Jakarta – Menyangkut persoalan pajak serta mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi perhatian serius dalam diskusi politik dan ekonomi yang digelar oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Garda Bangsa, Hj Camellia Panduwinata Lubis SE M.Kom. Bahkan pada diskusi tersebut juga menyoroti tantangan pemerintah dalam menjaga penerimaan negara tanpa menambah tekanan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.
Melalui pembahasannya, Camellia justru menilai bahwa pajak merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan, memperkuat pelayanan publik serta menjaga keberlanjutan fiskal negara. Hanya saja yang Terkait kebijakan perpajakan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan kelas menengah.
“Kita tahu bahwa negara memang membutuhkan pajak, tetapi rakyat juga membutuhkan atau berharap ada keadilan. Jangan sampai upaya meningkatkan penerimaan negara justru mempersempit ruang hidup masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok,” sebutnya melalui rilis resmi yang diterima POSBERITAKOTA, Minggu (8/11/2026).
Ditegaskan Camellia bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto maupun peningkatan penerimaan negara. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, stabilitas harga, kesempatan kerja, dan daya beli yang terjaga.
Masih menurut Camellia, saat ini seyogyanya terdapat 3 hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, kebijakan pajak harus berkeadilan dan proporsional. Beban perpajakan perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kelompok berpenghasilan rendah tidak menanggung beban yang tidak sebanding dengan kapasitas ekonominya.
Kedua, stabilitas harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas. Pengendalian inflasi pangan, kelancaran distribusi, penguatan produksi dalam negeri, serta pengawasan rantai pasok perlu berjalan beriringan. Sebab, kenaikan harga pangan secara langsung mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ketiga, penerimaan negara harus kembali menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Pajak yang dihimpun harus tercermin dalam kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.
Oleh karenanya, Camellia juga mendorong pemerintah memperkuat evaluasi kebijakan fiskal dengan menggunakan indikator yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti inflasi pangan, upah riil, pengeluaran rumah tangga, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
“Jadi, jangan hanya bertanya berapa besar penerimaan negara meningkat? Kita juga harus bertanya apakah pendapatan masyarakat ikut meningkat, apakah harga pangan terkendali, dan apakah kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera?” Begitu kata wanita yang aktif sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sederet pertanyaan.
Selain itu Camellia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus menjadi satu kesatuan dalam arah pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari Garda Bangsa, Camellia turut mendorong agar setiap kebijakan ekonomi tetap berpijak pada kepentingan rakyat, mengedepankan transparansi serta memiliki keberpihakan yang terukur kepada masyarakat kecil dan kelas menengah.
“Sebab, pembangunan yang kuat bukan hanya pembangunan yang mampu mengumpulkan penerimaan negara, melainkan pembangunan yang membuat rakyat mampu hidup lebih layak. Pajak harus menjadi instrumen gotong royong nasional, bukan sumber keresahan sosial,” pungkas Camellia.
Adapun pesan utama dari diskusi yang membahas soal negara yang kuat membutuhkan penerimaan yang sehat. Tetapi, legitimasi kebijakan ekonomi tetap ditentukan oleh keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dari situ juga disorot Wasekjen Garda Bangsa menyangkut keseimbangan penerimaan negara, harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat. ©