Toleransi Semakin Menipis, Usut Tuntas Aktor Provokasi

Jakarta, BP
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyesalkan terjadinya kerusuhan di  Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut) Jumat, (29/7) yang mengakibatkan sejumlah rumah ibadah rusak. Masyarakat jangan terprovokasi dan tetap menahan diri.
“Indonesia sudah dikenal toleransi terhadap berbagai agama. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang saling menghormati dalam perbedaan. Apapun latar belakang suku maupun agama, kita adalah satu Bangsa Indonesia,” ungkap Zulkifli di Jakarta, Sabtu (30/7).
Zulkifli mengimbau agar  kita hidup berdampingan secara damai dan  merajut kebhinekaan merupakan tugas kita bersama. Karena, kita akan menjadi bangsa yang kuat kalau kita menghargai keragaman.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menyatakan, kerusuhan  di Tanjungbalai merupakan ekspresi intoleransi dan kekerasan yang tidak semestinya terjadi. Pemicu yang  sederhana yakni protes warga atas pengeras suara dari sebuah tempat ibadah, tetapi   di tengah masyarakat  kurang toleran maka berbalas kerusuhan. Diduga kuat terdapat sejumlah aktor yang memprovokasi.
Setara Institute mengutuk keras tindakan pembakaran sejumlah tempat ibadah tersebut. Polri telah mengambil langkah tepat dengan mempertemukan tokoh-tokoh agama dan memulihkan situasi menjadi lebih kondusif. Apalagi Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) Sumut dalam catatan Setara Institute adalah salah satu FKUB berkinerja baik  memajukan toleransi. Tetapi langkah tersebut belum cukup. Polri diharapkan dapat mengungkap aktor penggerak kerusuhan tersebut. Sementara masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi intoleran dan kekerasan lanjutan.
Menurut Hasani, peristiwa tersebut memberikan pembelajaran bagi semua pihak, bahwa kondisi intoleransi di tengah masyarakat semakin meningkat. Berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terus terjadi mengkonfirmasi status toleransi masyarakat  semakin menipis.
Pemerintah lanjut Hasani, harus mengambil langkah mendasar  merespons seluruh peristiwa pelanggaran yang  terjadi. Tidak hanya reaktif dalam peristiwa aktual seperti pemadam kebakaran. Pemerintah hanya riuh saat peristiwa terjadi.
“ Kementerian Agama dan Kemendagri memegang peranan kunci mengelola hubungan antar agama, meningkatkan toleransi, dan menghapus praktik diskriminasi atas dasar agama/keyakinan. Hampir dua tahun menjabat,  Tjahjo Kumolo dan Lukman Hakim Saefudin, belum menunjukkan langkah dan kebijakan yang mendasar, berbasis fakta, komprehensif dan berdasar pada Konstitusi RI,” kata Hasani.