Palembang di Tahun 1906-1942

BP/ DUDY OSKANDAR
sejarawan-sumsel-Syafruddin Yusuf

Oleh:  Sejarawan Sumsel Dan  Dosen Prodi Pendidikan Sejarah

FKIP Universitas Sriwijaya, Syafruddin Yusuf,

OTONOMI yang diberikan pemerintah Belanda pada setiap daerah di Hindia Belanda dituangkan dalam Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903. Palembang memperoleh status sebagai kotapraja yang memiliki otoritas lokal atau ditetapkan menjadi gemeente pada tanggal 1 april 1906 dengan Stbl. 1906 no. 126.

Pada awalnya dalam bidang infrastruktur Gemeente Palembang hanya memiliki peraturan tentang pendirian dan pembongkaran bangunan, yaitu Verordening op het bouwen en sloopen in de gemeente Palembang yang berlaku sejak tahun 1918.

Untuk membuat perencanaan kota yang matang pada tahun 1929 atas perintah van Lissa, dibuatlah Stadsplan ( perencanaan induk kota , Master Plan ) oleh Ir. Thomas Karsten seorang ahli planologi dari Surabaya.

Perkembangan Infrastruktur Palembang dimulai pada saat Palembang telah memiliki sorang burgermeester. Hal pertama yang dilakukan yaitu membangun jalan. Pembangunan lain yaitu pembangunan pelabuhan, pembangunan sarana pemerintahan, pembangunan kawasan perumahan, pembangunan kawasan perniagaan, pembangunan sarana peribadatan, pembangunan sarana kesehatan, serta pembangunan sarana transportasi.

Kondisi Hindia Belanda Awal Abad XX Keadaan daerah di Hindia Belanda pada akhir abad 19 mengharuskan diberlakukannya sistem pemerintahan yang baru hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu semakin kompleks nya urusan yang bersifat lokal sehingga menyulitkan pemerintah pusat dan semakin bertambah jumlah penduduk Eropa di Hindia Belanda.

Penyebab peningkatan jumlah koloni di Hindia Belanda yaitu : liberalisasi ekonomi Belanda, peningkatan jumlah perdagangan bagi bangsa Barat secara politis, dan dibukanya Terusan Suez pada tahun 1864 di Timur Tengah. Hal ini membuat semakin banyak nya orang-orang Belanda dan Eropa datang dan tinggal di Hindia Belanda (Sujianti dan Ali, 2015:4) Pada tahun 1858 seorang penulis anonim dengan inisial N.A. menulis sebuah artikel pendek berjudul “Varia” dalam Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 20, No. 1 Tahun 1858 yang berisi kritikan mengenai kondisi Batavia yang tidak nyaman.

Pada tingkat pemerintah di Negeri Belanda, diskusi mengenai pemberian otoritas kepada warga lokal (kota) untuk mengelola daerahnya sendiri juga mengemuka. Pendapat yang pro terhadap pemberian otonomi, salah satunya dari Cornest de Groot yang didukung oleh golongan liberal. Perdebatan ini terus berlangsung sampai akhir abad ke 19 (Basundoro, 2012:104).

Pada tahun 1870 dimulai periode liberal di Hindia Belanda. Keadaan daerah–daerah di Hindia Belanda mulai diperhatikan. Perjuangan untuk mengubah pandangan bahwa daerah Hindia Belanda bukan lagi sebagai daerah wingewest (daerah yang menguntungkan) tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya dan ditingkatkan budaya rakyat pribumi.


BP/IST
Gedung-Walikota Palembang 1948

Perjuangan untuk kesejahteran daerah Hindia Belanda ini dilakukan oleh tokoh – tokoh penggerak Politik Etis (Hanafiah, 1998:138). Dalam pidatonya pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina merencanakan pelaksanaan Politik Etis di negeri jajahan. Konsep dari politik etis ini yaitu etika Kristen dan kewajiban Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda.

Beberapa bagian dari pemerintahan diperbaiki untuk menunjang pelaksanaan politik etis. Salah satu bagian perbaikan organisasi pemerintahan tersebut adalah diberlakukannya undang-undang desentralisasi untuk memberikan dasar hukum desentralisasi bagi penguasa di tingkat lokal (Tanpa Nama, 2010: 212). Pada tahun 1903 atas usul A.W.F Idenburg seorang menteri koloni pada Parlemen Belanda untuk diadakannya perubahan terhadap pasal 68 Regeringsreglement 1854 ( Undang- 5 Undang Dasar bagi daerah jajahan Belanda) dengan penambahan pasal 68a, 68b, dan 68c, yang memberikan kesempatan untuk membentuk daerahdaerah otonom.

Usulan tersebut disusul dengan terbitnya Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903.

Undang-undang tersebut merupakan undang-undang otonomi pemerintah pertama yang dikeluarkan di Hindia Belanda.

Dengan dikeluarkannya undang-undang Desentralisasi pada tahun 1903 dituangkan dalam Wet houdende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie yang tercantum pada Staatblad tahun 1903 no 329.

Daerah daerah di Hindia Belanda mendapatkan otoritas untuk mengembangkan daerahnya dan mengatur keuangan secara mandiri.

