Muhaimin Dorong Perubahan Paradigma Pembangunan, Masyarakat Harus Jadi Pelaku

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong perubahan paradigma pembangunan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Ia meminta kementerian dan lembaga tidak mengorbankan anggaran pemberdayaan di tengah efisiensi belanja negara, terutama program yang ditujukan untuk memperkuat kemandirian kelompok miskin.

“Setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat. Saatnya masyarakat dan kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin, menjadi pelaku pembangunan,” ujar Muhaimin dalam Dialog Nasional Pemberdayaan di Jakarta, Rabu (14/10).

Forum bertema *Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045* itu digelar di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat komitmen lintas kementerian dan lembaga dalam merumuskan arah pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Muhaimin mengatakan, orientasi pembangunan perlu diarahkan pada pembentukan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera. Karena itu, program pemberdayaan tidak semestinya dipandang sekadar sebagai komponen belanja, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat.

Ia juga meminta kementerian dan lembaga mempertahankan perhatian terhadap anggaran pemberdayaan meskipun terdapat kebijakan efisiensi. Menurut dia, pemberdayaan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Salah satu agenda utama forum tersebut adalah memulai penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM). Dokumen ini dirancang menjadi acuan untuk menyelaraskan kebijakan, memperjelas peran para pihak, serta memperkuat koordinasi program lintas sektor

Sejumlah pejabat lintas kementerian menyampaikan dukungan terhadap agenda tersebut, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Dalam forum itu, pemerintah menyerahkan Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi serta meluncurkan Potret Rencana Kebijakan DBPM. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud menerima buku kajian tersebut mewakili Menteri Dalam Negeri

Agenda dilanjutkan dengan dialog interaktif yang menghadirkan perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas sejumlah aspek pemberdayaan, termasuk pembangunan daerah tertinggal, isu gender, pemberdayaan sosial, dan penguatan komunitas perempuan kepala keluarga.

Penyusunan DBPM diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat konsistensi kebijakan dan memastikan program pemberdayaan memiliki arah yang jelas dalam mendukung pembangunan nasional menuju 2045.// Kelana Peterson