Soal Malaysia Lebih Besar dari Jateng, PKPI Minta Prabowo Belajar Peta Buta

Jakarta – PKPI mengkritik penampilan calon presiden Prabowo Subiantodalam debat capres 2019 yang digelar semalam. Ketum PKPI Diaz Hendropriyono menyinggung momen Prabowo menyebut Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia.

“Tampaknya Pak Prabowo perlu belajar lagi mengenai peta buta yang diajarkan di sekolah dasar. Pernyataan bahwa Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Malaysia memiliki luas 10 kali lipat dibandingkan Jawa Tengah (329.847 km2 vs 32.554 km2),” kata Diaz dalam keterangannya, Jumat (18/1/2019).

Diaz juga menyinggung isu perempuan yang jadi perdebatan antara Joko Widodo dan Prabowo dalam debat capres 2019 perdana. Menurut Diaz, Prabowo tak sensitif terhadap isu tersebut.

Diaz menyebut Partai Gerindra, yang telah aktif di panggung politik Indonesia selama 10 tahun terakhir, belum memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di partai. Diaz lantas menyinggung soal isu glass ceiling.

“Hal ini mencerminkan isu glass ceiling yang dihadapi kaum perempuan di seluruh dunia: begitu banyak perempuan dengan kemampuan dan kecakapan besar tidak mencapai posisi terdepan di bidang yang mereka pilih karena terhalang organisasi yang berkutat dengan lelaki saja. Hal ini kontras dengan pemerintahan Jokowi yang terlihat memiliki komitmen terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan representasi secara signifikan dalam kabinet Jokowi,” sebut Diaz. 

Diaz juga menyinggung pernyataan Prabowo yang dinilai menyiratkan bahwa menaikkan gaji birokrat bisa menghilangkan korupsi. Menurutnya, ini salah atau menyesatkan. 

Bagi Diaz, kenaikan gaji tidak berbanding lurus dengan hilangnya korupsi. Dia lantas berbicara soal Singapura dan Denmark. 

“Denmark merupakan negara dengan indeks korupsi terkecil berdasarkan data Transparency International, sedangkan Singapura ada di peringkat ke-7. Namun gaji dari pemimpin birokrasi (kepala pemerintahan) di Singapura justru jauh lebih besar daripada Denmark. Gaji merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi, namun tetap harus diikuti dengan kontrol demokratis dengan peningkatan transparansi pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, dan individu-individu yang memiliki integritas, yang mana hal ini telah dilakukan Pak Jokowi,” sebutnya.

Dalam debat semalam, Prabowo Subianto menyinggung soal gaji gubernur Rp 8 juta yang dinilai tidak realistis karena daerah yang dipimpin tidaklah sempit. Dia mencontohkan Gubernur Jawa Tengah, yang disebut wilayahnya lebih besar dari Malaysia.

“Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar, ini hal-hal yang tidak realistis,” kata Prabowo dalam debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).
(gbr/dkp)