Selanjutnya dikeluarkan sebuah keputusan mengenai otonomi ini dalam Decentralisatie Besluit yang tercantum pada Staatblad tahun 1905 no 137.

Banyak daerah-daerah di Hindia Belanda memperoleh status sebagai gemeente termasuk Palembang yang memperoleh status Gemeente pada tanggal 1 April 1906 dengan Staatblad tahun 1906 no 126. Wilayah gemeente Palembang menurut Pasal 1 Staatblad 1906 No. 126 adalah di wilayah ibu kota Keresidenan Palembang.

Kedudukan kota Palembang adalah ibu kota Keresidenan Palembang (Staatblad. 1878 No. 27) dan juga sebagai ibu kota wilayah Iliran dan Banyuasin (Staatblaad. 1904 No. 118).

Perkembangan pembagian wilayah Keresidenan Palembang, menempatkan Palembang sebagai ibu kota Daerah Tanah Datar (Palembangsche Beneden Landen – Stbl. 1906 No. 466 dan Stbl. 1907 No. 528) (Hanafiah, 1988:5).

Wilayah Gemeente Palembang merupakan wilayah dari ibukota Keresidenan Palembang yang dibagi dalam 51 kampung, yaitu 35 kampung berada di seberang Ilir dan 16 kampung berada di seberang Ulu.

Sistem desentralisai yang ditetapkan ini merupakan desentraliasi dalam bidang keuangan, yaitu sejumlah uang yang diberikan dari kas Hindia belanda untuk menjalankan pemerintahan di tingkat lokal. Untuk membentuk perangkat pelaksananya dibentuklah Dewan Lokal (Local Raad ) (Abdullah, dkk. 1984: 54).

Berdasarkan Statblad no 126 tahun 1906 pasal 2 Untuk kotamadya Palembang, dipisahkan sendiri dari keuangan kolonial: 6 a. Sejumlah dari 31,800 Gulden (tiga puluh satu ribu delapan ratus ribu gulden), per tahun b. Pajak untuk menafkahi (dan menangani) dan menjembatani ibukota palembang, seperti dimaksud pada perintah pada 30 september 1877 (Lembaran Negara no 198) dengan memahami bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran, urusan pajak yang dimaksut pada akhir Desember 1905, yang bermanfaat dan yang menjadi tanggungan kotamadya.

Pada awal ditetapkan sebagai gemeente Palembang belum memiliki seorang walikota.

Selama tiga belas tahun sejak ditetapkan sebagai gemeente Palembang dipimpin oleh Asisten Residen atau kontroleur. Burgemeester (wali kota) sebagai kepala daerah baru ada pada tahun 1919.

Sejak tahun 1919 Palembang tidak lagi di bawah kontroleur seperti periode sebelumnya dengan walikota pertama yaitu J.G. Larive yang diangkat menjadi Burgemeester pada tanggal 25 Mei 1919 (Zed, 2003:61).

Setelah penetapan Palembang sebagai gemeente dibentuk pula dewan kota Gemeente Raad. Anggota dewan kota dipiilih oleh penduduk kota .

Anggota dewan kota terdiri dari anggota Eropa, Timur Asing dan pribumi. Komposisi keanggotaan ini terus berubah – ubah hingga berakhirnya Gemeente Palembang (Zubir, dkk, 2012: 202).

Pada awalnya gemeente Palembang belum mempunyai perencanaan kota yang seharusnya hal ini dikarenakan Hingga tahun 1916 kota yang telah ditetapkan sebagai Gemeente belum memiliki kepala pemerintahan defenitif atau walikota. Kewenangan untuk mengatur segala permasalahan Gemeente masih di pegang oleh asisten residen.

Walikota Gemeente Palembang baru ada pada tahun 1919. Walikota atau Burgemeester pertama Palembang yang baru diangkat tahun 25 Mei 1919 yaitu L.G Larive.

BP/IST
Jalan tengkuruk tahun 1948

Selanjutnya baru dibentuk Dewan Pemerintah Daerah atau Gemeenteraad Lembaga ini dipimpin oleh walikota (Basundoro, 2012:105-108).

Peraturan tentang pendirian dan pembongkaran bangunan, yaitu: Verordening op het bouwen en sloopen in de Gemeente Palembang yang berlaku sejak 30 September 1918. Berdasarkan Staatblad 1906 No. 126, gemeente mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut : a. menafkahi, restorasi, pembaharuan dan pembuatan baru transportasi umum, jalanjalan, lapangan dan taman, untuk hal itu termasuk penanaman kembali, jembatanjembatan, pipa-pipa, bendungan-bendungan, selokan, tonggak-tonggak, papan nama, jembatan darat, dan tangga-tangga (undakan darat); sampai yang  mempunyai manfaat kepentingan umum, got-got panjang dan pipa-pipa kanal air serta gudang loji.

  1. pemadam kebakaran
  2. pembuatan tempat pemakaman.

Mengenai pencegahan kebakaran tampaknya sangat ditekankan, tertuang dalam dua pasal dari 10 pasal Staatblad. 1906 No. 126, yaitu pada pasal 5 ayat a,b,c dan pasal 6. Gemeente juga memiliki wewenang untuk menarik pajak guna pemeliharaan dan pembuatan jalan serta jembatan di Palembang.

