HADEUH….DPRD TUDING PEMKAB OKU LELET…..

hadeuhKalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menuding pihak eksekutif dan jajarannya lelet. Mereka lamban menyerahkan berkas maupun usulan/ program ke DPRD sehingga menyebabkan perlambatan proses legislasi di Dewan. Tudingan tersebut disikapi dengan bijak oleh Pemkab OKU.
Kepada RMOLSumsel, Asisten I Setda OKU Mirdaili menyatakan, ia tak ingin menyalahkan pihak manapun atas tudingan tersebut.
“Kita tidak bisa menyalahkan, dan siapa pula yang ingin disalahkan?. Kita sendiri berusaha untuk tepat waktu,” ujar Ameng, sapaan akrab Mirdaili di ruang kerjanya (3/8).
Menurut dia, dimungkinkan hal ini terjadi lantaran kesibukan masing – masing kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah ini saja. Apalagi banyak kegiatan dan agenda lain yang bersifat nasional.
“Kita juga terus berusaha untuk tepat waktu. Dan kadang juga tepat waktu. Di sisi lain juga begitu (sama sama punya kesibukan). Lihat sendiri sekarang, banyak kegiatan akan dihadapi secara marathon. Belum lagi kita disibukkan dengan penataan perangkat daerah. Ini juga harus dibahas dan harus selesai sebelum anggaran 2017 dibahas,” papar Ameng.
Intinya, lanjut Ameng, jika DPRD siap, pihaknya pun siap menyerahkan segala hal yang diperlukan untuk dibahas bersama dalam proses legislasinya. Pun sebaliknya.
“Kita punya harapan yang sama dengan legislatif, dan berharap segala proses legislasi agar cepat selesai sehingga kita bisa mengambil langkah langkah selanjutnya,” tandasnya.
Sebelumnya, politisi senior di DPRD OKU dari Fraksi Golkar Rusman Junaedhi, mengaku bahwa terjadi perlambatan proses legislasi di dewan sejak beberapa tahun belakangan.
Rusman menilai, itu merupakan kesalahan pihak eksekutif dan jajarannya (SKPD-SKPD) di lingkungan Pemkab OKU.
“Tidak profesionalnya orang – orang Pemda sesuai bidang tugas mereka. Mereka (SKPD) selalu kejar-kejaran. Tidak beres
Karena ketidaksiapan. Selalu menyerahkan berkas maupun usulan di batas – batas akhir. Padahal kami menunggu. Yang ada selama ini malah kami mengejar kesana,” kata Rusman.
Bahkan, di tahun anggaran ini saja, kata dia, beberapa tahapan legislasi mulai dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seakan dibahas secara kilat.
Kemudian secara marathon akan menggarap pembahasan LPj, APBD P, perubahan nomenklatur baru, serta APBD induk 2017. [ida] (Rmol.sumsel)



Leave a Reply