Jokowi Presiden Paling Concern di Pariwisata

Jakarta, BP-Dari tujuh presiden Republik Indonesia yang pernah memimpin negeri ini, Joko Widodo yang paling respek dengan pariwisata. Sepuluh destinasi baru, yang dia populerkan dengan istilah 10 Bali baru, adalah salah satu bukti keseriusan duet Jokowi-JK dalam menciptakan strategi meraup devisa dengan cara cepat dan mudah. “Luar biasa, pariwisata sudah dimasukkan dalam program utama, program prioritas, selain infrastruktur, pangan, energi dan maritim,” kata Asnawi Bahar, Ketua ASITA Pusat.

Kendati Presiden Joko Widodo belum genap dua tahun mengendalikan pemerintahan, gairah di sektor pariwisata nasional mulai berkobar. Investor juga semakin percaya akan masa depan pariwisata Indonesia. “Mereka sudah merasakan deregulasi yang cepat dan serius di sektor pariwisata,” jelas pria asal Sumatera Barat ini.
Dia mencontohkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), yang selama 6 presiden sebelumnya hanya 15 negara. Di masa Mantan Gubernur DKI ini, berubah menjadi 45 negara, lalu bertambah jadi 90, dan kini sudah 169 negara. International openess dengan program visa fasilitation ini adalah bagian dari keseriusan pemerintah. “Tidak heran jika Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 mencatat ada
10,41 juta kunjungan penduduk mancanegara ke Indonesia. Ini berarti meningkat cukup tajam dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai angka 9,4 juta,” tandasnya.
Jumlah tersebut terdiri dari 9,73 oleh wisman reguler, 370.869 oleh WNA pos lintas batas darat, dan 306.540 sisanya dari WNA kunjungan yang di bawah 1 tahun. Gurihnya sektor pariwisata tadi diprediksi bakal terus dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Sektor pariwisata diyakini bakal menjadi pemasok devisa terbesar. Bahkan, pada 2019 devisa dari sektor pariwisata diprediksi akan mengalahkan devisa dari sektor minyak dan gas (migas).  “Saya kira ini bukan retorika politik. Ini analisa bisnis yang masuk akal.  Gejalanya sudah mulai terdeteksi sejak 2014. Saat itu, devisa yang diterima kas negara dari sektor pariwisata mencapai Rp 155 triliun. Angkanya mencapai 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Penghasilan devisa dari sektor pariwisata langsung naik ke posisi keempat di bawah minyak dan gas, batubara dan minyak kelapa sawit. “Ini tidak mungkin terjadi ketika presidennya tidak concern di pariwisata. Benar Pak Menpar Arief Yahya yang menyebut CEO commitment, di Bupati dan Gubernur. Presiden juga begitu! Dalam program Nawacita Pak Jokowi terkandung semangat percepatan laju
pertumbuhan ekonomi di segala bidang, termasuk pariwisata,” terang Ketua Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata (ASITA), Asnawi Bahar, Sabtu, 28 Mei 2016 ini.
Yang membuat Asnawi angkat topi, saat ini pariwisata sungguh-sungguh dijadikan leading sector pembangunan. Dan hal itu, selalu dikawal langsung oleh Presiden Jokowi. “Beliau (presiden, red) sering meninjau sendiri objek wisata, meningkatkan anggaran promosi, menggelar rapat terbatas bidang pariwisata yang menghadirkan pelaku usaha, wapres, menko hingga menteri terkait. Dan kami diperkenankan bicara bebas di forum. Ini sangat mendorong kinerja kami sebagai operator atau pelaku,” tambah Asnawi.
Dia mencontohkan, akhir tahun 31 Desember 2015, Presiden Jokowi menghabiskan malam tahun baru justru di Raja Ampat, Papua. Nomor satunya wisata bahari bawah laut. Beliau juga meninjau Labuan Bajo Komodo, Danau Toba Sumatera Utara, Belitung Babel, Tanjung Lesung Banten, sampai ke Borobudur Jawa Tengah. “Itu sinyal yang konkret, perhatian ke pariwisata luar biasa!” ungkapnya.
Sinyal keberpihakan terhadap pembangunan pariwisata memang sudah terlihat jelas dalam anggaran yang dikucurkan. Untuk infrastruktur dan promosi pariwisata, pemerintah berani mengucurkan anggaran Rp 5,6 trilliun. Itu membuat anggaran Kementerian Pariwisata seperti balon, naik drastis. Promosi gencar jadi makin leluasa dilakukan di negara-negara ASEAN serta tiga negara besar Asia seperti Jepang, Korea dan Tiongkok. Itu dilakukan tanpa mengenyampingkan promosi di kawasan
Timur Tengah, Eropa, Australia serta kawasan benua Amerika. “Dari segi originasi, kawasan ASEAN dan tiga negara itu potensinya memang lebih besar dibandingkan misalnya kawasan Amerika Latin. Fokus berpromosi di daerah-daerah yang menghasilkan potensi besar tadi sudah tepat,” ucapnya.
