Hasil SNLIK tersebut menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sumbagsel dari tahun sebelumnya khususnya 4 tahun terakhir.
Berdasarkan hasil SNLIK Sumbagsel 2022 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Dari sisi indeks literasi keuangan 2022 tercatat sebesar 52,73 persen lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional sebsar 49,68 persen. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 88,57 persen meningkat dari sebelumnya dan diatas indeks rata-rata inklusi nasional yang hanya sebesar 85,10 persen.
Data juga menunjukkan bahwa, Kinerja perbankan baik dari Aset, penyaluran Kredit, dan Penghimpunan DPK di Sumatera Selatan tumbuh positif baik sebelum masa pandemi Covid 19 (Des 2019) hingga saat ini (Okt 2022) masing-masing menjadi sebesar Rp 123,2 T, Rp 95,8 T dan Rp 111,1 T. Untuk Penyaluran kredit di Sumsel didominasi oleh kredit produktif (modal kerja dan investasi), sedangkan Penghimpunan DPK di Sumsel didominasi oleh Dana Murah (giro dan tabungan).
Tren Penyaluran kredit kepada debitur UMKM perbankan di Sumsel terus mengalami peningkatan sejak sebelum masa pandemi Covid 19 sampai dengan sekarang yaitu mencapai 34,8 T atau tumbuh sebesar 20,7 persen dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebsar 17,1 persen.
Sedangkan penyaluran KUR di Sumsel untuk posisi Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 9,2 T dengan jumlah debitur sebanyak 150.959 debitur dan Rasio NPL 0,00 persen dengan Kota Palembang sebagai penyaluran KUR terbesar di Sumsel dan Bank BRI sebagai bank penyalur KUR terbesar di Sumsel yang menghasilkan pencapaian target sebesar 83,92 persen.
Adapun proses pengambilan data SNLIK dilaksanakan melalui survey yang dilakukan oleh OJK dan Konsultan di seluruh Indonesia menggunakan metode sampling dengan pemilihan Kota/Kabupaten hingga tingkat satuan di lingkungan terpilih.
Untung Nugroho, Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan mengatakan, SNLIK dilakukan guna memetakkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sumbagsel termasuk literasi keuangan digital seperti meningkatnya penggunaan Qris. Peningkatan literasi dan inklusi akan terus digencarkan guna menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin modern dengan upaya perlindungan konsumen.
Ia menambahkan, edukasi literasi keuangan kepada masyarakat sangat diperlukan, selain sebagai instrumen dalam meningkatkan indeks literasi keuangan, juga sebagai tindakan preventif agar masyarakat tidak mudah percaya dan tertipu dengan entitas atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan.
Selain itu, dikatakannya, literasi dan inklusi keuangan ini juga memiliki peranan yang penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam aktivitas ilegal. OJK Regional 7 Sumbagsel mencatat berdasarkan data terdapat 4967 aduan, dengan 812 yang menginformasikan, 3396 yang bertanya dan 350 yang bersengketa.
“Dengan banyaknya aduan dari masyarakat membuktikan masyarakat sudah mulai aware dengan produknya, apakah sudah ada dalam pengawasan OJK atau tidak,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil SNLIK Sumbagsel Tahun 2022, Jumat (9/12/22).
Nugroho berharap, masyarakat dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang baik sehingga dapat mendorong kesadaran dalam mengelola keuangannya secara bijak, agar mencapai tujuan-tujuan keuangan yang terpenuhi dengan baik, dan terhindar dari hal-hal yang merugikan seperti entitas-entitas ilegal yang saat ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Dalam meningkatkan indeks literasi dan keuangan, sekaligus sebagai bentuk implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel bersinergi bersama Instansi Pemerintah Daerah, Kementerian/lembaga, dan lembaga jasa keuangan dalam forum koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Adapun beberapa program kerja yang telah dilakukan guna memperluas akses dan layanan produk jasa keuangan kepada masyarakat di daerah, diantaranya Optimalisasi Penyaluran KUR baik perorangan maupun dalam pola klaster, Kredit pembiayaan melawan renternir, penyediaan akses literasi inklusi keuangan secara digital melalui website Rumah Literasi dan Inklusi Keuangan, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Program Jaringan Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKUPANDAI), Asuransi Usah Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, Asuransi Nelayan, dan lain sebagainya.(Anp).