yang menjadi skala prioritas karena memang sudah harus diterapkan di tahun 2016.
“Diklat sebenarnya hak dari seluruh pegawai paling tidak 80 jam setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi, seperti harapan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin seluruh aparatur harus memiliki kompetensi dibidang masing-masing,” tegasnya.
Musni menambahkan, Provinsi Sumsel tahun ini dipercaya LAN RI untuk melaksanakan Diklat PIM II untuk pejabat esellon II, sehingga pajabat sebelum menduduki jabatan wajib mengikuti Diklat terlebih dahulu.
Dijelaskannya, Diklat PIM II akan dilaksanakan selama 4 bulan dengan ketentuan ON/OFF  9 Agustus sampai 2 Desember 2016 mendatang, khusus untuk pejabat esellon II dan Pejabat esellon III yang akan dipromosikan menjadi esellon II. “Untuk tenaga pengajar sendiri sebagian besar berasal dari kementerin yang membidangi, serta dari Lembaga Keuangan Negara,” pungkasnya.