Pak Walikota Tolong Kami Orang Terlantar Tak Memiliki KK dan KTP!
Pak Walikota!, tolong kami orang terlantar ingin punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Ingin hidup tertib dan normal seperti warga lainnya.
Di era digitalisasi dan kemudahan akses administrasi, kami sebagai warga Indonesia mengalami ironi hidup tanpa dokumen identitas resmi.
Kami tak tercatat dalam sistem, tak memiliki status hukum. *Tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).* Tidak diakui sebagai bagian dari negara.
Bahkan sebagian dari keluarga kami *tak punya Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak*, di mana dokumen ini krusial untuk hak sipil, identitas, dan layanan publik keluarga kami di kemudian hari.
Fenomena ini terjadi di wilayah tempat tinggal kami _(urban humanity)_ – baik menimpa penduduk lokal maupun pendatang — di kantong-kantong kemiskinan, di kawasan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat.
Pak Walikota!, sepanjang tahun kasus ini muncul. Anak-anak lahir tanpa dicatat negara. Orang dewasa tidak bisa mengurus KTP karena minimnya informasi, rendahnya literasi administrasi, dan terkendala biaya, hingga lansia yang terlupakan dalam sistem kependudukan.
Bahkan matipun kami ditolak oleh wakif untuk dimakamkan di tanah wakaf pemakaman/ Tempat Pemakaman Umum (TPU) karena tidak memiliki KTP.
Ketiadaan identitas ini membuat kami terkunci dari berbagai hak dasar. Di usia sekolah anak-anak kami tidak bisa mendaftar sekolah formal. Tidak bisa mendapat layanan kesehatan, dan bahkan tidak memperoleh bantuan sosial.
Hidup kami di _“ruang abu-abu”_ sebagai kelompok paling rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.
Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin sebuah negara membangun kesejahteraan merata jika sebagian rakyatnya bahkan tidak diakui keberadaannya?
Di sinilah pentingnya peran negara dan kami sebagai masyarakat untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, *memiliki hak untuk “diakui.”*
Warga tanpa identitas bukan sekadar statistik, kami adalah manusia nyata dengan kebutuhan, harapan, dan hak.
Pak! kami akan terus hidup dalam bayang-bayang, menjadi warga negara yang tak pernah sungguh-sungguh “menjadi warga”.
Pak Walikota, kami orang terlantar. Tak memiliki KK dan KTP. Tolonglah!!!!
Bekasi, 21 April 2026
*Eddie Karsito*
Ketua Umum Yayasan Humaniora
Rumah Kemanusiaan
Atas Nama Warga Tanpa Identita