Deregulasi Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara juga tidak lepas dari pro kontra. Tapi Presiden Jokowi tetap konsisten dengan sikapnya, bebas visa dari Australia, Ukraina, Kenya, Montenegro, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Sierra Leone, Palestina, Honduras, Pakistan, Mongolia, Uruguay, Latin Amerika, Bosnia Herzegovina, Costa Rica, Israel, Albania, Mozambik, Macedonia, Comoros, El Salvador, Zambia, Madagascar, Moldova, Georgia Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Trinidad & Tobago, Guatemala, Mauritania, Paraguay, dan lainnya, kini sudah diperbolehkan masuk ke Indonesia tanpa membayar biaya administrasi.
“Ini jelas memberi efek positif dalam banyak hal. Tenaga kerja, aspek turisme, kebudayaan dan seni, kuliner, perhotelan dan restoran atau akomodasi, transportasi, semua makin hidup. Tidak perlu menunggu jadinya visa, tidak perlu mengurus Visa on Arrival. Budget pembuatan visa jadi bisa dialihkan turis yang datang ke hal lain,” terang pria kelahiran Tanjung Balai, 3 April 1961 itu.
Bintan yang berpuluh-puluh tahun menjadi kawasan pariwisata yang eksklusif, saat dibuka BVK, langsung menanjak hebat, bahkan mengalahkan capaian Batam, di bulan September 2015. Pelabuhan Bandar Bintan Telani September 2015 menembus 48,68 persen, mengalahkan gabungan antara Batam Center 25,57 persen, Sekupang 10,87 persen dan Nongsa 7,6 persen.
Keberpihakan lainnya tercermin dalam terbukanya akses CAIT, untuk yacht (perahu pesiar) dan CABOTAGE untuk cruise (kapal pesiar). Bagi yachter tidak perlu lagi repot-repot lagi masuk Indonesia. Barang di declare costume, orangnya masuk tanpa visa bagi mereka yang berasal dari 169 negara yang sudah diberi kelonggaran dengan Bebas Visa Kunjungan itu.
Begitu pun Cabotage, bagi kapal-kapal pesiar. Tidak harus kapal yang berbendera Indonesia yang boleh menurunkan dan menaikkan penumpang di pelabuhan di Indonesia. Kapal asing juga boleh. Dengan begitu, tour operator asing mulai bisa menjual paket wisata bahari di Indonesia. “Tentu, ini pengaruhnya tidak langsung sekarang, tetapi ke depan memberi peluang yang besar bagi hadirnya wisman dengan cruise. Sekarang saja sudah banyak cruise bersandar ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan membawa ribuan penumpang berkantung tebal. Ini kan bagus,” papar Asnawi.
Penghapusan CAIT ini diproyeksikan meningkatkan jumlah kunjungan perahu pesiar (yacht) ke Indonesia mencapai 5.000 yacht tahun 2019, dengan perolehan devisa sebesar USD 500 juta. Sementara kebijakan
pencabutan asas cabotage cruise diproyeksikan mampu meningkatkan jumlah kunjungan kapal pesiar (cruise) asing ke Indonesia mencapai 1.000 kapal pesiar pada 2019 dengan perolehan devisa sebesar USD300 juta.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Didien Junaedy, ikut buka suara. Bagi dia, saat ini, pariwisata Indonesia sudah berjalan di rel yang benar. “Wisatawan mancanegara kita tahun ini 10 juta, nanti ditingkatkan menjadi 20 juta wisman. Devisa sekarang USD 10 miliar akan tingkatkan USD 20 miliar. Jumlah rakyat yang bekerja 3 juta, akan ditingkatkan menjadi 7 juta. Sekarang Presiden (Jokowi, red) semangat banget soal pariwisata. Karena beliau tahu ini sektor paling cepat ciptakan lapangan kerja. Cost-nya hanya USD3.000 per job.Sektor lain butuh USD50.000,” paparnya.
Dengan keberpihakan tadi, Didien makin yakin sektor pariwisata bisa menjadi andalan perolehan devisa. Apalagi, pariwisata Indonesia memiliki keunggulan dari sisi destinasi dan harga. “Industri pariwisata Indonesia sudah memiliki pertumbuhan 7,2 persen per tahun.
Angka ini sudah jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia yang mencatatkan angka 4,7 persen. Dengan jumlah turis dunia yang mencapai 1,3 miliar orang, maka masih ada potensi untuk meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisata,” ujarnya.#duk