Pembangunan Infrastruktur di Papua Barat Harus Dipercepat

Jakarta, BP-Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir mendorong pembangunan infrastruktur di Papua Barat  dipercepat untuk memudahkan angkutan barang menuju daerah terpencil sehingga harga kebutuhan masyarakat bisa ditekan.

“Pembangunan infrastruktur harus dipercepat agar harga barang kebutuhan masyarakat tidak terlalu mahal seperti sekarang,” ujar Tohir di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/4).

Penegasan Tohir tersebut   setelah dirinya  melakukan kunjungan kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, beberapa hari lalu.  “Pembangunan jalan untuk mempercepat pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah. Dengan demikian dapat mendekatkan sentra produksi dengan kawasan industri yang berpola hilirisasi seperti di Teluk Bintuni,” tambah Tohir.

 Menurut Hafisz,  jalan penghubung di Papua Barat   belum memadai dan belum layak, sehingga perlu   dilakukan evaluasi. Jalan penghubung ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten dan antar Ibukota Kabupaten belum memadai. Karena,  letak geografis kota dan desa    berkembang berada di pesisir laut yang dikelilingi  hutan, rawa-rawa, sungai-sungai serta pegunungan yang sulit ditembus   kendaraan bermotor biasa,” jelas Tohir.

Dikatakan,    infrastruktur di Papua Barat   sangat kecil  dan inilah penyebab lambatnya pembangunan. Orang mau investasi takut, orang mau membuka kawasan tidak ada listrik dan tidak ada jalan.

 Padahal kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp 10 triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua. Dari jumlah itu   Rp 6 triliun dialokasikan untuk Provinsi Papua dan Rp 4 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Sementara, dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Papua Barat    Rp 955 miliar. Dari jumlah tersebut,  Rp 759 miliar diperuntukkan untuk pembangunan jalan.

 Tidak hanya jalan, pembangunan sarana dan prasarana lain yang akan memberikan multiplier efek pada perekonomian Papua Barat juga perlu digiatkan. “Untuk itu perlu   kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kementerian terkait, Pemda, BUMN dan pihak Swasta,” paparnya. #duk