Sumber-sumber dana yang terpenting yang dapat dikuasai oleh Gemeente adalah :

  1. Jumlah yang dipisahkan dari sumber-sumber umum
  2. Toeslag acres pemberian dari negara berhubung pengenaan pajak-pajak
  3. Opsen atas pajak-pajak negara (pajak penghasilan, pajak pribadai dan verponding)
  4. Pajak dan retribusi ( pajak jalan dan jembatan, pajak kendaraan dan alat angkutan, pajak anjing, pajak perizinan, penghasilan dari pemakaian jalan dan taman, gedung-gedung dan sebagainya, penghasilan dari pelayanan yang dikerjakan, uang sempadan, leges, dan seterusnya
  5. Hasil dari perusahaan-perusahaan (perusahaan perumahan air bersih, pasar, pemotongan dan penyeberangan).

Menurut laporan yang tercantum dalam buku, peringatan 25 jaren Decentrelasisatie yang dikeluarkan dalam tahun 1930 oleh Vereniging voor Locale Belangen, bahwa pada 15 tahun pertama dari berdirinya Gemeente Palembang praktis tidak ada yang dibangun dan dapat dibanggakan.

Tidak ada sama sekali otoaktipiteit dari waktu itu. Pemerintah gemeente baru melakukan pembaharuan dan pembangunan di segala bidang pada saat telah memiliki seorang walikota (R.H.M. Akib, 1956:94-95).

Bidang – bidang yang diperbaharui yaitu sistem hukum, pendidikan, pertanian, dan segala infrastruktur. Pembangunan yang dilaksanakan meliputi segala bidang mulai dari sarana pemerintahan, kesehatan, transportasi, pasar dan lain-lain. Pembagunan infrastruktur pada periode ini ditujukan untuk memenuhi segala kebutuhan pemerintah Belanda dalam menjalankan pemerintahan di Palembang.

Untuk merancang pembangunan kota dibuatlah sebuah perencanaan yang matang.

Perencanaan pembangunan kota yang dibuat oleh pemerintah gemeente dilaksanakan dengan cara membagi kota menjadi empat zona, yaitu : pertama, zona perniagaan sepanjang aliran Sungai Musi seberang Ilir mulai dari Sungai Rendang sampai Sungai Sekanak. Pasar – pasar dibangun dengan los – los baru.

Daerah ini dijadikan kawasan gudang – gudang penyimpanan barang, kantor perwakilan dagang, pabrik industri perdagangan serta daerah pasar 16 Ilir. Pasar 16 Ilir ini kemudian di jadikan pasar induk bersama dengan Pasar Sekanak.

Kedua zona industri, industrial Estate memanjang sepanjang Sungai Musi seberang Ulu.

Pusat industri ini terletak di daerah Plaju dan Sungai Gerong. Ketiga zona perkantoran terletak di kantor gemeente yang difungsikan juga sebagai menara air, disekitar kawasan ini dilengkapi dengan kantor pos, kantor penggadaian, dan rumah tahanan.

Serta dilengkapi juga dengan fasilitas gedung societiet dan schouwburg. Keempat zona pemukiman dibangun di sebelah barat pusat kota sebuah real estate di daerah Talang Semut ( Irwanto, 2011: 60 – 61).

Kebijakan- kebijakan pemerintah gemeente dalam bidan pembangunan tertlaksana melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang dibuat pada periode tahun 1906 hingga 1942. 2.4 Perhubungan dan Lalu Lintas Darat.

Saat Ir.R.C.A.F.J Nessel van Lissa menjadi walikota (Burgemeester) di Gemeente Palembang jalan-jalan masih kurang mendapat perhatian, dari jumlah keseluruhan 62 KM jalan masih berada di bawah tingkat air pasang.

Ketika musim hujan jalan-jalan tergenang air dan berlumpur. ketika musim kemarau jalan-jalan menjadi berdebu. Hal ini membuat kerugian pemerintah dalam sektor lalu lintas.

Untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan lalu lintas di ibukota Palembang dibuat komisi lalu lintas yang dikenal dengan nama Verkeerscommissie voor Palembang. Tugas dari komisi ini adalah melakukan kajian mengenai perlalulintasan di kota Palembang dan memberikan saran kepada pemerintah kota.

Kajian dari komisi ini yaitu jalan darat, hubungan antara tepi sungai Musi, jalan kereta api, pelayaran samudra, tempat berlabuh dan bersandar untuk pelayaran dalam, dan perbaikan atau normalisasi jalan lalu lintas air (sungai) (R.H.M. Akib, 1956:94-95).

Untuk membangun jalan di daerah kota pemerintah kolonial melakukan penimbunan jalan aliran sungai dan rawarawa yang banyak mengalir di kota.

Untuk menyatukan daerah yang terpisah oleh sungai dan rawa-rawa tersebut dimulai pada tahun 1928. Hingga tahun 1928 kondisi jalan masih sempit dan berlikuliku. (Sujiyanti dan Ali, 2015: 25).

Perbaikan jalan baru ada setelah Ir. R.C.A.F.J Nessel van Lissa diangkat menjadi walikota.

