KPw BI Provinsi Sumsel Selenggarakan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Sumatera Selatan di Kota Palembang

Palembang – Dalam rangka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, kesehatan fiskal, serta peningkatan layanan dan tata kelola keuangan daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan High Level Meeting Tim Percepatandan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Wyndham Opi Hotel Palembang padahariSenin, 27 November 2023. Kegiatan ini turut dihadiri olehKepala Daerah, KepalaBadanPengelolaKeuangandanAset Daerah, dan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dari Provinsidan17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ricky P. Gozali menyampaikan bahwa sebagai regulator di Sistem Pembayaran, Bank Indonesia turut mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). ETPD merupakan upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari tunai menjadi non tunai berbasis digital, dengan area transaksi pada Pendapatan Daerah, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah, serta Belanja Daerah. “Di wilayah  kerja  Provinsi Sumatera Selatan, telah terbentuk 18 TP2DD, baik di tingkat Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota”, sambung Ricky.

TP2DD merupakan forum koordinasi untuk  mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkanefisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Drs. H. AgusFatoni, M.Si yang turut hadir  dalam kesempatan tersebut menyampaikan  bahwa digitalisasi bukan hanya sebuah  inovasi semata, namun juga diharapkan dapat membangun pemerintahan yang  lebih responsif, efisien, dan efektif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Oleh karenanya, elektronifikasi pemerintah daerah merupakan langkah penting yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi, mendorong inovasi produk dan saluran distribusi yang lebih efisien.Lebih lanjut, Pj. Gubernur Fatoni menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya seperti tingkat kesiapan infrastruktur, tingkat adopsi dan penerimaan masyarakat, ketergantungan terhadap sistem manual lama, hingga kurangnya koordinasi antar instansi. Sehingga, beliau menghimbau agar seluruh pemerintah daerah untuk melakukan upaya serius, berkolaborasi dan bersinergi dan terus berinovasi.

Untuk mendorong percepatan seluruh Kab/kota di wilayah Sumatera Selatan mencapai kategori digital, pada kesempatan yang sama masing-masing perwakilan daerah diberikan pemahaman yang menyeluruh terkait strategi  Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah oleh nara sumber dari Analis Kebijakan Ahli Madya Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak R. An An  Andri  Hikmat, S.R, AP, MM dan  Asisten  Deputi  Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinasi Perekonomian, Bapak Puji Gunawan. Para peserta yang hadir juga turut diberikan pendampingan dalam pengisian Pelaporan Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD)untukmenghasilkan data yang akurat.(ly/ril)