Pungli Di Sekolah, Perlu Keberanian Wali Murid

Pengembalian Dana Pungli Di SMPN 10 Palembang (Foto : Ombudsman)

PALEMBANG – Terbongkarnya praktik pungutan liar di lingkungan SMP terutama SMP Negeri 10 Palembang oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan patut diapresiasi. Hal ini menjawab teka-teki selama ini dimana praktis pungli di lingkungan sekolah sulit dibongkar.
Ratna Sari Gumilang, S. IP dari Jaringan Alumni Aktivisi FISIP Universitas Sriwijaya mengatakan hal ini menjawab keluhan masyarakat terkait pendidikan mahal padahal secara kebijakan seharusnya Sekolah Dasar (SD) dan SMP bebas biaya atau gratis.
“Ke depan sekolah harus diawasi, pemerintah kota juga harus membereskan praktik pungli disekolah,” katanya.
Ratna Sari Gumilang Dari JAAFIS Unsri

Dia berharap wali murid berani melapor ke lembaga yang terkait seperti ombudsman apalagi di Palembang sudah ada perwakilannya. “Pengungkapan tidak bisa terjadi jika walimurid tidak berani melapor,” ujarnya.
Sebelumnya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah terungkap di SMP Negeri 10 Palembang oleh Ombudsman Wilayah Sumatera Selatan.
Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan menerima laporan salah satu wali murid, dari laporan tersebut Ombudsman akhirnya dapat menggagalkan pungli mencapai puluhan juta, yakni kisaran Rp 60 juta.
Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan Astra Gunawan mengungkapkan Paguyuban Wali Kelas meminta uang sumbangan mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 Juta dan meminta orang tua melakukan transfer ke Bank Mandiri.
“Paguyuban dan pihak sekolah beralasan uang tersebut akan digunakan untuk pembelian komputer dan fasilitas lainnya,” terangnya,  Sabtu (20/1/2018).
Ombudsman meminta pihak sekolah dan paguyuban tersebut segera mengembalikan uang pungli. Akhirnya uang tersebut dikembalikan semuanya karena ini melanggar dan tidak dibenarkan. (FK)



Leave a Reply