Pada tahun 1928 atas usul komisi lalu lintas Palembang diadakan perbaikan dalam hal lalu lintas, mengadakan perbaikan dan pengaspalan jalan sepanjang 20 KM.

Penerangan listrik jalan, motor penyeberangan dan pembangunan Balai kota yang sederhana (R. H. M. Akib, 1956: 94).

Lalu Sungai Tengkuruk  ditimbun dan dijadikan daratan lalu di jadikan jalan dan pertokoan.

Bekas sungai yang telah ditimbun ini diabadikan menjadi nama Jalan Tengkuruk.

Jauh sebelum adanya orang – orang Belanda, masyarakat Palembang sudah memiliki kapal atau perahu tradisional untuk menyeberangi dan menyusuri Sungai Musi.

Saat Palembang di bawah pemerintah Gemeente di sediakan kapal penyeberangan yang di beri nama veerpont yang berada di tepian sungai Musi (16 ilir – 10 Ulu).

Kapal penyeberangan oleh orang Palembang dikenal dengan nama kapal Marie. Kapal ini milik gemeente yang mengangkut kendaraan dan penumpang , setiap harinya menyeberangkan 4.000 orang atau 1.440.000 orang per tahun.

Penghasilan kotor dari veerpont itu adalah f. 63.000.- per tahun (Hanafiah, 1998: 169).

Sungai Musi digunakan tidak sebagai jalur transportasi masyarakat dan juga digunakan sebagai jalur perdagang.

Sejak lama peranan sungai Musi sangat penting bagi perekonomian Palembang. Pemerintah membangun pelabuhan bernama Boom Jeti di depan Benteng Kuto Besak ( sekarang), sebelumnya sudah dibangun pelabuhan di kawasan 35 Ilir.

Tahun 1914 pelabuhan Boom Jeti ini dipindahkan ke muara Sungai Rendang kemudian dipindahkan lagi kawasan Sungai Lawang Kidul dan Sungai Belebak dengan alasan pelabuhan tidak dapat menampung jumlah kapal yang keluar masuk di pelabuhan (Samsudin dan Novita, 2015 : 21).

Pada tahun 1908 di bangun pelabuhan baru yang dikenal sebagai pelabuhan Boom Baru berada di daerah antara Sungai Beladak dan Sungai Lawang Kidul yang ditetapkan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda lewat Staadblad No. 545 tahun 1924.

Keberadaan pelabuhan ini dirasakan penting bagi pemerintah karena pelabuhan sebelumnya tidak dapat lagi menampung jumlah kapal yang masuk.

Pelabuhan ini memiliki panjang demaga 250 meter dan dilengkapi dengan kantor Doane dan Bea Cukai terapung. Jumlah kapal pada tahun 1929 mencapai 1559 unit dan barang sebanyak 4.050.408 meter kubik jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 1917 dengan jumlah kapal sebanyak 815 kapal dan barang sebanyak 1.086.000 meter kubik.

Peningkatan jumlah kapal ini dikarenakan di bukanya kilang minyak di plaju dan Sungai Gerong. Kapal – kapal yang datang membawa muatan berupa 10 barang – barang yang berhubungan dengan kilang minyak di Plaju dan Sungai Gerong.

Selain itu, terdapat juga komoditas perdagangan yang di ekspor keluar Palembang misalnya ekspor hasil hutan yang berupa rotan dan lain – lain.

Kapal – kapal yang ada di pelabuhan berasal dari berbagai negara yaitu Hindia Belanda, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, Norwegia, Swedia, dan lain-lain (Utomo, dkk. 2012 : 271).

Pada periode pemerintahan P.E.E.J.Le Cocq d’Armand ville tahun 1920 hingga tahun 1928 dibangun gedung societiet dan schouwburg. Gedung societiet didirikan dengan gaya arsitektur Art Deco.

Ciri dari dari gaya arsitektur tersebut adalah berbentuk kaku dan bagian depannya dihiasi bentuk – bentuk geometris yang dominan.   Bentuk bangunan Art Deco ini terbagi dua bagian yaitu bangunan induk dan bagian tambahan yang berada di belakang atau di bagian samping bangunan induk.

Selain difungsikan sebagai gedung perkumpulan gedung ini juga menjadi tempat untuk orang – orang Eropa berdansa ( Samsudin dan Novita, 2015: 31).

Pembangunan gedung ini dalam perencanaannya menelan biaya f. 85.000,- , ternyata dalam pelaksanaannya kerjanya melampaui 10 % dari anggaran, hingga kekurangan sampai f. 50.000,- lebih untuk merampungkan pekerjaan pembangunan.

Gedung societiet di bangun di sebuah tanah lapang dengan bangunan tambahan sebuah gedung pertunjukan yang kemudian menjadi bioskop Luxor.

Fungsi dari gedung ini yaitu sebagai tempat hiburan bagi orang – orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Dalam pembangunannya terjadi perdebatan antara Gemeente Raad dan Burgemeester. Gemeente raad menghendaki pemberhentian pembanggunan gedung karena banyak yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya.

Permaslahan tersebut karena tidak ada pembukuan yang baik dengan pengawas anggaran (begrootings bewaking) dan tidak ada pengawasan terhadap penggunaan uang.

Sedangkan burgemeester saat itu menghendaki pembangunan tetap dilaksanakan. Akhirnya pembangunan gedung ini dapat terselesaikan dengan bantuan pemerintah pusat.( Utomo, dkk. 2012: 254).

Pembangunan gedung societiet dan schouwburg oleh pemerintah gemeente ini dirasakan hanya menguntungkan orang – orang asing saja.

Sedangkan penduduk pribumi tidak merasakan keuntungan dari dibangunnya kedua gedung ini. Sebelum dibangun gedung tersebut terdapat sebuah staadpark ( taman bermain ) yang dijadikan tempat hiburan bagi masyarakat sekitar.

Sejak didirikan gedung societiet dan schouwburg tidak ada lagi taman bermain untuk masyarakat (Irwanto, 2011: 129).

Pada waktu peringatan dua puluh lima tahun gemeente Palembang pemerintah kolonial menilai kota palembang termasuk dalam kategori ketinggalan pada bidang perencanaan dan perluasan kota.

Hal ini dikarenakan adanya permaslahan keuangan pemerintah .Permasalahan yang timbul akibat dari geografis Palembang yang rendah mengakibatkan penduduk Palembang kekurangan air bersih bahkan saat musim kemarau air ini menjadi sangat keruh dan kotor.

Serta beberapa pembangunan sebelum tahun 1929 yang tidak terencana dengan baik. Sehingga pemerintah gemeente Palembang mengalami kerugian.

Keadaan perekonomian yang tidak stabil ini mengharuskan pemerintah pusat di Batavia membantu dengan cara mensubsidi pemerintah gemeente Palembang dengan jumlah 3,5 ton emas.

Untuk menutupi hutang tersebut pemerintah gemeente Palembang menaikan pajak, pungutan dan opsen. Pegawai pemerintahan yang korupsi dan tidak bekerja dengan baik langsung di pecat ( Utomo, 2012 : 256).

Berbagai permaslahan dan kerugian yang di alami oleh pemerintah kota karena pembangunan yang dilakukan dibuat tidak berdasarkan perencanaan yang matang.

Gemeente Palembang hanya memiliki peraturan tentang pendirian dan pembongkaran bangunan, yaitu Verordening op het bouwen en sloopen in de gemeente Palembang yang berlaku sejak tahun 1918.

Untuk membuat perencanaan kota yang matang pada tahun 1929 atas perintah van Lissa, dibuatlah Stadsplan (perencanaan induk kota , Master Plan ) atau oleh Ir. Thomas Karsten seorang ahli planologi dari Surabaya.

Karsten menyadari bahwa untuk membenahi kota Palembang diperlukan suatu perencanaan yang matang dengan menggunakan peta yang akurat.

Stadsplan yang telah dibuat oleh Karsten merupakan awal pembangunan Palembang yang terncana dan berdasarkan hukum (Sujiyati dan Ali, 2015: 9).

Stadsplan Palembang yang dibuat oleh Karsten merupakan salah satu dari sembilan perencanaan kota di Hindia Belanda dan Palembang menjadi satu – satunya kota diluar Jawa.

Pelaksanaan Stadsplan ini tidak seluruhnya terlaksana pada periode pemerintahan Burgemeester van Lissa karena jabatannya telah berakhir.

Salah satu hasil dari stadsplan ini yaitu indusrial estate di Plaju dan Sungai Gerong, serta real estate di daerah Talang Semut  (Utomo, dkk. 2012:256).

Selanjutnya, permasalahan yang terjadi di Palembang yaitu kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari – hari.

Meskipun Palembang merupakan daerah yang dikelilingi air dan selalu basah, masyarakat Palembang masih sulit mendapatkan air bersih. Untuk mengatasi permasalahan air bersih satu – satunya cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan membangun instalasi air bersih.

Pada bulan Januari tahun 1929 dibangunlah menara air untuk mengolah air dari sungai yang diolah dan dibersihkan. Pembangunan menara air ini direncanakan oleh Ir. S. Snuijf, seorang perencana dari Surabaya.

Pembangunan menara air ini terletak di tepi Sungai Kapuran dan Sungai Sekanak. Hal ini untuk mempermudah pengisian kebutuhan air.

Selain difungsikan sebagai penampung air bersih, bangunan ini juga difungsikan sebagai kantor Gemeente dan Gemeente Raad pada bagian bawahnya ( di bagian sayap kiri dan kanan menara).

Menara air dibangun dengan tinggi 35 meter, luas 250 meter persegi dan dapat menampung 1200 meter kubik air. Biaya pembangunan ini menelan biaya f. 1.550.000 yang senilai dengan berat 1 ton emas.

Biaya untuk pembangunan ini diperoleh dari dana pinjaman dengan bunga sebesar 5,5 % yang diangsur selama 29 tahun (R.H.M.Akib, 1988: 98).

Pembangunan menara air ini selesai pada tahun 1931. Air bersih kemudian disalurkan ke penduduk sekitar melalui waterleiding, pendistribusian air sampai ke daerah pemukiman daerah 16 ilir, Segaran dan sekitarnya.

Terutama ke Talang Semut yang merupakan tempat tinggal mayoritas orang – orang Eropa. Ditempat ini disediakan hydrant-hydrant, sumur – sumub bor, dan masyarakat dapat mengambil air dengan membeli seharga satu sen untuk satu kaleng air bersih (Sujiyati dan ali, 2015: 10).

Sekarang bangunan ini masih tetap digunakan untuk kantor walikota kota Palembang.

Untuk pembangunan sektor perumahan Talang Semut pemerintah gemeente menghadapi kendala mahalnya harga bahan bangunan pokok, seperti kerikil dan karang untuk fondasi karena harus di datangkan dari tempat yang jauh kurang lebih 200 KM, dengan harga f 15 per m3 .

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah gemeente membuat satu perusahaan tanah ( grond bedrijf ). Permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan kawasan perumahan Talang Semut dapat teratasi karena van Lissa telah membuat perencanaan perluasan pembangunan yang baik ( Hanafiah, 1998:176 ).

Untuk membangun kawasan  perumahan didirikan sebuah lembaga dengan akte notaris Ch. Maathuis bernama N.V. Volkshuisvesting te Palembang (Perusahaan Terbatas Perumahan Rakyat Palembang ). Lembaga ini disahkan dengan keputusan pemerintah GB No. 17 tanggal 13 Desember 1928. Pendirian lembaga ini diumumkan di surat kabar Javaansche Courant No.15 pada tanggal 15 Februari 1929.

Sebelum dibentuk sebuah lembaga untuk perumahan rakyat, telah diadakan rapat pada tanggal 6 September 1928 untuk membahas mengenai dasar dan tujuan didirikannya lembaga perumahan rakyat tersebut.

Selain itu juga di bahas mengenai wilayah untuk pembangunan perumahan dan telah dicadangkan yaitu daerah Talang Semut (Utomo, dkk. 2012: 258). pembangunan perumahan yang ditujukan untuk orang Eropa ini dibuat nyaman dan asri. Perumahan di Talang Semut dibangun tidak saling berdempetan, ditepi jalan dibangun pohon – pohon dan lahan hijau.

Jalan yang dibangun berbentuk lengkung disesuaikan dengan keadaan geografis daerah ini. Di Talang Semut terdapat tiga rawa besar, untuk itu ada lahan yang perlu ditimbun dan adapula yang dijadikan Kolam Besar (Kambang Iwak) dan Kolam Kecil yang berfungsi sebagai kolam retensi untuk mengendalikan banjir dan juga untuk mengalirkan air ke Sungai Sekanak.

Perumahan yang di bangun di daerah ini oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Bedeng Haminte. Pembangunan perumahan ini menerepkan konsep “Kota Taman” yang diperuntukkan untuk pemukiman elit.

Arsitektur yang terlihat dari bangunan perumahan ini yaitu gaya Art Deco dan De Stijl yang sedang banyak digunakan pada waktu itu ( Samsudin dan Novita, 2015: 41 – 42 ).

Di lingkungan masyarakat daerah pasar merupakan kawasan yang penting untuk kehidupan sehari – hari. Pasar prakolonial di Palembang berlangsung di atas permukaan air seperti pasar terapung dan warung terapung diatas rakit.

Pada periode selanjutnya perkumpulan pasar terapung yang bertemu di muara sungai ini membentuk pasar seperti Pasar 16 Ilir, Pasar Bajas, Pasar sekanak dan Pasar Kuto. (Irwanto, 2011: 39).

Pada awal tahun 1900 bermula dari pedangang yang berdagang dengan cara meletakkan dagangannya. Kemudian berkembang menjadi Pasar 16 Ilir yang menjadi pasar utama yang ramai didatangi masyarakat Palembang dan dari luar Palembang.

Nama Pasar 16 Ilir merujuk pada nama kampung tempat keberadaan pasar tersebut. Pada tahun 1918 pasar tersebut dibangun menjadi pasar dengan los – los pasar berupa bangunan kayu dengan atap seng. ( 14 Rahman dan Azhari, 2011: 20).

Dalam sidang pertama gemeenterads dibahas mengenai beberapa hal mengenai kota termasuk hal – hal mengenai pasar.

Hal yang dibicarakan tersebut yaitu tentang penetapan premi atau harga sewa untuk para pedagang yang berdagang di pasar. Hasilnya ditetapkan premi untuk pedagang pasar yaitu sebesar f.1400 pertoko dalam satu tahun (Irwanto, 2011: 126).

Permasalahan selanjutnya yaitu los – los untuk berjualan yang telah dijanjikan belum didirikan. Pada masa jabatan burgemeester P.E.E.J.Le Cocq d’Armand ville harga sewa dinaikkan.

Akibat dari hal tersebut tidak kurang 300 orang datang ke kantor burgemeester untuk mengajukan keberatan.

P.E.E.J.Le Cocq d’Armand ville menjelaskan hal ini karena adanya perbaikan terhadap pasar misalnya pendirian pasarloods, los – los untuk pedagang, tetapi karena alasan adanya kerusakan ogemspoelwater maka pekerjaan tersebut dialihkan pada perbaikan tersebut.

Kemudian pada tahun 1939 pada masa jabatan burgemeester F.H. van Watering dibangunlah pasar secara permanen (Utomo, dkk. 2012: 262

Secara geografis daerah Palembang merupakan daerah rawa – rawa yang digenagi air sehingga terdapat penyakit yang menular secara endemik seperti disentri, demam berdarah dan lain – lain. Melihat hal tersebut melalui konggeregasi charitas (kumpulan orang-orang dalam organisasi charitas) memohon bantuan kepada pemimpin konggregasi Suster Charitas di Roosendaal Belanda, untuk membantu mengirimkan susternya di daerah Palembang.

Menanggapi hal tersebut dikirimlah lima orang suster dari Belanda. Kelima Suster tersebut adalah Suster Raymunda Hermans, Suster Wilhelmina Blesgraaf, Suster Ceacilia Luyten, Sr Alacoque van der Linden dan Suster Chatarina Koning ( Samsudin dan Novita, 2015: 37).

Pada tahun 1926 pada masa jabatan burgemeester P.E.E.J.Le Cocq d’Armand ville di bangun sebuah rumah sakit di Jl. Jendral Soedirman ( Sekarang ).

Lokasi ini pada tahun 1926 termasuk daerah pinggiran sebelah utara kota Palembang. rumah sakit ini bernama RS.RK.Charitas.

Sejak tahun 1926 hingga tahun 1938 bertempat dilokassi yang sama sejak awal pembangunannya.

Awalnya rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang sangat sederhana. Hanya dapat menampung 14 hingga 16 orang penderita yang saat itu belum mengerti tentang rawat inap di rumah sakit.

Sehingga banyak ruangan di rumah sakit ini menjadi kosong (Utomo, dkk. 2012: 254).

Untuk mengatasi hal tersebut setiap hari ada dua  suster yang datang menemui masyarakat. Perkembangan rumah sakit ini membuat adanya penambahan sepuluh orang lagi dari konggregasi Suster Charitas di Roosendaal Belanda yang sebelumnya hanya lima orang.

Perkembangan ini mengharuskan dibangunnya rumah sakit baru. Oleh pimpinan charitas dipilihlah lokasi baru ( lokasi RS.RK.Charitas sekarang).

Pada tahun 1937 dimulai peletakan batu pertama. Kemudian pada tanggal 18 Januari 1938 dilaksanakan pembukaan rumah sakit secara resmi oleh Mgr. Meckelhot SCJ.

Sedangkan bangunan lama yang posisinya berseberangan dengan rumah sakit baru diserahkan kepada Frater dari O.V.L van Utrecht (Samsudin dan Novita, 2015: 37).

Pada saat Palembang ditetapkan menjadi gemeente banyak orang-0rang Eropa yang datang. Orang –orang Eropa dan orang asing lainnya ini menganut agama Kristen.

Untuk mempermudah kegiatan peribadatan penganut agama Kristen maka dibangunlah sebuah Gereja. Pada tanggal 13 Agustus 1933 dibangunlah sebuah gereja Kristen Protestan pertama di Palembang yang terletak disekitar perumahan Talang Semut.

Gereja ini bernama Gereja Gereformeerd. Gaya arsitekur gereja ini adalah de stilj dengan jenis atap plet beton. Pada awalnya jumlah jemaat gereja yaitu 144 orang yang merupakan orang-orang Belanda dan Cina. Selanjutnya jumlah ini semakin bertambah dengan adanya transmigrasi dari Jawa.

Gereja ini kemudian berganti nama menjadi Gereja Siloam. Para jemaatnya menyebut gereja ini dengan sebutan gereja putih (white cruch) karena keseluruhan bangunan gereja berwarna putih (samsudin dan Novita, 2015: 35)

Sebagai implementasi pelaksanaan politik etis yang salah satunya berisi tentang peningkatan pendidikan bagi penduduk Hindia Belanda maka perlunya dibuat sekolah-sekolah yang dapat memberikan pengajaran yang cukup bagi masyarakat di Hindia Belanda termasuk di Palembang. (Zed, 2001:61).

Sebelumnya telah didirikan Volkschool atau sekolah Desa (sekolah angka tiga) pada tanggal 28 september 1892. Selanjutnya pada tahun 1900 didirikan Vervolgschool ( sekolah sambungan) yaitu sambungan dari sekolah tiga tahun yang ditambah sekolah dua tahun lagi ( Depdikbud, 1985:37).

Berikut ini beberapa sekolah yang didirikan pemerintah Belanda di Palembang :

  1. Europesche Lagere School (ELS) Europesche Lagere School Palembang didirikan di Jalan Gubah (sekarang SMP Negeri 13 Palembang) Sekolah ini untuk anak-anak pegawai Pamongpraja (Binnenlands Bestuur Ambtenaren) termasuk anak-anak Residen, Asisten Residen dan Kontroleur (Depdikbud, 1985:28).

Sejak tahun 1905 lama pendidikan di ELS diperpanjang dari 6 tahun menjadi selama 7 tahun dan didirikan didaerah domisili penguasapenguasa daerah ( Rivai, 2001:49).

  1. Hollandsch Chinesche School (HCS) Pemerintah Belanda tidak hanya memperhatikan pendidikan bagi masyarakat pribumi tetapi juga anak-anak Timur Asing, khususnya bangsa Cina. HCS didirikan pada tahun 1920 di daerah 7 Ulu (sekarang bangunannya sudah tidak ada). Pada tahun 1930 tercatat kepala sekolahnya yaitu Joannes Hendricus Antonius Wiederhoff. Lama pendidikan HCS yaitu selama tujuh tahun. Bahasa pengantar yang digunakan di HCS adalah bahasa Belanda. Sekolah HCS milik pemerintah hanya ada satu di kota Palembang (Depdikbud, 1985:38).
  2. Hollandsch Inlandsche School (HIS) HIS di Palembang didirikan pada tahun 1920 pada perkembangannya HIS dibagi menjadi 2 yaitu HIS 1 dan HIS 2 yang keduanya berlokasi di jalan Kebun duku. Penerimaan murid pada sekolah kelas 1 HIS memiliki beberapa pertimbangan yaitu anak-anak dari orang bangsawan karena itu yang dapat diterima sebagai murid HIS diutamakan anak-anak pesirah, pembarap, demang dan pegawaipegawai pemerintahan (Depdikbud, 1985:39).
  3. Sekolah Kelas dua Sekolah ini yaitu merupakan sekolah rendah untuk pribumi. Bahasa yang digunakan disekolah ini yaitu bahasa daerah. Sekolah Kelas dua di Palembang didirikan di daerah seberang Ilir yaitu terletak di daerah jalan Segaran 11 Ilir (sekarang ditempati oleh dua sekolah SD yaitu SD Negeri 3 dan SD Negeri 39) dan di daerah seberang Ulu didirikan di daerah 8 Ulu. Lama pendidikannya yaitu lima tahun.

Pada perkembangannya jumlah sekolah kelas dua ini bertambah yaitu terletak di daerah 11 ilir, Boom baru, Bukit Kecil, Tangga Buntung dan 8 Ulu. Pada umumnya guru-guru sekolah ini adalah lulusan dari Normal Cursus di Palembang (Depdikbud, 1985:39).

  1. Meer Uitgebreid lager Onderwijs (MULO) Mulo merupakan sekolah lanjutan dari sekolah tingkat dasar dengan lama pendidikan selama tiga tahun dengan menggunkan bahasa pengantar bahasa Belanda. Siswa yang diterima di MULO merupakan siswa lulusan dari HIS dan HSC sehingga jumlah siswa MULO rata-rata perkelasnya hanya 30 orang.

Di Palembang Mulo didirikan pada tahun 1930 di daerah Talang Semut (sekarang SMP Negeri 1 Palembang) (Depdikbud, 1985:42).

Pembangunan sarana pendidikan di Palembang ini membuat penduduk pribumi dan Timur Asing di Palembang mendapat pengetahun yang cukup layak sehingga pada periode selanjutnya melalui pendidikan ini menumbuhkan kesadaran dan melahirkan kaum-kaum terdidik yang nantinya menjadi penggerak pada periode pergerakan nasional.

Peningkatan hasil bumi di daerah Sumatera bagian Selatan membuat pemerintah Hindia Belanda membangun rel kereta api untuk mempermudah pengiriman barang-barang hasil bumi. Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia menganggap sarana angkutan hasil-hasil bumi seperti tembakau, kopi, karet, kelapa, dan kelapa sawit yang menggunakan jalur laut akan menghabiskan waktu dan biaya serta sulit untuk memasuki pelabuhan-pelabuhan di Palembang.

Untuk itu maka dibangunlah stasiun Kertapati Palembang yang berada di tepian Sungai Musi, yang dibangun pada tahun 1911. Stasiun Kertapati ini merupakan stasiun ujung (rel spoor badug) dari rangkaian rel mulai dari Tanjung Karang, Lahat dan Lubuk Linggau. Stasiun Kertapati tidak dibangun dipusat kota karena masih sulit untuk membangun jembatan kereta api yang melintasi Sungai Musi.

Pada tahun 1914 dimualai pembangunan rel kereta api oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Zuid Soematera Spoor wegen (ZSS) ( Samsudin dan Novita, 2015: 39).

Keadaan alam Palembang yang dilalui oleh banyak sungai membuat penduduknya memerlukan adanya jembatan. Jembatan baru ada setelah dibangunnya Stasiun Kertapati di pinggir Sungai Ogan. Untuk menghubungkan Sungai Ogan tersebut maka dibangunlah sebuah jembatan pada tahun 1939.

Dana yang digunakan dalam pembangunan jembatan ini yaitu dana yang dipungut dari petani karet. Setiap kati petani karet dikenakan biaya pembangunan jembatan sebanyak satu sen gulden. Arsitek jembatan ini adalah Berken Boach.

Awalnya jembatan ini diberi nama Wilhelmina Burg ( jembatan Wilhelmina) kemudian berubah menjadi Jembatan Ogan atau lebih dikenal dengan nama Jembatan Kertapati.

Jembatan ini memiliki panjang 205,2 meter dan merupakan jembatan terpanjang di daerah Sumatera bagian  Selatan pada waktu itu (Samsudin dan Novita, 2015:38).



Leave a Reply