Evalusi 100 Hari Pertama Kinerja HD-MY

Palembang, BP

Lembaga kajian strategis CDCS menyelenggarakan kajian dwi pekanan, Minggu (20/1)  dengan mengangkat tema tentang “Menagih Janji 100 Hari Pertama Kinerja HD-MY”. Kajian tersebut menghadirkan beberapa pakar yang concern di dalam bidang pengambilan kebijakan publik, seperti Ir. H. Eddy Santana Putra, MT (Walikota Palembang periode 2003-2013), kemudian Dr. Erizal Sodikin (Dekan Fak. Pertanian UNSRI 2013-2017; Atase Pertanian KBRI Roma 2006-2010), dan Muhammad Hidayat, SE., M.Si (Ketua Fraksi DPRD Palembang). Ketiga narsum tersebut, dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif CDCS, Alip D. Pratama, SH., MH.

Dalam proses diskusinya bersama para audiens yang berasal dari berbagai macam latar kelompok dan organisasi.

Menurut Alip D. Pratama program prioritas Gubernur Sumsel, Herman Deru (HD) dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya (HD), yang berjumlah 9 butir, diantaranya;

Mempercepat pembenahan infrastruktur, perbaiki jalan rusak, bangun akses jalan antar wilayah, Membenahi program sekolah gratis, Membenahi program berobat gratis, Membina kehidupan relijius, membangun rumah tahfidz, memperhatikan insentif guru ngaji, Program desa Luhur Mandiri: Penempatan 10.000 sarjana pendamping desa untuk membangkitkan bidang perekonomian dan keagamaan.

Lalu membenahi pasar hilirisasi produk perkebunan dan pertanian, Pengentasan kemiskinan: bantuan sosial, bantuan modal, dan bedah rumah, Buka wawasan rakyat: banguan taman bacaan dan internet, Benahi transportasi publik, pindahi angkutan batubara khusus.

Menurut  Alif yang juga Direktur Eksekutif CDCS, kinerja 100 hari HDMY ini bisa dibagi dua poin, yakni program yang belum terlaksana dan program yang telah terlaksana: Pertama, terkait dengan program yang belum terlaksana, seperti Program desa luhur mandiri, Buka wawasan rakyat melalui pembangunan taman baca dan internet, juga Insentif guru ngaji,

CDCS menyimpulkan bahwa Gubernur harus melakukan evaluasi secara besar-besaran berkaitan dengan hal ini. Beliau adalah pemimpin yang berada pada zaman ketika akses internet bukanlah hambatan yang berarti, dan juga fenomena sosial media (sosmed) yang begitu massif. Jejak digital janji dan pernyataan Gubernur terkait dengan 9 program prioritas HDMY selama 100 hari pertama, tidaklah sulit untuk ditelusuri oleh rakyat, yang notabenenya melek internet dan berasal dari generasi millenial.

“Jangan sampai karena Gubernur tidak begitu menaruh perhatiannya terhadap 100 hari kinerja beliau, pada akhirnya itu malah berdampak buruk bagi elektabilitas beliau, sehingga sentiment publik juga negative terhadap Gubernur Sumsel yang baru terpilih ini,” katanya, Selasa (22/1).

Kemudian  mengenai program yang telah dilaksanakan, dia menilai ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan dan penanganan yang sigap, seperti belumnya sesuai standar dari amanat konstitusi berkenaan dengan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing menghendaki tiap tahunnya sejumlah 20% dan 10%, senyatanya, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sejauh ini masih di bawahnya. Atau mengenai pengelolaan dampak dari dicabutnya Pergub mengenai truk batubara, sebab setelahnya, ada begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

“Kami juga mencatat bahwa beberapa program dilaksanakan, namun hanya sekedar launching kegiatan, atau launching program saja. Setelah itu, program dan kegiatan tersebut mandeg. Secara keseluruhan, CDCS menilai bahwa performa HDMY dalam menakhodai Provinsi Sumsel cukup memuaskan. Dengan berbagai indikator yang digunakan, CDCS memberikan nilai rapor kepada HDMY berupa 2,89 atau C⁺ (C Plus)”. Pungkas Alip.

Sedangkan Dr. Erizal Sodikin. “Ada perbedaan yang signifikan antara sistem politik di Indonesia dan di luar (Inggris) missal. Dan ini berdampak juga pada cara pandang pejabat kita di dalam mendudukkan status ‘100 hari pertama’ kinerja mereka.” Ujar mantan Dekan Pertanian UNSRI ini.

