DPD RI Masih Terasa Asing Kedengaran di Daerah

Jakarta, BP-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Siska Marleni mengatakan, delapan dari sepuluh warga tidak mengenal atau belum  mengerti apa itu lembaga DPD. Hanya dua orang yang mengerti peran  institusi DPD RI. DPD betul-betul belum familiar di daerah.  Hal ini menjadi tantangan dan kerja keras bagi anggota DPD  untuk lebih dekat dengan konstituen.

“Agar DPD tidak asing  di telinga masyarakat,  anggota DPD harus lebih rajin   melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil)  untuk menampung aspirasi, mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat serta harapan masyarakat,” ujar Siska Marleni kepada Berita Pagi di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (2/6).

 Menurut Siska,  DPD RI kalah populer dengan  DPR RI juga disebabkan, kelahiran  DPD RI  masih muda belia dibandingkan DPR RI.  Fungsi DPD pun belum disejajarkan dengan DPR RI mengenai   pengesahan anggaran. “Seharusnya DPD RI memiliki payung hukum  soal pengawasan, membuat anggaran dan membuat undang-undang agar perannya bisa sejajar dengan  DPR RI,” kata senator dari Sumatera Selatan ini.

Namun demikian kata Siska, kelemahan tersebut bukan menyurutkan  semangat anggota DPD RI untuk menyampaikan maupun memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya dari Dapil masing-masing. Anggota   DPD RI seringkali melihat langsung ke daerah   untuk mengetahui  persoalan yang tengah dihadapi untuk selanjutnya dibahas oleh tim DPD RI.

Terakhir, Rabu (1/6)  sekelompok masyarakat yag tergabung dalam Koperasi Segkemang Jaya, Kabupaten Siak,  Provinsi  Riau beraudensi dengan   Badan Akuntans Publik (BAP) DPD RI. Masyarakat menyampaikan permasalahan lahan 3000 hektar dan soal dana koperasi masyarakat di Desa Sengkemang yang ditengarai dimainkan oknum tertentu.

Tim  BAP  mengapresiasi kedatangan masyarakat dan menyatakan siap memediasi masalah tersebut  dengan pihak yang bersengkata,  pemerintah daerah maupun pusat. “Sepanjang memiliki data otentik , fakta dan sistim yang benar akan kita perjuangkan,” tegas anggota Komite IV DPD RI terebut.

  Siska  menambahkan, BAP yang bisa mengadvokasi laporan masyarakat untuk melakukan mediasi dan mencari solusi terbaik. Sebagai anggota DPD, inilah saatnya  merefleksikan serta mempresentasikan  diri sebagai anggota dan secara kelembagaan.  “ Meski persoalan lahan cukup pelik, namun kita berusaha memperjuangkan. Paling tidak kita menawarkan solusi terbaik. Dan terbukti, kami telah dua kali memediasi   kasus serupa dan  berhasil. Kini tinggal menunggu eksekusi,” papar Siska. #duk