Estafet Baru Jaminan Kesehatan: Prabowo Percayakan dr. Prihati Pujowaskito Pimpin BPJS Kesehatan Hingga 2031

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi merombak jajaran pimpinan jaminan kesehatan nasional dengan menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026.

Penunjukan purnawirawan jenderal bintang dua yang juga pakar kardiologi ini menandai berakhirnya masa jabatan Ali Ghufron Mukti. Langkah ini disebut sebagai bagian strategis dari penguatan tata kelola dan transformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Profil dan Rekam Jejak
Prihati Pujowaskito bukan orang baru di dunia manajemen kesehatan militer dan akademis.
Sebelum didapuk memimpin BPJS Kesehatan, ia memiliki rekam jejak yang mumpuni, di antaranya:

* Latar Belakang Militer: Pernah bertugas sebagai dokter di kesatuan elite Kopassus.

* Manajemen Rumah Sakit: Menjabat sebagai Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto (2018–2021) dan Direktur Pengawasan Medik di institusi yang sama.

* Akademisi: Terakhir menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan) periode 2023–2025.

Struktur Kepemimpinan Baru

Selain posisi Direktur Utama, Keppres tersebut juga menetapkan susunan baru Dewan Pengawas dan Direksi. Stevanus Adrianto Passat ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas mewakili unsur pekerja, didampingi sejumlah tokoh lainnya termasuk dr. Lula Kamal yang mengisi posisi Anggota Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat.

Dalam keterangan resminya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa penetapan jajaran baru ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan JKN. Fokus utama ke depan mencakup transparansi pembiayaan (real cost) dan peningkatan kualitas layanan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Transisi kepemimpinan ini mulai efektif sejak ditetapkannya Keppres pada 19 Februari 2026, dengan harapan jajaran baru dapat segera mengatasi tantangan besar seperti tunggakan iuran dan optimalisasi akses layanan kesehatan di daerah terpencil.