FGD IKA FISIP Unsri : Penyelenggaraan Pilkada Tidak Boleh Main-Main

PALEMBANG – Agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas penyelenggaran pilkada tidak boleh main main harus  serius menyelenggarakan pilkada serentak.

“Dengan dana besar itu hampir sama dengan DKI Jakarta dan ini sempat kami bahas panjang,”kata Syaiful Fadli dari DPRD Sumsel Fraksi PKS di acara Fokus Group Discussion, Menakar Kinerja Pemda Ditengah Hiruk Pikuk Pilkada, Selasa (9/1/2018) yang berkerjasama dengan IKA Fisip Unsri dan Forum Jurnalis Parlemen (FJP).

Menurutnya, DPRD Sumsel telah menganggarkan dana hibah  hampir Rp600 miliar lebih untuk anggaran pilkada serentak di Sumsel.
“Anggaran terbesar adalah untuk KPU Sumsel mencapai Rp240 miliar dan Bawaslu Sumsel Rp200 Miliar dan TNI Rp5 miliar dan Polri Rp85 miliar,”terang Mantan Ketua KAMMI Daerah Sumsel ini.
Sedangkan Agung Pratama, Asisten Ombusman Sumsel menilai, dalam pilkada ASN harus netral dan jangan terjebak dalam politik praktis.
“Pilkada ini harus berkualitas dan harus menghadirkan netralitas ASN, dan pelayanan publik harus tetap prima,”katanya
Sementara, AKBP M Hidayat SH SIK MH dari Direktorat Binmas Polda Sumsel mengharapkan pilkada serentak bisa menghasilkan pemimpin yang jujur yang bisa membawa kesejahteraan rakyat.
Selain itu, kepolisian dari awal tetap berkomitmen menjaga dan mengawal pilkada ini agar berjalan agar berjalan dengan baik tanpa ada kejujuran.
Hal yang sama disampaikan Kurniawan, Kabid Politik Kesbangpol Pemprov Sumsel mengatakan,  dari 9 pilkada serentak di Sumsel, dua daerah yang rawan konflik yaitu Palembang dan Empat Lawang.
“Namun tingkat kerawanannya dalam katagori sedang , tidak ada yang tingkat kerawanan berat,” katanya. (FK)