Jakarta – Revisi visi misi baru Prabowo-Sandi, meski tak diterima KPU, jadi sorotan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota TKN Inas Nasrullah Zubir menyebut revisi visi misi itu blunder. Apa maksudnya? “Visi misi Prabowo-Sandi yang terpaksa mereka revisi karena dikoreksinya program aksi nomor 30 oleh Inas N Zubir dari TKN Jokowi-Ma’ruf, ternyata semakin blunder dan kacau balau, karena dalam

Jakarta – Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memaparkan visi misi ‘Indonesia Menang’ nanti malam. Sandi mengatakan pemaparan visi misi itu bisa membantu masyarakat untuk memilih pada 17 April 2019. “Rencananya Pak Prabowo dengan saya memaparkan visi misi kami yang semestinya difasilitasi oleh KPU, tetapi setelah dibatalkan kami menyelenggarakan acara ini rencananya malam ini untuk memberikan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan BUMN satu-persatu mengalami kebangkrutan. Luhut bilang, saat ini kondisi BUMN baik-baik saja. Selain membantah Prabowo, Luhut meminta agar harus bisa berbicara sesuai dengan data yang ada. Saat ini menurutnya, tidak ada yang berani datang menjawab tantangannya berbicara soal data. “Kalau saya

Solo – Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif dilaporkan oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf ke Bawaslu Surakarta. Dia diduga melakukan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar 212 di Solo kemarin dinilai bermuatan kampanye terselubung. Laporan diajukan oleh Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Surakarta, Her Suprabu, di kantor Bawaslu Surakarta, Senin (14/1/2019). Dia menilai acara tablig akbar

Jakarta – Sejak tahun 2014, masyarakat Indonesia terfragmentasi menjadi dua kubu seiring dengan munculnya pencalonan presiden dan wakil presiden. Alih-alih berhenti saat Jokowi-Jusuf Kalla terpilih dengan mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta, yang terjadi proses pengkubuan ini terus dipelihara, baik oleh oposisi dan juga pendukung Jokowi. Pembelahan ini semakin mengental saat adanya mobilisasi untuk memenjarakan Ahok dalam momentum Pilkada

Jakarta – Hak orang sakit jiwa untuk mencoblos menuai polemik lagi. Jauh sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi penafsiran soal hak-hak politik orang sakit jiwa. Pertimbangan itu dituangkan dalam putusan nomor 135/PUU-XIII/2015. “Dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi ‘gila’, atau yang secara medis disebut sebagai

Malang – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, memberi sedikit bocoran soal isi pidato ‘Indonesia Menang’ malam nanti. Prabowo, kata Djoko, akan menyatakan mundur jika potensi kecurangan tak bisa dihindari. “Memang supaya tidak terkejut, barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau  memang potensi kecurangan itu tidak bisa

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta organisasi alumni universitas tak terlalu jauh menyeret nama universitas di tahun politik, khususnya jelang Pemilu 2019. JK juga meminta para alumni tidak berbicara hal-hal yang dapat memecah belah “Apabila terlalu jauh (organisasi alumni terjun ke politik) maka pasti alumni itu terbelah. Jadi kita bicara hal-hal yang tentu independen dalam arti,

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid, heran ada baliho sang capres-cawapres memakai foto Gatot Nurmantyo. Dia meminta agar pemasangan baliho itu diusut. “Saya justru mempertanyakan, kok ada sih orang yang menaruh poster Pak Gatot. Saya minta BPN mengusut siapa yang memasang poster ini,” kata Hidayat atau HNW

Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyesalkan terjadinya pemindahan dua kuburan di Gorontalo gara-gara beda pilihan caleg. Bamsoet akan mendorong kajian tentang demokrasi pemilihan langsung dan terbuka di Indonesia. “Ya itu lah yang kita sesalkan, makanya kami di DPR tidak pernah berhenti untuk mendorong semua kelompok masyarakat dan para akademisi untuk mengkaji lagi tentang demokrasi pemilihan langsung