Menanti Bali Punya UU Sendiri

Kesenian Bali (Andi)

Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali telah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bali. Tujuan pengusulan RUU ini disebut-sebut adalah memproteksi eksistensi kearifan lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali. Seperti apa urgensinya?

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan RUU ini diusulkan sebagai bentuk revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Undang-undang yang sudah ada ini dianggap sudah tak relevan dengan kondisi Bali saat ini.

“Bali adalah provinsi yang selama ini dibentuk dengan UU No 64/1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTT, NTB Sunda Kecil. Dulu namanya Bali dan Nusra itu landasannya UUD Sementara 1950, UUDS 1950, sekarang UUD 1945. Dulu Sunda Kecil negara bagian, ada perdana menteri, sekarang NKRI jadi dari segi konsiderannya memang sudah perlu diganti, waktunya sudah 61 tahun. Kita masih menggunakan landasan yang lama,” urai Koster seusai rapat di DPRD Provinsi Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Selasa (22/1/2019).

Koster menyatakan adanya undang-undang ini diharapkan bisa menjadi landasan payung hukum untuk setiap kebijakan yang dibuat terkait pengembangan Bali. Dia mengatakan pentingnya menjaga budaya, adat, dan wisata alam yang menjadi daya tarik dan sumber pendapatan bagi Bali.

Tak hanya itu, Koster juga memastikan pemerintah pusat tak akan dibebani oleh persoalan anggaran jika undang-undang ini terbit. Dengan demikian, dia optimistis undang-undang ini bisa dikabulkan pemerintah pusat.

“Secara politis tak menimbulkan resistensi karena Bali tetap dalam konteks NKRI. Selain itu, RUU yang kita ajukan ini tak berkaitan dengan kaveling anggaran, jadi tidak membebani pusat. Kita hanya ingin mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat. Kita ingin mengurus Bali dengan lebih baik,” kata Koster.

RUU Provinsi Bali ini terdiri atas 13 bab yang terbagi dalam 41 pasal. RUU ini memuat tentang urusan pemerintah provinsi, di antaranya tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, sehingga aturan tersebut mengatur soal kebudayaan, adat istiadat, tradisi, subak, desa adat, penataan ruang, pariwisata, kependudukan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

RUU ini juga mencakup soal perlindungan tenaga kerja lokal. Sebab, tenaga kerja lokal dirasa sering kali mendapat diskriminasi karena banyak minta izin untuk kegiatan adat istiadat. Di Bali, kehadiran RUU ini menuai dukungan dari banyak pihak, di antaranya DPRD Provinsi Bali, akademisi, dan tokoh agama.

“Supaya Bali bisa kita atur untuk dibangun berdasarkan potensi yang dimiliki berdasarkan masing-masing wilayah. Ini bisa dipayungi dalam rangka mengelola UU untuk menyeimbangkan wilayah satu dengan yang lain, sehingga lebih seimbang, merata, dan sesuai dengan potensinya,” paparnya.
(ams/asp)



Leave a Reply