- April 3, 2018
- Posted by: admin
- Category: Berita
No Comments

“Seluruh kepala daerah, bupati dan walikota tidak boleh meninggalkan tempat tanpa izin Gubernur, termasuk para camat dan kepala desa harus selalu berada di tempat mengantisipasi terjadinya Karhutla,” tegas Alex usai rapat koordinasi khusus karhutla 2018 bersama FKPD Provinsi Sumsel, OPD Provinsi Sumsel terkait, serta Satgas Karhutla Provinsi Sumsel dan Instansi terkait lainnya termasuk sektor swasta, di Griya Agung Palembang, Senin (2/4).
Pelopor sekolah gratis ini mengatakan, terdapat empat daerah rawan Karhutla di Bumi Sriwijaya, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba) dan Banyuasin. Sedangkan lahan gambut terluas berada di Kabupaten OKI, dimana 60 persen lahan gambut tersebut berada di wilayah konsesi Perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) di Kabupaten OKI. Untuk itu, pihak APP sudah melakukan berbagai langkah antisipasi pencegahan karhutla mulai dari kelengkapan fasilitas hingga pendanaan.
“Kalau 60 persen lahan gambut sudah dapat diatasi oleh APP, artinya kerja kita sudah sedikit ringan tinggal 40 persennya lagi,” ungkap mantan Bupati Muba dua periode ini.
Alex juga menambahkan, dari empat kabupaten yang rawan karhutla semua sudah melakukan langkah antisipasi pencegahan mulai dari perencanaan, kelengkapan fasilitas termasuk posko pemantauan hotspot atau titik api.
Kepala Badan Restorasi Gambut RI Nazir Foead mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai langkah pencegahan. Misalnya dengan melakukan pembangunan Infrastruktur pembasahan lahan gambut sebanyak 1000 unit, kemudian dukungan terhadap program yang membantu petani khususnya dalam pembersihan lahan pertanian tanpa membakar.
“Lalu, melakukan pemasangan alat monitoring tingkat kelembapan lahan gambut yang sudah dipasang di berbagai titik seperti di Kabupaten OKI yang menjadi salah satu daerah rawan karhutla,” ungkapnya.
Nazir juga sempat menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel dan instansi terkait di Sumsel lainnya yang sudah melakukan pencegahan karhutla sejak beberapa tahun terakhir.
“Kalau dibandingkan dengan Provinsi lain, dilihat dari turunnya jumlah titik api Sumsel memang terdepan dan menjadi juaranya se-Indonesia raya ini,” tuturnya.
Sedangkan, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan RI Yanuar Nugroho, mengatakan, hasil rakornas pencegahan karhutla menegaskan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh termasuk sektor swasta. Secara nasional titik api memang sudah diturunkan sangat signifikan namun langkah antisipasi harus terus dilakukan terutama menjelang Asian Games.
“Kami ingin mendapatkan masukan dari pemerintah daerah, tentang apa yang dibutuhkan di pemerintah pusat, segera laporkan ke kami dan akan kita bantu untuk melakukan komunikasi lintas kementerian, yang pasti Presiden Jokowi tidak mau ada asap sama sekali selama Asian Games nanti,” tegasnya.
Di kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Carlo B Tewu mengatakan, Kemenko Polhukam telah melakukan evaluasi terhadap pencegahan Karhutla hingga ditetapkan 12 provinsi rawan se-Indonesia. Dari jumlah tersebut baru 4 provinsi yang sudah menetapkan siaga darurat salah satunya Sumsel.
“Untuk itu, kita sangat mengapresiasi sekali kesiapan Sumsel mengantisipasi dan mencegah Karhutlah khususnya menghadapi Asian Games nanti,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BNPB Provinsi Sumsel Iriansyah dalam laporannya mengatakan, sinkronisasi dan koordinasi antar intansi terkait yang digelar sebagai langkah pencegahan karhutla di Sumsel guna suksesnya Asian Games 2018 di Palembang tanpa kabut asap.
“Kondisi yang harus diantisipasi sembilan daerah rawan Karhutla yakni khususnya pada Juni, Juli dan Agustus merupakan puncak musim kemarau hingga diperkirakan meningkatnya jumlah titik hotspot, untuk itu kita harap seluruh daerah yang rawan Karhutlah membentuk satgas karhutla di setiap desa-desa yang dianggap rawan,” pungkasnya. #rio