Menjelang Lebaran PNS Dilarang Gunakan Kendaran Dinas

PALI, BP-Menjelang hari Raya Idul Fitri, Bupati PALI Ir H Heri Amalindo, MM melarang   Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI agar tidak membawa fasilitas  Mobil Dinas (Mobdin) untuk keperluan mudik.
Larangan  membawa aset negara untuk kepentingan pribadi itu, menindak lanjut dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Gubernur Sumsel, yang melarang ASN membawa Mobdin untuk mudik.
“Kita imbau  PNS di lingkungan Pemkab PALI tidak  membawa Mobdin untuk kepentingan mudik,” kata Heri Amalindo, Senin (27/6)
Lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Sumsel ini, menegaskan ASN harus menggubris larangan dari KPK, KemenpanRB dan Gubernur Sumsel terkait larangan bawa Mobdin untuk keperluan mudik.
“ASN harus menaati aturan  KPK, KemenpanRB dan Gubernur Sumsel, tunjukkan bahwa ASN di DOB (Daerah Otonomi Baru) disiplin menaati aturan,” tambanya.
Masih kata Heri Amalindo, jika ada PNS yang tidak menggubris larangan dari KPK, KemenpanRB, dan Gubernur Sumsel itu, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sangsi baik teguran secara lisan maupun tertulis sampai disita Mobdin untuk dikandangkan.
“Apabila ASN terbukti bawa Mobdin untuk mudik, kita beri sangsi baik teguran lisan maupun tertulis, jika larangan diulang maka kami tidak segan sita Mobdin untuk di kandang instansinya  bekerja, ” jelas Heri Amalindo.
Ditambahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Robby Kurniawan SStp, MSi menegaskan pihak sudah mengeluarkan edaran terkait larangan membawa Mobdin untuk lebaran. “Sesuai instruksi Bupati PALI, Pemkab telah menyampaikan kepada seluruh jajaran Pemkab bahwa tidak diperkenankan membawa Mobdin untuk lebaran,” kata mantan Penjabat Bupati OKU Selatan.
Selain itu, lanjut Robby, pihaknya membuat pengawas internal dan melibatkan atensi dari kepala SKPD,  pihaknya meminta agar publik ikut mengawasi itu. “Kita  minta ke publik kalau ada yang  menemukan secara langsung atau tidak  langsung PNS bawa Mobdin untuk  melaporkan kepada kami dan akan kita beri sangsi sesuai aturan yang berlaku.” Pungkas Robby (Hab)