- April 16, 2018
- Posted by: admin
- Category: Berita
Palembang, BP
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin menyampaikan capaian kinerja makro pembangunan daerah dimana capaian kinerja makro pembangunan di Sumsel selama empat tahun ini cukup membanggakan dan hasilnya telah dirasakan dan nikmati bersama.
“Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan selama empat tahun terakhir terus menunjukkan hasil yang positif, dari 5,40 persen pada tahun 2013 menjadi 5,51 persen pada tahun 2017, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01 persen,” kata Gubernur saat membacakan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2013-2018 di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (13/4).
Dari sisi produksi, menurutnya, kontribusi terbesar pada tahun 2017 adalah dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp.74,90 triliun, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.73,25 triliun, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.60,86 triliun dan sektor Konstruksi sebesar Rp.50,68 triliun.
Dan dari sisi pengeluaran kontribusi terbesar pada tahun 2017 adalah dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp.255,8 triliun, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp.147,8 triliun, Ekspor Luar Negeri sebesar Rp.59,6 triliun dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp.30,9 triliun.
“Insya Allah tren yang positif ini akan berlanjut didorong oleh berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi antara lain pelaksanaan Asian Games, Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan , yaitu Tol Palembang-Indralaya, Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, TolPalembang-TAA, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Tol Betung-Tempino-Jambi, Tol Simpang Indralaya-Muara Enim, Tol Muara Enim-Lahat Lubuk Linggau, Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, Kereta Api Kertapati Simpang TAA, Kereta Api Muara Enim-Pulau Baai, Kereta Api Tanjung Enim-TAA, Kereta Api Jambi Palembang, LRT Sumatera Selatan, Upgrading kilang eksisting, Bendungan Komering II, Irigasi Lematang dan KEK Tanjung Api-Api sehingga ‘ pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi yang kita proyeksikan menj adi 5,65 persen dapat tercapai,” katanya.
Upaya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan upaya menurunkan kesenjangan pendapatan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan.
Hal ini terlihat dari Gini Rasio Sumatera Selatan yang mancapai 0,362 di tahun 2017, atau masuk kategori kesenjangan rendah, membaik dari tahun 2013 yaitu 0,373.
“Alhamdulillah Gini Rasio Sumatera Selatan selalu lebih baik daripada nasional yang mencapai 0,393 tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan merata tersebut juga dirasakan lebih optimal karena inflasi di Sumatera Selatan selalu terkendali. Pada tahun 2013 inflasi di Sumatera Selatan cukup tinggi yaitu 7,04 persen, namun syukur Alhamdulillah angka ini berhasil turun dengan sangat signiflkan pada tahun-tahun berikutnya hingga menj adi 2,96 persen pada tahun 2017 yang lebih baik dari target RPJMD Provinsi yaitu 4 persen. Inflasi yang relatif rendah dan terkendali ini membantu berkembangnya usaha ekonomi masyarakat khususnya dalam melakukan perluasan usaha, katanya.
Perluasan usaha ini menurutnya, terlihat dari perkembangan investasi di Sumatera Selatan yang sejak empat tahun terakhir jumlah proyek investasi baik Penananaman Modal Dalam Ne geri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat cukup pesat. Pada tahun 2017 realisasi PMA sudah mencapai Rp.16,03 triliun, meningkat Rp.6,98 triliun dari capaian tahun 2013 yang sebesar Rp.9,05 triliun dan sudah melampaui target RPIMD tahun 2018 Rp. 14,58 triliurL Untuk PMDN pencapaiannya tahun 2017 adalah Rp.9,76 triliun meningkat dari tahun 2013 yaitu Rp.6,90 triliun atau terjadi peningkatan ’Rp.2,86 triliun. Investasi yang capaiannya melebihi target tersebut juga berdampak positif terhadap pengurangan pengangguran. Pada tahun 2013, Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 5 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 4,39 persen. Selain perluasan usaha berbagai program pembangiman yang dilakukan oleh pemerintah terutama menggeliatnya pembangunan infrastruktur serta berjalannya program-program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat juga turut andil dalam pengurangan pengangguran.
Selain itu berkurangnya tingkat pengangguran terbuka juga disertai dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2013 persentase penduduk~miskin adalah 14,24 persen dan tahun 2017 persentase penduduk miskin adalah 13,19 persen.
Upaya pengentasan kemiskinan memang menghadapi kendala yang tidak (ingan, antara lain merosotnya harga komoditi-komoditi unggulan Sumatera Selatan antara lain karet dan sawit, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatannya pada komoditas tersebut.
Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2016 sudah menggulirkan Program’ “Gertak Sejuta Mandiri”, untuk mengoptimalkan program-program pengentasan kemiskinan bersama seluruh stakeholder yaitu : pemerintah, swasta dan BUMN (CSR), Perguruan Tinggi, NGO dan lain-lain.
Selain itu program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir seperti Program Sekolah Gratis, Kuliah Gratis, Berobat Gratis telah berhasil membantu mengurangi beban masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Selatan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan meningkat dari 66,16 pada tahun 2013 menjadi 68,24 pada tahun 2016. Peningkatan setiap tahun juga pada Angka Harapan Hidup dari 68,84 tahun di 2013 menjadi 69,16 tahun di 2016, Angka Harapan Lama Sekolah dari 11,46 tahun di 2013 menjadi 12,23 tahun di 2016, Rata-rata Lama Sekolah dari 7,53 tahun di 2013 menjadi 7,83 tahun di 2016, dan Pengeluaran per Kapita dari Rp.9.231.000 di 2013 menjadi Rp.9.935.000 di 2016.
“Peningkatan ini terjadi di semua kabupaten/kota, yang membuktikan bahwa program pembangunan yang kita laksanakan berdampak positif di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan,” katanya.
Selain itu indikator IPM yang belum mengalami peningkatan signiflkan walaupun sebenarnya sudah ada Program Sekolah Gratis sejak tahun 2009 yaitu Rata-Rata Lama Sekolah. Hal ini disebabkan karena metode penghitungan BPS untuk rata-rata lama sekolah dilakukan terhadap penduduk diatas 25 tahun, sedangkan penerima manfaat Program Sekolah Gratis saat ini masih berumur 15-21 tahun sehingga belum menjadi responden yang diukur.
Dampak peningkatan signiflkan IPM akan terasa saat 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, dikarenakan penerima manfaat Program Sekolah Gratis sudah menjadi responden IPM.#osk