Dodi Reza Alex "Cegah korupsi, reformasi layanan publik harus komprehensif"

DODI DI LUAR1

Bishkek

DPR RI menegaskan bahwa reformasi layanan publik harus dilakukan secara komprehensif untuk mencegah korupsi. Hal demikian diungkapkan oleh Ketua Delegasi DPR RI, Dodi Reza Alex Noerdin (anggota BKSAP/FPG) yang juga anggota Committee on Public Relation, Campaign and Advocacy of GOPAC Indonesian Charter dalam International Conference on the Role of Parliament in Advancing Public Policy against Corruption in Kyrgyztan yang digelar di Bishkek, Kyrgyztan, 9-10 Juni 2014.
DPR RI melalui BKSAP mengirimkan dua anggotanya Dodi Reza Alex Noerdin (Ketua Delegasi/FPG) dan Arif Budimanta (anggota Delegasi/FPDIP) yang masing-masing juga menjabat sebagai anggota Committee Public Relation, Campaign and Advocacy dan Committee on Good Governance dari Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) Indonesian Chapter mengikuti konferensi dimaksud. BKSAP merespon undangan Kyrgyztan yang mengharapkan partisipasi GOPAC Indonesian Charter dalam konferensi internasional tersebut. “Mereka mengharapkan kita hadir untuk berbagi pengalaman dan best practices mengenai kebijakan legislasi dalam pemberantasan korupsi di segala bidang,” jelas Dodi.
Dalam kesempatannya untuk menyampaikan paparan pada sesi Parliament and its importance in addressing anti-corruption in public administration, Dodi menekankan pentingnya reformasi mendasar pada layanan publik. Sejumlah produk legislasi pun dihasilkan untuk mendukung terciptanya aparatur negara yang profesional, berintegritas, independen dan berkualitas seperti UU tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN (1999) hingga UU tentang Aparatur Sipil Negara (2013). “DPR juga memberikan dukungan untuk remunerasi penghasilan pegawai sehingga mereka tidak lagi berpikir macam-macam saat bekerja,” jelas Dodi yang juga menerangkan ke depan Kode Etik Penyelenggara Negara diperlukan untuk mendukung kebijakan anti-korupsi.
Pada kesempatan lainnya, Arif Budimanta menyampaikan perkembangan mengenai kebijakan-kebijakan transparansi dan pengawasan terkait industri ekstraktif. Dalam sesi oversight and transparency in the extractive industries, Arif mengungkapkan tata kelola industri ekstraktif tengah dibenahi oleh parlemen. “Salah satunya dengan melakukan amendemen terhadap UU Minyak dan Gas yang rencananya akan mengatur detail mengenai Dana Minyak dan Gas, dana yang wajib disisihkan untuk peruntukan tertentu,” papar dia di hadapan para peserta konferensi.
Terkait rezim Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Indonesia sebagai candidate country tengah berjuang agar menjadi negara patuh (EITI compliant country). Rezim EITI adalah rezim yang mewajibkan perusahaan industri ekstraktif untuk menyampaikan secara transparan apa saja yang mereka bayarkan kepada negara sekaligus memaksa negara untuk membuka seluas-luasnya informasi tentang pendapatan yang diterima dari industri tersebut. “Kami telah mengajukan Final Validators Report ke EITI Board dengan harapan lolos menjadi EITI compliant country. Kami juga menyerap informasi dari Kyrgyztan karena mereka telah lebih dulu menjadi EITI compliant country,” tutup Arif.
Selain mengikuti agenda konferensi, Delegasi DPR RI berkesempatan untuk berdialog dengan Honorary Counsel of the Republic of Indonesia to Kyrgyz Republic, Mr. Eduard Kubatov. Keduanya mendiskusikan beragam peluang untuk mempererat kerja sama bilateral kedua negara.  (BKSAP).



Leave a Reply