
PALEMBANG – Presiden RI Joko Widodo mendadak minta dikirimi ikan betok oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat dalam rangka Kunkernya di PSCC Palembang, Senin (22/1).
Sontak permintaan yang tak biasa itupun langsung disambut gelak tawa ribuan warga yang memenuhi gedung PSCC.
Permintaan aneh itu diungkapkan Jokowi, usai ia kebingungan mendengarkan jawaban dari seorang ibu-ibu yang maju ke panggung untuk memperebutkan hadiah sepeda darinya.
“Ayo coba ibu sebutkan tujuh nama ikan yang ada di Indonesia.”ujarnya.
Dengan polos ibu-ibu berhijab hitam dan berkacamata asal Muaraenim itupun menjawab spontan nama-nama ikan yang dihapalnya seperti ikan patin, ikan gabus, ikan toman dan ikan betok.
Saat mendengar nama ikan betok itulah Jokowi langsung mengernyitkan dahinya. Ekspresinya yang khas itulah yang membuat warga akhirnya kembali tertawa riuh.
“Memang ada ya ikan betok? kok saya baru denger. Ikan apa ini? besar atau kecil ikannya. Coba pak gubernur nanti tolong saya dikirimi ikan betok ya,”ujarnya sambil tertawa.
Selain memberikan sejumlah pertanyaan, Presiden Jokowi memberikan wanti-wanti kepada ribuan warga yang telah menerima sertifikat.
Salah satunya adalah warga diminta hati-hati saat akan “menyekolahkan” sertifikat ke bank atau lembaga keuangan lainnya.
“Saya titip setelah pegang sertifikat ini biasanya disekolahkan. Betul tidak? saya titip kalau mau diagunkan di bank tolong di kalkulasi betul. Tolong dihitung bisa angsur dan bisa cicil atau tidak, jangan dipaksakan. Kalau sudah dapat pinjaman ke bank jangan dipakai dengan untuk kesenangan pribadi tapi nabung dan investasi,” ujarnya.
Dikatakan Jokowi saat ini pemerintah menargetkan akan segera mensertifikasi semua lahan yang belum bersertifikat di semua provinsi. Termasuk lahan trmpat ibadah seperti masjid, gereja kelentang dan vihara.
“Di Indonesia harusnya sertifikat yang dipegang masyarakat itu ada 126 juta. Tapi sampai 2015 baru 46 juta yang bisa diberikan pada masyarakat. Jadi ada 80 juta sertifikat yang jadi PR pemerintah untuk diberikan pada masyarakat,”jelasnya. (FK)