“Dalam sistem politik kita, setiap pejabat eksekutif itu dipilih langsung oleh rakyat. jadi mandatnya itu jelas, dari rakyat. mekanisme pemilihan dan berakhirnya juga definitif, melalui pemilu. Maka akibatnya, inisiasi dari kekuatan sipil dalam menagih janji 100 hari itu tidak akan berdampak apapun bagi kursi kekuasaan Gubernur kalaupun Gubernurnya tidak menepati janji pada beberapa program yang dia janjikan. Dia akan aman.” Lanjut Erizal.

“Namun, sebagai sebuah gerakann intelektual, apa yang telah kita lakukan hari ini tentu sangat besar manfaatnya. Dan ini sangat bagus bagi pendewasaan demokrasi. Peran Lembaga CDCS ini menjadi krusial dalam menjaga suhu check and balances antara Pemerintah dan Kekuatan sipil,” kata  Erizal.

“Catatan saya yang paling penting mengenai program HDMY ini, pertama, Gubernur harus berimbang di dalam menyusun program kerja, di samping menggunakan metode kualitatif, penting juga Gubernur dan timnya untuk menggunakan metode kuantitatif. Sehingga setiap program tersebut memiliki indikator keberhasilannya yang terukur. Kedua mengenai sector pendidikan dan kesehatan, jika memang tagline-nya itu sekolah dan berobat gratis, maka substansi program dan realisasinya juga harus benar-benar gratis total. Gratis yang benar-benar gratis, jangan lagi ada tambahan-tambahan lainnya,” kata Erizal.

Sedangkan mantan Walikota Palembang Eddy Santana Putra (ESP) menyampaikan pemikirannya.

“HDMY adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemarin saya dukung betul. Saya menggaransi bahwa komitmen beliau dalam memajukan Sumsel ini benar-benar besar. Deru itu, kalau kita kupas isi kepalanya, maka akan ketahuan kalau semuanya itu tentang bagaimana memakmurkan desa. Sudah cukup kita selama ini berorientasi di kota. Dengan politik mercusuar ini.” ujar Eddy.

Menurut Eddy Santana, memang benar masih ada kekurangan di sana – sini berkaitan dengan kinerja HDMY. Untuk itu, kita yang hadir di sini, harus memastikan diri menjadi bagian dari solusi, dan turut mendukung serta menyukseskan program-programnya. “Perbedaan antara Deru dan pemimpin sebelum-sebelumnya, Gubernur kita ini sangat berkomitmen membangun desa. Kembali ke sawah. Kembali ke produk-produk pertanian yang memang selama ini kita unggul di bidang tersebut” Lanjut Eddy.

Berkaitan dengan bidang pendidikan, Eddy menceritakan bahwa ketika dia menjadi Walikota Palembang, dia pernah membuat program bagi para guru-guru SMA sebanyak 115 orang untuk disekolahkan, sehingga guru-guru tersebut pada akhirnya, bisa mencetak jawara-jawara olimpiade IPA ataupun IPS ditingkat nasional maupun internasional. “Karena kebetulan sekarang SMA di bawah payung Pemprov, maka saya menghimbau Gubernur agar guru-guru tersebut dilacak keberadaannya. Sayang sekali kalau mereka itu tidak kita berdayakan,” katanya.

Sedangkan Muhammad Hidayat, yang notabenenya adalah anggota legislatif kota Palembang, juga menyoroti secara tajam kinerja HDMY selama 100 hari pertama ini. Baginya, Palembang secara khusus, ataupun Sumsel, harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang selama ini telah kita capai, mesti dipertahankan, bila perlu ditingkatkan.

“Sebagai sarana di dalam mengawal kinerja Pemerintah, maka Lembaga CDCS ini mesti kita dukung untuk terus-menerus menggelar kajian yang seperti ini. Bagaimana Pemerintah nanti bisa berorientasi kepada performa maksimal, jika tidak ada partisipasi dari lembaga-lembaga yang sifatnya diinisiasi oleh publik dan masyarakat sipil,” kata  Hidayat.

“Sepanjang keterlibatan dan pengalaman saya di Parlemen, DPRD adalah lembaga yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk menampung aspirasi rakyat. jadi sampaikan saja kepada kami jika ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pemerintah, insya Allah akan kami sampaikan, lebih jauh tentu akan kami perjuangkan”  kata legislator asal Golkar ini.#osk