Lewat Catalyst Changemakers Lab, YABB Kupas Tuntas Permasalahan dan Solusi Terkait Akses Air di Bandar Lampung, Makassar, dan Semarang

Bandar Lampung – Catalyst Changemakers Lab (CCL), sebuah program inovatif yang diinisiasi oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB) dan Social Innovation Acceleration Program (SIAP) bagi para changemakers (agen perubahan), telah melaksanakan focus group discussion bersama para ahli dari perusahaan rintisan (startup), organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, dan masyarakat lokal di Bandar Lampung, Makassar, dan Semarang. Dalam kegiatan ini, CCL telah berhasil mengupas tuntas permasalahan akses air dan bencana hidrometeorologi di ketiga kota tersebut sekaligus mencari solusi, termasuk penggunaan teknologi.

Monica Oudang, Chairwoman Yayasan Anak Bangsa Bisa menjelaskan, “Kami berharap dengan memanfaatkan kolaborasi, inovasi dan teknologi, CCL bisa memberikan solusi yang dapat diaplikasikan di berbagai kota. Focus group discussion ini menjadi langkah awal kami untuk memetakan permasalahan dan potensi solusi di setiap kota, sehingga kami bersama para changemakers dan para mitra kami dapat mendorong perubahan yang mengakar dan berkesinambungan.”

Berbagai permasalahan air yang dibahas antara lain:

  1. Rendahnya Sanitasi Air di Bandar Lampung Menurut I Nyoman Suartana selaku Koordinator Kota Bandar Lampung dan Kota Metro SNV, kondisi air di Bandar Lampung sudah mengalami kendala dan rentan karena rendahnya sanitasi. Ia memaparkan beberapa permasalahan terkait, antara lain intrusi air laut yang dialami daerah pesisir, sampah yang dibuang langsung ke sungai, serta air limbah yang tidak dikelola dengan baik. Tidak hanya itu, beberapa lokasi di Bandar Lampung yang mengalami kekeringan dan rentan terhadap banjir juga mempengaruhi kondisi air di kota tersebut. Butuh menempuh 22 kilometer dari luar kota untuk mengambil sumur air. Sebanyak 50 persen penduduk di Bandar Lampung bahkan masih menggunakan air isi ulang dikarenakan akses air PDAM yang sulit dan tidak berkelanjutan.

  1. Akses Air yang Terancam di Makassar Selain Bandar Lampung, Makassar pun mengalami tantangan dalam mengakses air minum layak. Menurut Nurul Masyiah Rani Harusi, S.T.,M.Eng, anggota Sustainable Development Goals (SDGS) Center Universitas Hasanuddin, hanya 75,78% penduduk Makassar yang dapat mengakses air minum. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal seperti: (1) musim kemarau yang berkepanjangan terutama di daerah utara dan timur Makassar, (2) letak geografis terutama untuk daerah yang tidak dilewati oleh sumber air yang cukup, (3) tingkat kehilangan air dikarenakan kebocoran penampungan air maupun konsumsi yang berlebihan, (4) kurangnya armada pengangkutan air bersih, dan (5) pencemaran air. Tidak hanya itu, kondisi air di daerah kekumuhan Kota Makassar pun belum layak minum dikarenakan terpengaruh oleh pasang surut air dan kondisi lahan yang membuat sulitnya pembangunan booster pump.

  1. Aksesibilitas Sumber Air yang Cukup Jauh di Semarang, Dr. Amirudin, MA, Ketua SDGS Center Universitas Diponegoro menyatakan bahwa masyarakat miskin masih mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Berdasarkan data yang dipaparkan, 88 persen penduduk miskin harus menempuh lebih dari 100 meter untuk mendapatkan air bersih, bahkan sebesar 9,09 persen harus menempuh lebih dari 1000 meter. Ratih Rachmatika, Founder Siaga Air Bersih Water Management System (SIAB) mengungkapkan, “Data tersebut menyatakan bahwa Semarang mengalami krisis air bersih karena menghadapi masalah dalam segi aksesibilitas”.  Selain krisis air bersih, Semarang juga mengalami peningkatan bencana hidrometeorologi dikarenakan pembangunan yang tidak berkelanjutan di daerah hulu dan minimnya wilayah resapan air.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap kota memiliki permasalahan akses air minum layak dan penyebab yang bervariasi. Tidak hanya itu, ditemukan juga bahwa ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana tidak sebanding dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi di ketiga kota tersebut.

Dalam menghadapi masalah ini, para ahli bersama partisipan mendiskusikan berbagai solusi yang bisa dilakukan, berawal dari tata kelola yang berkelanjutan. Afifah Fakhrunissa Bijaksana, Co-Founder Solusi Banjir Indonesia, menyatakan, pembangunan tanpa memperhatikan tata kelola air, termasuk area resapan, dapat menyebabkan krisis air bersih dan banjir. Namun, pembangunan dan pengelolaan suatu kota atau daerah tentunya tidak akan sama, melihat adanya perbedaan kondisi tipologi dan kompleksitas dari setiap daerah. Rizqa Hidayani, Program Manager Urban Inclusivity Yayasan Kota, menambahkan bahwa perlunya melihat masalah dari lensa masyarakat berupa proses partisipatif dalam menemukan suatu solusi yang tepat sasaran.

“Kolaborasi dari berbagai pemangku jabatan krusial untuk menjamin terciptanya solusi yang berkelanjutan untuk permasalahan air dan lingkungan,” Musawwir Muchtar, COO dari Octopus INA pun menambahkan.

Solusi bisa membawa perubahan yang sistemik bila melibatkan pemangku kepentingan multisektor. Selain itu, solusi juga akan menjadi manfaat bila benar-benar diaplikasikan. CCL sebagai program inovatif akan mulai mempertemukan para changemakers,  dan akan dilanjutkan proses diskusi mendalam untuk mencari solusi inovatif menggunakan teknologi dalam mengatasi permasalahan akses air minum layak dan ketahanan bencana hidrometeorologi.  (ly/rel)



Leave a Reply