Pengelolaan Freeport Tidak Transparan

komisi-vii-dpr-ri-akan-undang.13778Jakarta , BP-Ketua Komisi VII DPR RI   Mulyadi menegaskan,   kasus  PT Freeport Indonesia membuka mata wakil rakyat untuk melihat selama ini pengelolaan sumber daya alam  di Papua  tidak transparan dan dilakukan dalam permainan gelap. Pembicaraan masalah Freeport  ke depan  terkait pengelolaan sumber daya alam harus transparan, mulai dari  proses perizinan sampai pembagian sehingga tidak ada lagi bermain  di wilayah gelap.

 “Selama ini semua yang berkaitan dengan Freeport  tidak pernah jelas. DPR terutama Komisi VII  luput dari masalah substansi   terkait Freeport. Dengan kegaduhan ini, membuat kita  semakin   waspada,” tegas Mulyadi    di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/12).
 Menurut  Mulyadi, DPR terutama Komisi VII akan meningkatkan pengawasan terhadap PT Freeport Indonesia. DPR telah mengdengarkan masukan dan komentar dari sejumlah pakar dan pengamat , sehingga menjadi bahan    yang digunakan dalam rencana revisi UU Minerba.
“Semua bahan yang terungkap dan disorot  masyarakat   menjadi referensi untuk pembahasan revisi UU Minerba. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu  sekarang terbuka,” ujarnya.
Ramainya pembicaraan  kasus Freeport ini lanjut Mulyadi,   membuat DPR tegas kepada pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan mulai dari perda, PP sampai aturan perundangan. DPR  bahkan  sudah kerap mengingatkan pemerintah agar Freeport menjalankanperaturan di Indonesia.
 “Kita akan tekan pemerintah untuk tegas kepada PT Freeprot termasuk mengenai pembangunan smelter. Pengolahan     hasil tambang  diamanatkan dalam UU bahwa sejak   2015   mereka  harus menyediakan smelter. Ke depan kita tidak akan lagi menerima alasan  dari  Freeport yang menyebutkan   mereka mengolah  hasil tambang di luar Indonesia   karena    smelter di Indonesia kuang,” jelas Mulyadi.
 Dikatakan, Freeport selama ini memanfaatkan ketidaktegasan pemerintah   mengolah hasil tambang di Indonesia, sehingga Indonesia tidak   tahu apa dan berapa yang dihasilkan dari tanah  Papua itu. ”Sejak awal kami sudah meminta  agar hasil tambang harus dipisahkan dan dimurnikan di Indonesia. Saat ini dari 3000 ton hasil produk Freeport,hanya 1000 ton   diolah di Gersik Indonesia. Sisanya yang 2 juta ton diolah di Spanyol,” papar dia. duk


Leave a Reply