Megawati Sudah Tahu yang Dilakukan Harno

Palembang, BP-Pasca diserahkannya dua nama Cawawako Fitrianti Agustinda dan Suhaili ke DPRD Kota Palembang, DPD PDIP menyatakan sikap kekecewaannya terhadap Walikota Palembang H Harnojoyo, SSos. DPD PDIP Sumsel sudah melaporkan hal ini kepada DPP PDIP. “Yang pasti jelas yang berhadapan langsung di sini DPD, DPC, itu sikapnya jelas sama, DPP tidak seperti kita, mungkin DPP akan mengambil tindakan. Kita sudah melaporkan hal ini ke DPP PDIP,” kata Bendahara DPD PDIP Sumsel yang juga Cawawako usulan PDIP, Yudha Rinaldi, didampingi Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Sumsel MA Gantada, SH, MH didampingi Wakil Ketua Bidang Moral DPD PDIP Sumsel Yulius Maulana, Selasa (24/5).
Ketika ditanyakan apakah Ketua Umum DPP PDIP juga sudah tahu masalah ini, Yudha mengatakan sudah tahu, ”Aku rasa Ibu Mega sudah tahu masalah ini. Media online dalam sedetik muncul di mana-mana, sudah kita informasikan,” katanya.
Hingga kini, DPP PDIP belum menurunkan perintah ke DPD PDIP Sumsel terkait keputusan Walikota Palembang Harnojoyo yang tidak memilih namanya.
“Sementara ini belum, tapi kalau ada instruksi, kawan-kawan menjalankan yang pasti di sini, yang mengalami dan bersikap di sini dulu, nanti kita menunggu instruksi selanjutnya dari DPP apa,” katanya.
Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Sumsel MA Gantada. “Sikap Pak Harnojoyo yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan partai besar PDIP. Jadi jelas ada konsekuensinya, dan ibaratnya PDIP sudah menceraikan Harnojoyo dengan talak 3. Kalau mau damai, ada proses lainnya, kita akan oposisi. Ini adalah sebagian strategi partai,” katanya.
Menurut mantan Sekretaris DPD PDIP Sumsel ini, sikap Harnojoyo yang mengusulkan satu dari dua nama yang ada tidak ada dari PDIP, jelas tidak menunjukkan etika dalam berpolitik. Pihaknya siap berseberangan atau oposisi di pemerintahan kota Palembang.
Pihaknya sudah melakukan lobi-lobi dan permintaan secara resmi yang dilakukan ketua DPD PDIP Sumsel untuk bisa ditampung. Namun nyatanya, tetap tidak diakomodir.
“Dengan keputusan itu, kita pasti berseberangan dan kita siap jadi oposisi,” katanya seraya Walikota ternyata tidak mengindahkan surat-surat resmi dari PDIP, baik dari DPC, DPD, fraksi maupun DPP. Mengenai langkah strategi yang nanti diambil, karena wilayahnya masih ada di bawah DPC Palembang dan DPD Sumsel, akan diputuskan segera sembari berkoordinasi dengan DPP PDIP. Termasuk untuk melanjutkan hak interpelasi dan sebagainya bisa terjadi, karena kita bukan lagi bagian koalisi,” katanya.
Ditambahkan anggota DPRD Sumsel ini, mengenai proses lanjutan sebelum dilakukan pemilihan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPRD Palembang untuk memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
“Kawan-kawan di DPRD Palembang lah, nanti juga pasti ada arahan termasuk menjegal itu, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik,” katanya.
Sementara untuk Fitrianti Agustinda, karena pengusulan namanya di luar PDIP, apakah akan dikenai sanksi pemecatan, pihaknya masih mempelajari terlebih dahulu.
“Kita pelajari dahulu, dan jika mau mundur tidak masalah, karena pemberhentian sebagai anggota DPRD itu kewenangan pemerintah, karena DPRD adalah lembaga negara, jika untuk tingkat provinsi pemberhentian oleh Mendagri, sedangkan kabupaten/kota cukup Gubernur,” katanya.
Dilanjutkannya, soal ajakan koalisi dengan PAN yang sama-sama kecewa, PDIP tetap terbuka. “Namanya politik, semuanya bisa terjadi, namun kita belum ada obrolan soal itu,” katanya.#osk