Anggota DPD Kecewa, Ketua MPR Tidak Singgung Soal Penguatan DPD RI

“Ketika Ketua MPR RI menyebut perlu haluan negara,  berarti ada  sinyal  untuk melakukan amandemen UUD NRI 1945 termasuk penguatan DPD RI. Saya melihat positifnya saja, meski  yang ditonjolkan tentang haluan negara,” tegas Senator dari Jawa Tengah itu didampingi anggota DPD John Pieris, Insiyawati Ayus, dan M Asri Anas  di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut Bambang,  Ketua MPR RI hanya tidak menyampaikan secara lengkap tentang haluan negara, amandemen termasuk penguatan DPD RI tersebut. Pembahasannya kata Bambang,   belum matang sehingga  akan diserahkan ke semua fraksi MPR RI termasuk DPD RI untuk dibahas.

“Selain kepentingan haluan negara, DPD RI  juga  mendukung penataan DPD RI, bersamaan dengan penataan lembaga negara dan  kekuasaan kehakiman. Proses amandemen  paling lambat dimulai  tahun 2017,” kata Bambang.

Senator asal Provinsi Riau, Insiyawati Ayus menambahkan,  MPR RI seharusnya  konsisten  menjalankan keputusan MPR RI No.4 tahun 2014.Dan DPD RI akan terus menyuarakan keputusan MPR RI tersebut.

Asri Anas menyatakan, pihaknya akan menghimpun aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), gubernur,  bupati  dan 100 rektor dari seluruh perguruan tinggi se-Indonesia, membuat ‘Gerakan Nasional Amandemen UU 1945 dan Penguatan DPD RI’. “Kalau DPD RI tidak ada perubahan sebaiknya dibubarkan saja. Untuk apa kalau begini-begini terus,” jelas Anas, Senator asal Sulawesi Barat itu.

Kalau hanya membahas haluan negara, kata Anas, tak perlu ada amandemen, DPD RI harus membuka ruang secara terbuka dengan melakukan komunikasi politik dengan parpol dan seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia. “Ini untuk kepentingan nasional. DPD RI jangan lemah  terus,” paparnya. #duk