Kredit Usaha Rakyat Tak Boleh Ada Agunan

Palembang, BP-1Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kementerian Keuangan memberlakukan regulasi mengenai penyaluran alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya agar penyaluran KUR dapat lebih tepat sasaran.
 
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) wilayah Sumsel Sudarso mengatakan, semua debitur harus melalui validasi data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari pemerintah daerah.
 
“Upaya ini agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran dan ini wujud dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Selain itu perbankan tidak boleh meminta agunan,” tuturnya, Selasa (31/5).
Apakah upaya ini akan memperketat aturan penyaluran, Sudarso membantah. Dia menegaskan jika penyaluran KUR sudah menembus angka Rp1,12 triliun di Sumsel dan secara nasional hingga Mei mencapai Rp46,6 triliun dari Rp100 triliun.
“Sumsel sendiri sudah termasuk cukup tinggi dalam penyaluran KUR. KUR untuk sektor mikro sudah direalisasikan Rp733 miliar dengan 37.200 debitur, untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Rp6,2 miliar dengan 22 debitur dan ritel Rp390 miliar dengan 3.210 debitur,” katanya.
Sudarso menjelaskan, nasbah penerima KUR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ekonomi (Permenko) nomor 8 dan 13 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Salah satu ketentuan tersebut harus sesuai dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Di dalam SIKP tersebut terdapat data pelaku usaha UMKM yang berhak menerima KUR.
SIKP merupakan data nasabah penerima KUR dari perbankan di tahun sebelumnya, yang dimigrasi ke Kemeterian Keuangan untuk kemudian divalidasi kembali secara terpusat.
Dikatakannya, semua penyaluran KUR apapun bentuknya harus diambil dari data SIKP tersebut. Jika didapati ada nasabah penerima KUR yang tidak terdata di sistem, maka subsidi bunganya tidak akan ditanggung oleh pemerintah. Pemda instansi yang bersangkutan dilibatkan sebagai user system ini atau pihak yang nantinya bertugas untuk meng-upload data SIKP sekaligus memverifikasi kebenaran dari penerima KUR tersebut.
 
Dengan demikian, data penerima KUR lebih terintegrasi, sehingga kemungkinan penyaluran KUR tidak tepat sasaran atau adanya penerima ganda dapat diminimalisir. Ke depan, jika ada nasabah yang belum terdata pada SIKP dan ingin mengajukan KUR ke perbankan, terlebih dahulu harus mengajukan ke instansi Pemda yang bertugas sebagai user SIKP, lalu diajukan ke perbankan untuk dianalisis. “Jika tidak demikian, maka yang bersangkutan tidak akan dapat menerima KUR, meski dalam hal ini perbankan tetap melakukan analisa kredit,” katanya. #ren



Leave a Reply