DPR Minta BP POM Tidak Mudah Menyebutkan Kadaluarsa

Jakarta, BP–Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta BP POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)  tidak mudah menyebutkan berbagai produk makanan,  minuman dan kosmetik kadaluarsa atau mengandung zat berbahaya. Karena, setelah ditelusuri sejumlah jenis makanan dan minuman  dimaksud tidak semua benar. Sekitar 90 persen makanan dan minuman yang  disebutkan kadularsa  tidak benar.

 “Kami berharap pihak BPOM jangan terlalu gampang menggelar koprensi pers dan mengeluarkan rilis tentang produk makanan kadularsa. Sebaiknya diteliti dulu dengan cermat hingga ke pabriknya. Setelah dipastikan kadularsa dan mengandung zat berbahaya, barulah  dipublikasikan,” ujar Dede di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut Dede Yusuf, bahasa diduga tidak cocok digunakan BPOM untuk mengumumkan produk makanan dan minuman bermasalah, namun harus bisa dipastikan 100% berdasarkan penelitian serta barang bukti.  Soalnya, langsung berdampak kepada produk dagangan itu yang ditinggalkan masyarakat. “Kalau tidak benar kasihan pengusaha makanan dan minuman itu. Jangan sampai terjadi persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Dede.

Dede menambahkan, propoganda apapun dengan menghalalkan segala cara akan dilakukan hanya untuk kepentingan dagang, dan itu berlaku global. “Jadi, kalau BP POM belum ada bukti kebenaran jangan langsung dipublis,” jelasnya seraya berharap  RUU Pengawasan BP POM ini  jangan sampai mengganggu pasar tradsional, atau produk lokal.

“Tugas BP POM itu memastikan kesehatan sebuah produk makanan, minuman, serta  kosmetika,” tutur Dede.

Dokter Riant Nugroho dari UI mengatakan, seharusnya pemerintah meninjau kembali tugas BPOM yang terkesan hanya menakut-nakuti. Namanya diganti saja dari pengawasan menjadi pengendalian makanan minuman dan kosmetik dari hulu hinggar hilir. “ Pengawasan, dari kata awas. Maknanya agak menakutkan. Jadi saran saya BPOM berfungsi sebagai pengendali saja,” kata Riant. #duk