Antisipasi Karhutla Sejak Dini di 4 Provinsi

Jakarta,  — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, empat provinsi telah memberlakukan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ke empat provinsi itu yakni Sumatera Selatan (sumsel), Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah mengantisipasi karhutla dan mencegah karhutla semakin meluas.
“Kebakaran hutan kerap terjadi setiap tahunnya. Pemerintah harus antisipasi kejadian ini, agar tidak terjadi lagi ke depannya. Polisi Hutan harus aktif patroli, supaya tidak ada lagi perusakan hutan dan pembukaan lahan baru dengan cara membakar lahan,” kata Taufik kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dilansir dari drp.go.id, beberapa waktu yang lalu.
Taufik pun meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau peluang titik api yang tersebar di 92 titik panas pada ke empat provinsi itu. BMKG pun diminta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BNPB, untuk mengantisipasi meningkatnya kemunculan titik api tahun ini dibandingkan tahun lalu.
Di sisi lain, Taufik mendorong KLHK bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera membentuk Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Posko Dalkarhutla), untuk mengantisipasi pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.
“Masyarakat juga diimbau untuk membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan, sehingga tidak menimbulkan terjadinya perluasan karhutla. Dan jika masih ditemukannya pelaku pembakaran hutan dan lahan, harus diberikan hukuman sesuai dengan aturan, agar memberikan efek jera,” tandas politisi F-PAN itu.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Purwo Nugroho mengatakan, Sumatera Selatan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 1 Januari hingga 30 Oktober 2018, Riau sejak 19 Februari hingga 21 Mei 2018, Kalimantan Barat sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2018, dan Kalimantan Tengah sejak 20 Februari hingga 21 Mei 2018.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pihak-pihak terkait untuk mewaspadai adanya peluang 92 titik api yang berpotensi akan menyebabkan kebakaran lahan di tahun ini.
Hal ini disampaikan Agus, setelah Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan adanya titik api yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, serta Riau.
“Untuk itu kita serahkan sepenuhnya dengan Kementrian LHK dan pihak-pihak terkait untuk menangani hal ini. Sehingga jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti tempo hari yang cukup besar. Kita semua harus mencegah hal itu,” ujar Agus di Gedung DPR RI.
Politisi F-PD itu juga menegaskan bahwa semua pihak harus menerapkan peraturan yang sudah ditentukan. “Sebaiknya kita semua itu harus menerapkan seluruh hal yang sudah ditentukan, baik di pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Terlebih aturan-aturan yang memang terkandung di dalam perundang-undangan,” tutupnya.
MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY