LAPOR!-SP4N Sumsel Bersama Diskominfo, Kementerian PANRB, dan GIZ

Palembang — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Dr. Inanda Karina Astari Fatma, S.Si., M.Si., didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Amrullah S.STP., M.Si., menyambut kedatangan perwakilan dari Provincial Advisor Transformasi GIZ Sumsel, Kurniawan dan Jenny Anastesia terkait dengan tindak lanjut Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Kadis Kominfo, Kamis, 12/4/2018.
Dalam rangka membantu Pemerintah di Daerah menyelesaikan persoalan pengelolaan pengaduan, serta mendorong para pimpinan daerah agar menghubungkan sistem pengelolaan pengaduan masing-masing dengan sistem LAPOR!-SP4N, maka akan dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan LAPOR!-SP4N Bagi Pemerintah Daerah di kota Palembang.
“Diskominfo siap membantu koordinasi dengan seluruh Kabupaten Kota untuk pelaksanaan Bimtek di Palembang”, ujar Plt Kadis Kominfo.
Dikutip dari opengovindonesia.org, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menargetkan seluruh seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat terhubung atau terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduam Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sejak tahun 2017 lalu.
LAPOR!-SP4N saat ini dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan The German Organisation for International Cooperation (GIZ).
“LAPOR! digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat yang berupa masukan untuk penentuan kebijakan pemerintah”, ungkap Kurniawan.
Beliau juga mengatakan bahwa daerah yang sudah memiliki aplikasi sistem pelayanan  publik maka harus diintegrasikan dengan LAPOR!, sedangkan untuk yang belum, maka diminta untuk menggunakan LAPOR!, hal ini bertujuan agar setiap daerah diperlakukan sama baik.
“Semua data program kerja baik berupa program kemiskinan maupun inovasi bersifat one data ke pusat”, tuturnya.
Dr. Inanda menambahkan bahwa program-program kerja yang banyak perlu diintegrasikan dan harus terus dikembangkan walaupun penanggung jawabnya sudah beralih tangan agar terwujud pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi.
“Tidak perlu banyak inovasi, apa yang ada dikembangkan saja dengan sangat baik”, pungkasnya.
Berdasarkan pertemuan ini, Bimtek rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2018 bersama dengan Diskominfo Sumsel sebagai salah satu tim koordinasi pengelolaan dan petugas administrator LAPOR!-SP4N.
MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE