Bentuk Satgas BPJS

Palembang, BP

Terkait pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Atau BPJS Kesehatan gratis  yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran karena tidak dilakukan update pendataan oleh pihak kabupaten kota.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya mengatakan, kalau Pemprov Sumsel akan membentuk satuan tugas (Satgas) BPJS diketuai Kepala Dinas (Kadinsos) Sumsel  bersama-sama kabupaten kota.

“ Kita bentuk tim di kabupaten kota untuk nyisir yang berhak menerima, bersama Dinsos, BPJS, Dukcapil dan kesehatan,” katanya.

Selain itu menurut, Mawardi  melihat dilain pihak ada PBI masyarakat dikembalikan ke pusat karena tidak sampai ke alamat namun ada masyarakat mengaku tidak menerima PBI.

“ Ini yang menjadi masalah, karena itu kita bentuk satgas,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi V DPRD Sumsel Rizal Kenedi  dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (21/1) mengaku ironisnya dari 8 juta lebih penduduk Sumsel ini berdasarkan data dari BPS per September 2018 lebih kurang ada 1,3 juta jiwa masyarakat yang dalam tanda kutip masuk kategori miskin.

Menurut Rizal Kenedy, bahwa sesuai dengan Kepres dan Undang-Undang tentang BPJS, pemerintah daerah tidak boleh lagi menyelenggarakan asuransi tentang berobat gratis. Semuanya harus terintegrasi dengan BPJS. Sumsel yang selama ini ada Perda tentang berobat gratis, yang artinya masyarakat apakah itu mampu dan tidak mampu asal mau dirawat di kelas III, maka mereka bisa memanfaatkan KK dan KTP untuk berobat gratis.

“Nah per 1 Januari 2019 ini sudah tidak bisa lagi. Sedangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang di droping oleh APBN ke Sumsel ada lebih kurang 2,6 juta kartu. Kalau kartu itu tepat sasaran, maka tidak perlu lagi menganggarkan di APBD,” katanya.

Selain itu menurutnya, ada lebih kurang 257 ribu lebih kartu itu balik lagi atau di return ke pusat. Artinya, kartu itu tidak sampai kepada orang yang berhak menerimannya. Hal yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini pendataan itu sudah benar atau tepat sasaran. Karena, kalau itu sudah tepat sasaran, yang pertama semuanya pasti dapat, dan tidak mungkin ada lagi kartu yang return.

“Angka 257 ribu itu bukan angka yang sedikit. Harapan kita, memang di 2019 ini melalui Dinas Sosial yang kemarin berkolaborasi rapat dengan Komisi V DPRD Sumsel, itu sudah dikasih anggaran lebih kurang Rp2,6 miliar untuk mereka melakukan pendataan masyarakat Sumsel, yang berhak mendapatkan PBI itu,” katanya.#osk