Cegah Karhutla Dengan Dana Desa

Palembang, BP-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menjadi konsolidator proses penyelesaian lingkungan sumber daya alam agar menjadi dorongan dan stimulus dari kelompok masyarakat yang bekerja saat ini, agar program Kemendes untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah pinggiran dan desa bisa tercapai.
Menteri Desa PDTT Marwan Jaffar mengatakan, ada ketimpangan pembangunan desa yang begitu tinggi hingga desa tidak lagi menjadi sumber kehidupan warganya. Padahal, di desalah kekayaan sumber daya alam begitu besar terdapat. Dimulai dari kekayaan minyak, pertanian, hasil pesisir laut, bahkan desa merupakan penyangga utama bagi kehidupan warga kota.
Bencana ekologis yang melanda desa terus meningkat dan frekuensinya makin bertambah. Hal itu diakibatkan dari proses eksploitasi dari Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak mengedepankan rakyat sekitarnya. Seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), mengakibatkan bencana yang ekstrim bagi puluhan juta penduduk Indonesia.
“Hal tersebut harus ditangani dan dimulai dari masyarakat sekitar di pedesaan serta dibantu bimbingan seperti organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk tetap menjaga ekosistem lingkungan,” ujarnya saat Pembukaan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) Walhi ke-XII, Senin (25/4), di Aula Utama Wisma Atlet Jakabaring Sport City, Palembang.
Dirinya menuturkan, ada fakta yang tak terbantahkan yakni ketimpangan struktur penguasaan dan pengelolaan SDA atau agraria yang berujung pada kemiskinan di desa. Data pemerintah menunjukkan, 46 persen perusakan dari petani atau buruh tani. Maka itulah konflik agraria begitu tinggi dan terus terjadi.
“Akar masalahnya tidak pernah diselesaikan, akibatnya arus migrasi besar semakin tinggi bahkan hingga ke luar negeri menjadi buruh migran. Walhi juga bisa menjadi ujung tombak itu. Semua tantangan untuk menjawab permasalahan rakyat,” ujarnya.
Dia pun mengatakan, pihaknya juga ikut menaruh perhatian besar terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air.
Sekiranya 7.300 desa di Indonesia yang termasuk rawan karhutla. Inilah yang jadi fokus perhatian pemerintah pada tahun ini.
Marwan mengatakan dana desa yang diterima hingga Rp1,4 miliar untuk satu desa itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian karhutla. Seperti pembangunan kanal, sumur, dan sumber air lainnya. Sehingga kementerian berharap desa tersebut bisa mengatasi langsung dan tidak kesulitan manakala terjadi kebakaran di daerah itu.
Meski mengarahkan pemakaian dana desa untuk pencegahan karhutla, namun pihaknya tidak mengatur berapa besaran dari total dana yang diterima tiap desa. Marwan mengatakan kementerian menyerahkan mekanisme alokasi dana desa sesuai musyawarah desa.
“Kami berharap berharap program pencegahan karhutla itu bisa menjadi program padat karya sehingga semua pihak di desa itu terlibat,” imbuhnya.
Sementara Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki mengatakan, permasalahan lingkungan dan lahan selama ini tidak pernah  melibatkan komunitas peduli lingkungan serta hanya lewat instruksi kepada Camat, Kepala Desa, namun tidak pernah menugaskan secara serius.
“Harapan saya masyarakat desa perlu mendapat bimbingan dan arahan, karena merekalah ujung tombak di lapangan dalam menangani lingkungan di desa, tentunya pemerintah juga akan terus memberikan arahan kepada masyarakat desa,” kata Ishak.
Ishak pun mengharapkan, Kemendes PDTT tentunya dapat memberikan petunjuk untuk menangani masalah ini. Terlebih lagi masyarakat desa telah mendapatkan bantuan  yang luar biasa senilai Rp 1,4 miliar per desa. Akan tetapi, Ishak berharap, bukan hanya dari segi pembangunan infrastruktur saja, namun masalah lingkungan.
“Ini masalah kita semua, kita harus disiplin, kita harus berkomitmen bagaimana untuk menangani masalah lingkungan, minimal mengenai sampah, seperti bagaimana penanganannya,” ujar Ishak.
Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan mengungkapkan, berdasarkan catatan setidaknya ada 4.500 desa yang mengalami bencana ekologis dan jumlah itu cukup luar biasa dan dapat dikatakan tidak ada kabupaten/kota yang terbebas bencana ekologis.
“Pada konteks inilah kenapa Walhi mengundang Menteri Desa dan PDTT, karena kami melihat persoalan-persoalam lingkungan hidup juga dapat ditangani, dikelola sampai ke level desa membangun kota dari surplus desa, ini menjadi penting,” tegasnya. #idz