- September 4, 2015
- Posted by: admin
- Category: Berita
No Comments
Palembang, BP
Salah satu Calon Bupati Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Wahab Nawawi memprotes adanya oknum camat yang diduga terlibat mendukung pasangan calon kepala daerah (Cakada) saingannya.
Dikatakan mantan Anggota DPRD Sumsel itu, pihaknya mendapati adanya oknum PNS Camat yang mendukung salah satu kandidat calon bupati secara terang-terangan.
“Bayangkan ada PNS camat yang memasang poster kandidat kepala daerah di mobilnya, mereka berani artinya mereka bunuh diri. Inilah faktanya,” ujar Wahab tanpa menyebut nama camat yang dimaksud.
Dia berharap PNS tidak terlibat aktif mendukung calon kepala daerah seperti yang diatur dalam undang-undang.
Harusnya kata Wahab oknum PNS yang terlibat mendukung pasangan calon kepala daerah ditindak tegas oleh pengawas pemilu.
“Ini sudah jelas, masyarakat sudah tahu dan faktanya ada,” kata Wahab ditemui di Rakor DPD PDIP Sumsel, Kamis (3/9).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan sanksi tegas berupa pemberhentian bisa dijatuhkan kepada PNS yang tidak netral dan mendukung secara aktif calon kepala daerah.
“Ada undang-undang sistem aparatur negara PNS dilarang ikut berkampanye. Jadi kalau PNS ikut berkampanye saksisnya berat bisa sampai ke pemberhentian,” ujar Andika.
Bilamana adanya temuan keterlibatan PNS berkampanye dan mendukung salah satu calon kepala daerah, dia mengimbau untuk segera melaporkan ke Panwaslu setempat.osk
“Bayangkan ada PNS camat yang memasang poster kandidat kepala daerah di mobilnya, mereka berani artinya mereka bunuh diri. Inilah faktanya,” ujar Wahab tanpa menyebut nama camat yang dimaksud.
Dia berharap PNS tidak terlibat aktif mendukung calon kepala daerah seperti yang diatur dalam undang-undang.
Harusnya kata Wahab oknum PNS yang terlibat mendukung pasangan calon kepala daerah ditindak tegas oleh pengawas pemilu.
“Ini sudah jelas, masyarakat sudah tahu dan faktanya ada,” kata Wahab ditemui di Rakor DPD PDIP Sumsel, Kamis (3/9).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan sanksi tegas berupa pemberhentian bisa dijatuhkan kepada PNS yang tidak netral dan mendukung secara aktif calon kepala daerah.
“Ada undang-undang sistem aparatur negara PNS dilarang ikut berkampanye. Jadi kalau PNS ikut berkampanye saksisnya berat bisa sampai ke pemberhentian,” ujar Andika.
Bilamana adanya temuan keterlibatan PNS berkampanye dan mendukung salah satu calon kepala daerah, dia mengimbau untuk segera melaporkan ke Panwaslu setempat.osk