AMBON — Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat penerapan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen utama sistem kewaspadaan dini di daerah.
Langkah ini ditegaskan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, dalam Rapat Koordinasi Tim Teknis SKPG Provinsi Maluku Tahun 2025 yang digelar di Ambon, Kamis (18/9). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendeteksi dan merespons secara cepat potensi kerawanan pangan dan gizi.
“Penguatan SKPG merupakan amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut, pemerintah di semua tingkatan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota diwajibkan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, termasuk sebagai sistem peringatan dini,” ujar Nita dalam paparannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan SKPG sangat vital dalam mengidentifikasi secara cepat wilayah yang berisiko mengalami kerawanan pangan dan gizi. Data dan analisis dari SKPG menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan langkah intervensi yang tepat sasaran.
Rapat koordinasi ini bertujuan mengoptimalkan peran SKPG sebagai early warning system di Provinsi Maluku. Fokus utama meliputi penguatan sistem pelaporan dan data bulanan, kolaborasi lintas sektor, serta integrasi dengan komitmen Indonesia dalam forum internasional Nutrition for Growth (N4G) Summit 2025 di Paris.
“Data bulanan SKPG harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang presisi. Kolaborasi antarinstansi juga penting agar intervensi yang dilakukan bisa efektif dan berkelanjutan,” tambah Nita.
Meskipun pada tahun ini tidak tersedia alokasi anggaran dekonsentrasi, Bapanas tetap mendorong pemerintah daerah agar aktif menjalankan dan melaporkan hasil analisis SKPG secara berkala.
“Hasil SKPG telah digunakan sebagai dasar dalam penyaluran bantuan pangan. Oleh karena itu, pelaporan tetap harus dilakukan rutin, meski tanpa dukungan dana dekonsentrasi,” tegasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi, menyampaikan apresiasi atas pendampingan langsung dari Bapanas dalam pelaksanaan SKPG di wilayahnya.
“Analisis SKPG menjadi wujud nyata kinerja kami di daerah. Harapan kami, data ini dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan untuk menindaklanjuti intervensi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan,” ujar Faradilla.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh penanggung jawab dan operator SKPG dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku, serta tim teknis provinsi. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid untuk memastikan partisipasi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Maluku.
//Kelana Peterson