Laporan Keuangan Sumsel Raih WTP

Jakarta, BP-Pemerintah Provinsi Sumsel meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan diserahkan langsung oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro kepada Gubernur Sumsel yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jumat (2/10).
Usai menerima penghargaan, Ishak menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Jajaran Pemerintah Sumatera Selatan yang telah bekerja keras sehingga penghargaan ini dapat diterimanya kembali seperti tahun sebelumnya.
“Ke depannya, kami berharap dapat meraih kembali  dan kedepan Ishak berharap agar WTP ini dapat dipertahankan.
Pihaknya optimis predikat ini kedepan akan dapat dipertahankan. “Saya yakin kedepan ini dapat dipertahankan” tutupnya.
Penghargaan serupa pun diterima oleh sejumlah Kabupaten/Kota di Sumsel. Diantaranya Kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau dan Pagaralam. Untuk Kabupaten penghargaan diterima oleh Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, Musirawas, Lahat, Muaraenim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir.
Sementara Kabupaten Banyuasin, PALI, Muratara, Empat Lawang, dan OKU masih meraih predikat Wacana Dalam Pengecualian.
Beberapa hal utama yang masih menjadi hambatan pemerintah daerah untuk mencapai predikat WTP adalah sistem pengelolaan, penyajian, dan penatausahaan aset/barang milik daerah yang belum terorganisir dan dimanfaatkan secara tepat dan efisien.
Menkeu Bambang PS Brodjonegoro  dalam laporannya mengatakan, opini laporan keuangan pada 2014 mengalami banyak peningkatan.
“Disclaimer menurun secara signifikan di Kementerian dan Lembaga (K/L). Sementara opini wajar di Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan,” jelasnya dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sekaligus penyerahan penghargaan ini.
Pemerintah berharap, Rakernas ini dapat meningkatkan komitmen para pengelola keuangan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada 287 Laporan Keuangan (LK) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan ini terdiri dari 62 LK K/L, 26 LK Pemerintah Provinsi, 149 Lk Pemerintah Kabupaten dan 50 LK Pemerintah Kota. Oidz