DPR Ingatkan Menko Kemaritiman

Jakarta,BP – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Firman Subagyo mengingatkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli agar menyadari posisinya sebagai menteri bukan sebagai pengamat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Rizal  sudah salah kaprah. Dia sebagai menteri yang secara kolektif bertanggung jawab terhadap kinerjanya kepada Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla,  karena Pilpres dipilih langsung satu paket. Bukan memposisikan seperti oposan atau LSM yang menantang debat dengan Wapres. Itu tidak ada dalam budaya dan etika orang Indonesia,” kata   Firman Subagyo di Gdung DPR RI  Jakarta, Rabu (19/8).

 Firman menyampaikan hal tersebut terkait pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menantang Wapres JK untuk berdebat soal target pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt.

Menurut Firman,  Presiden Joko Widodo memilih dan menunjuk Rizal Ramli dengan harapan bisa lebih baik kinerja Menko Kemaritiman tersebut. Jangan justru lebih jeblok dari menteri sebelumnya. Dan dia jangan mimpi  sebagai Menko Perekonomian.

Hal semacam ini lanjut dia, hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan kontroversi yang justru  semakin memperburuk suasana di pemerintahan Jokowi-JK.

“Lebih baik Rizal Ramli menjiwai apa yang dimaksudkan dengan Kabinet Kerja. Harusnya kerja, kerja dan kerja   jangan jadi pengamat,” katanya.

Firman menantang Rizal untuk memikirkan bagaimana nelayan yang tidak bisa melaut. Bagaimana bisa menangkap mafia perikanan dan memenjarakan pencuri ikan. Jangan hanya kapal-kapalnya saja yang dibakar tanpa ada satu pun aktornya di gelandang ke meja hijau.

Firman berharap para menteri menyadari prinsip sedikit bicara tetapi banyak bekerja, bukan sebaliknya banyak bicara karena tidak bisa bekerja.

“Kalau mau mengomentari kinerja pemerintah, sebaiknya ke luar menjadi pengamat atau LSM saja,” kata Firman.

Wakil Ketua DPR RI  Fahri Hamzah menuturkan,  semua menteri yang masuk kabinet pemerintahan merupakan tokoh kelas berat. Maka kalau ada konflik dari mereka, Jokowi harus bisa mendamaikan dan tidak hanya seperti melihat raksasa berkelahi. Jadi tantangan Pak Jokowi adalah menunjukkan   pemimpin dan   bisa mengkoordinir semua pejabat.

Sebagaimana diketahui persoalan JK dan Rizal mencuat setelah Rizal menantang JK berdebat  terkait pembangunan pembangkit listrik 30 ribu Megawatt.  Fahri melihat itu adalah keinginan Rizal untuk membuka hal-ihwal pemerintahan, agar tidak ada kesan pencitraan dalam menjalankan tugas negara.”Pak Rizal dan Pak JK sebenarnya satu pandangan, karena saya tahu dua-duanya bukan orang pencitraan,” tambahnya

Separah-parahnya perbedaan dan perdebatan dalam pemerintahan, Fahri  menyarankan agar perdebatan itu tidak nampak di depan publik, rakyat. Sebab, mereka adalah eksekutor, eksekutif. “Lain haln dengan DPR RI, yangbisa berdebat sampai menggebrak meja dan bisa nampak di mata publik. Rakyat tidak boleh membaca bahwa pemerintahannya tidak konsolidatif,” tutur Fahri.

Rizal Ramli sudah mulaimengkritik sejumlah program pemerintah. Bahkan menantang JK untuk berdebat di depan publik. Kemudian Pak JK minta kalau ngomong harus paham.  “ Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” kata Rizal.

Sudah dua kali Rizal Ramli mengkritik program pemerintah. Yang pertama soal rencana pembelian pesawat Airbus untuk Garuda Indonesia dan yang kedua Rizal Ramli mengkritik pembangkit listrik 35 ribu megawatt tidak mudah.

Rizal Ramli menyatakan akan mengevaluasi kembali pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt karena masih ada tambahan 7 ribu megawatt yang belum terbangun pada periode pemerintah sebelumnya. JK pun mengingatkan Rizal bahwa menteri seharusnya bekerja bukan menganalisa tugas yang diberikan.

“Ya setiap kali dievaluasi, tapi begini, tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akal. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu pun bisa dibuat. Itu kebutuhan. Namanya listrik itu prasarana, artinya sebelum kita membangun, prasarana itu harus ada. Sebelum industri bangun, listriknya harus sudah ada, sebelum industri bangun listriknya dilebihkan, jangan pas-pasan, harus dilebihkan, semua negara begitu,” kata JK.

Terkait rencana pembelian pesawat A350 XWB Rizal bahkan sudah ditegur langsung Presiden Jokowi. “Itu sudah ditegur  Presiden, makanya paham dulu. Tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli,” paparnya.

 Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta pemerintahan membatalkan rencana pembelian pesawat Garuda Indonesia,A350 XWB, karena negara akan merugi. Rizal pun akhirnya mendapat teguran Wapres Jusuf Kalla, Meneg BUMN Rini Soemarno, dan lain-lain, termasuk Presiden Jokowi sendiri. Namun, ada kalangan yang mendukung pernyataan mantan Menko Perekonomian di era pemerintahan Gus Dur itu. (duk/BP)